upperads

Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

POLITIKAL NEWS

Business

Technology

KRIMINALITAS

ANTI KORUPTOR

Sports

POROS KALTENG

Noah Spektakuler, Puluhan Ribu Penonton Hadir Konser di Muara Teweh

MUARA TEWEH - Spektakuler!. Penampilan grup band Noah di stadion Swakarya Muara Teweh, Sabtu (9/4) malam, benar-benar memukau. Tak kurang 25 ribu penonton pun seakan terhipnotis.

Noah group band musik ternama Ibu Kota Jakarta, dimotori Ariel, Lukman, Uki, David, Lalan dan Rio Alief. Bahkan disambut histeris penonton, yang datang dari luar kota Muara Teweh.

"Kepiawaian grup musik asal Bandung, Jawa Barat ini, mampu memikat para penonton hingga turut berjingkrak-jingkrak, tidak saja remaja dan dewasa juga anak-anak," seloroh Hendri, fans Noah di Muara Teweh.

Sejak membentuk grup band dengan nama dan formasi baru, NOAH pun meraih kesuksesan luar biasa di kancah musik Indonesia. NOAH sendiri digawangi oleh Ariel, Lukman, Uki, dan David.

Grup band asal Bandung ini pun sudah merilis sejumlah lagu keren. Semua lagu milik NOAH bisa dibilang berhasil diterima positif oleh penikmat musik.

Bahkan, beberapa lagu milik NOAH diklaim paling populer lantaran seringnya diputar di radio, maupun dilihat berjuta pasang mata di Youtube.

Tampil tepat pukul 21.00 WIB, Ariel langsung membuka dengan lagu 'Ada Apa Dengan Mu'. Selanjutnya tembang 5 lagu NOAH paling populer saat ini. Yakni Separuh Aku, Tak Lagi Sama, Seperti Kemarin dan Hero.

Sebelum penampilan Noah, Bupati Barut H Nadalsyah dan Ketua DPRD Set Enus Y Mebas tampil menghibur penonton. Kehadiran Band Noah sendiri, untuk memeriahkan pesta rakyat, disponsori Gudang Garam.

"Kota Muara Teweh tak asing bagi kami, maka itu kami akan kuras emosi dan tenaga untuk penampilan konser ini. Karena Muara Teweh, kali kedua ini saya kunjungi," kata Ariel, disambut riuh penonton.

Memang, pada 2005 silam, personil Noah, masih menukangi Band Peterpan, pernah konser dan memukau puluhan ribu penonton, yang memadati stadion Swakarya, di Jalan Akhmad Yani, Kota Muara Teweh. edi

Bupati Paparkan Kondisi Barut Dihadapan Danrem Panjupanjung

MUARA TEWEH - Pemkab Barito Utara (Barut) kembali kedatangan tamu istimewa dari Kota Palangkaraya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (22/10).

Kali ini giliran Danrem 102/Panjupanjung Kolonel Kav.Sulaiman Agusto datang ke Kota Muara Teweh, Ibu Kota Kabupaten Barut, dalam rangka kunjungan kerja, setelah resmi bertugas di Kalteng.

Seperti biasa, sebelum melaksanakan serangkaian kegiatan kedinasan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), digelar acara ramah tamah di rumah jabatan (Rujab) Bupati Barut H.Nadalsyah.

Kedatangan rombongan Danrem sendiri disambut acara adat tradisional pedalaman Barut, Potong Hompong, yang mana prosesi dipimpin Damang Kepala Adat Teweh Tengah, Yuliansen.

Dalam kesempatan jamu makan siang, Bupati Barut H.Nadalsyah menyempatkan memaparkan kondisi daerah dipimpinnya. Termasuk menyangkut sejumlah potensi sumber daya alam yang dimiliki Barut.

"Masyarakat yang menetap di bumi Barito Utara (Barut) sangatlah Hetterogen," ungkapkan Bupati Barut H.Nadalsyah, dihadapan rombongan Danrem pada acara jamuan makan di aula rujab, Rabu siang.

Hal itu setidaknya dibuktikan dengan banyaknya suku-suku yang tinggal menetap di Barut. Bahkan mereka kini sudah menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari daerah ini.

Kondisi ini kian unik, dengan perkembangan hubungan mereka dengan penduduk asli yang terus membaik. Minat pendatang sendiri untuk datang dan menetap tidak terlepas dari letak Barut yang sangat strategis di kawasan perairan hulu Sungai Barito.

"Barut berada di daerah utara Kalteng, yang kini telah resmi memiliki 9 kecamatan. Terdiri dari 6 kecamatan induk dan 3 kecamatan pemekaran. Dengan begitu sudah ada 93 desa dan 10 kelurahan guna menunjang kelancaran program pembangunan Pemkab Barut," kata Nadalsyah.

Di sisi lain, Danrem 102/Panjupanjung Kolonel Kav.Sulaiman Agusto mengaku terkagum dengan acara penyambutan kedatangannya. Tidak terkecuali atas jamuan makan siang di rujab Bupati Barut.

Khususnya penyambutan dengan cara adat tradisional. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam acara penyambutan.

"Saya berkunjung dalam rangka kunjungan kerja. Sebelum datang ke Muara Teweh, kegiatan yang sama kita laksanakan di kota Puruk Cahu, Ibu Kota Kabupaten Murung Raya," kata Sulaiman. edi

Bupati Tinjau Pembangunan Bandara Baru Trinsing

MUARA TEWEH - Kejelasan penyelesaian pekerjaan Multiproyek pembangunan baru Bandar Udara (Bandara) Trinsing di Desa Trinsing, Barito Utara (Barut), menjadi perhatian serius Bupati H.Nadalsyah.

Karena itu, Nadalsyah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi bandara di Kecamatan Teweh Selatan. Peninjauan lapangan sendiri untuk mengetahui sejauh mana realisasi pekerjaan proyek dana APBN tersebut.

"Saya harapkan pekerjaan pembangunan baru Bandara Trinsing segera diselesaikan. Kami berharap dana untuk penyelesaian pembangunan kembali mendapat sokongan dana pemerintah pusat," kata Nadalsyah, disela peninjauan, Rabu (22/10) sore.

Proyek pekerjaan Bandara Trinsing di Desa Trinsing, dibangun dengan landasan pacu sekurangnya 1.400 meter lebih. Proyek ratusan miliar untuk membangun bandara baru itu, guna menunjang kemajuan program pembangunan dan geliat investasi.

Pembangunan awal megaproyek Bandara Trinsing ini dimulai sejak 2009 silam. Sejauh ini kemajuan pekerjaan sudah pada finalising landasan pacu. Total dana sendiri mencapai kurang lebih Rp 238,2 miliar, bersumeber dari APBN dan APBD

Dalam hal itu, alokasi dana APBN kini sudah mencapai total Rp 215,7 miliar. Terdiri pagu APBN 2009 Rp 49 miliar, pagu APBN 2010 Rp 48,7 miliar, pagu APBN 2011 Rp 10 miliar, pagu APBN 2012 Rp 63 miliar dan pagu APBN 2014 Rp45 miliar.

Luncuran anggaran pusat membutuhkan dana pendamping yang dikuras melalui APBD mencapai Rp 22,5 miliar. Terdiri APBD 2009 Rp 16 miliar, APBD 2010 Rp 5 miliar, APBD 2012 Rp 1,5 miliar.

Dana pendamping dialokasikan lewat APBD 2009 sebesar Rp 16 miliar itu, dikucurkan dalam dua tahap. Yakni lewat APBD 2009 murni sebesar Rp 9 miliar dan APBD 2009 perubahan Rp 7 miliar.

Namun pada periode anggaran 2013 kucuran dana pusat dihentikan karena pelaksanaan dinilai bermasalah. Kasus bahkan sempat menyeret kepala Bandara Beringin, periode sebelumnya.

Bandara Trinsing memiliki panjang landasan 2.250 meter dan lebar run way 30 meter bakal mampu disinggahi pesawat berbadan besar, sejenis Boeing juga Fokker. edi

Genjot Hasil Produksi Benih Ikan

  • Kerja BBI Dimaksimalkan
MUARA TEWEH - Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) akan terus menggenjot hasil produksi Balai Benih Ikan (BBI) di sejumlah sentra bidang perikanan.

Memaksimalkan hasil produksi BBI ini guna terpenuhinya kebutuhan beni ikan kelompok tani. Sejauh ini benih ikan masih dibeli dari petani luar, karena di Barut sering kosong.

"Kami harapkan dinas teknis menggenjot produksi benih ikan mas dan nila, guna penyediaan benih ikan bagi petani. Jangan lagi kebutuhan benih didroping dari luar daerah,” ungkap Bupati Barut H.Nadalsyah, belum lama ini.

Di Barut sendiri kini sudah tersedia tiga lokasi sentra sarana produksi Balai Benih Ikan (BBI) yang dikembangkan guna mendukung penyediaan benih ikan bagi kelompok petani.

Yakni UPTD BBI Trinsing di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan. UPTD BBI Lahei di Desa Muara Lahei, Kecamatan Lehei, serta Instalasi BBI Trinsing di belakang kantor Distankanak Jalan Ahmad Yani, Muara Teweh.

Di UPTD BBI Trinsing khusus memproduksi benih ikan mas dan nila. Di UPTD BBI Lahei benih ikan lokal, seperti Lele, Patin dan Gurami. Instalasi BBI Trinsing di Muara Teweh memproduksi benih ikan Lele dan Nila.

Dalam hal ini, Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Diskantanak) Barut diharapkan memaksimalkan kerja sektor perikanan di tiga BBI, guna meningkatkan hasil produksi benih ikan.

"Kami akan memotivasi para petani melalui unit pelaksana rutin (UPR), agar produksi bibit ikan kembali meningkat. Kita dorong usaha petani lewat sejumlah program, seperti bantuan pakan, benih dan obat ikan,” tegas Nadalsyah.

Di sisi lain, memang hasil produksi benih ikan di Barito Utara (Barut) sejauh ini masih belum maksimal. Meski telah ada sarana produksi BBI, namun hasilnya belum mampu memenuhi kebutuhan benih kelompok petani.

“Rekan banyak gantung keramba atau istirahat beternak ikan keramba karena mencari bibit sangat sulit. Jangankan dapat bantuan benih gratis seperti tahun silam, kita membeli saja benih sering kosong di Barut,” ungkap Supriansyah, warga Teweh Baru di Muara Teweh, Kamis (23/10).

Keluhan senada diungkapkan Cuan Effendi, warga Desa Sampirang, Teweh Timur. Jhony mengaku pernah menginap beberapa minggu di Muara Teweh, Ibu Kota Kabupaten Barut, hanya untuk menunggu pesanan 1.000 ekor benih ikan mas dan nila dari Kalimantan Selatan.

“Kami datang ke BBI Trinsing, tapi bibit sedang kosong. Hal sama di Instalasi BBI Trinsing di belakang kantor perikanan. Kolam sudah siap, kami terpaksa mendatangkan benih ikan dari Barabai (Kalsel)," keluh Jhony. edi

Dewan Desak Tindaklanjuti Pemeriksaan BPK

MUARA TEWEH - Kalangan DPRD Barito Utara (Barut) mendesak agar Bupati Barut H.Nadalsyah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga ada efek jera.

Desakan agar bupati menindaklanjuti hasil temuan BPK diungkapkan sejumlah juru bicara fraksi pada sidang paripurna pendapat akhir dewan terhadap Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2013, Rabu (22/10).

"Kami menerima LKPj Bupati Barut terhadap pelaksanaan APBD 2013. Namun tentunya dengan berbagai catatan dan syarat. Di antaranya agar menindaklanjuti hasil temuan BPK," kata H.Tajeri, juru bicara Fraksi Gerindra, Rabu siang.

Khususnya menyangkut temuan pada proyek penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, serta piutang retribusi, pengendalian serta pengelolaan aset yang dinilai menyalahi aturan dan tidak tepat sasaran.

Diharapkan ada penekanan kepada oknum PNS atau pejabat atau instansi yang mengelola proyek. Hal itu demi tercapainya target predikat baik BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian.

"Seperti kita ketahui, kini predikat pelaporan keuangan Pemkab Barut meningkat dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kalau rekomendasi atau hasil pemeriksaan BPK tak segera ditindaklanjuti, mustahil kita bisa WTP," kata Tajeri.

Tak jauh beda diharapkan Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP dan Fraksi PAN. Bahkan mereka menilai kebijakan pengalokasian dana belanja barang dan jasa dalam APBD Barito Utara (Barut) 2013, ibarat 'bom'.

Kasus dugaan manipulasi alokasi dana pengadaan barang dan jasa, berpotensi meluas ke ranah hukum menyusul hasil audit BPK RI Kalteng, dimana masih menilai buruk realisasi program SKPD tersebut.

"Sistem penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tidak tepat. Salah satu poin hasil Audit BPK RI Perwakilan Kalteng, dalam resume hasil pemeriksaan acuan sistem pengendalian intern," ungkap fraksi PDIP.

Karenanya fraksi DPRD Barut berharap, rekomendasi BPK menjadi acuan utama upaya dan langkah perbaikan. Realisasi penganggaran belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan dan tak tepat sasaran. Sehingga pelaporan tak diyakini keberanarannya.

"Kami harapkan penyusunan program pembangunan tak hanya mengacu fakta perkembangan dan dinamika dalam realisasi proyek fisik. Tapi juga mendasari hasil audit BPK RI, dan wajib," kata juru bicara fraksi PDIP, Sastra Jaya.

Sekurangnya sembilan aitem poin penting wajib segera dilakukan perbaikan. Potensi kerugian negara tak saja akibat kesalahan penyusunan laporan keuangan.
Di antaranya menyangkut penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, serta piutang retribusi, pengendalian serta pengelolaan aset.

Khususnya menyangkut sistem pelaporan pendapatan dana hibah di luar kas umum daerah. Sistem pelaporan belanja barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat dan hasil reviu Inspektorat atas laporan keuangan Pemkab Barut, tidak memadai dan belum diyakini kebenaran data pendukungnya.

Termasuk penyusunan laporan keuangan, hasil reviu Inspektorat.
Piutang retribusi dan sewa pasar tidak didukung dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Pengendalian persediaan dan pengelolaan aset tetap dan lainnya, tidak diyakini kewajarannya. Terutama aset Tanah dan Bangunan Rumah.edi

Dewan Janji Dukung Program Pembangunan

MUARA TEWEH - Program pembangunan Pemkab Barito Utara (Barut) kini tengah dibahas DPRD Barut. Diharapkan program berorientasi kepada kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat mendapat dukungan kalangan wakil rakyat.

"Program pro rakyat itu, menempatkan manusia sebagai subyek utama dengan penekanan pada pentingnya pemberdayaan manusia untuk mengaktualisasikan seluruh potensinya," kata H.ABRI, anggota Fraksi PPP, usai rapat pembahasan, Kamis (23/10).

Hal itu, merupakan fondasi program pembangunan Sehingga pada akhirnya nanti seluruh masyarakat Barut merasakan imbas positif dari implementasi program pembangunan berbasis SDM tersebut seperti pendidikan gratis sampai tingkat SMA.

Pendekatan manusia sebagai basis pembangunan daerah, menurut ABRI, mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui berbagai program seperti program peningkatan kualitas pendidikan, program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Program peningkatan kualitas akhlak dan keimanan, serta program peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dan kependudukan. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Seperti salah satunya pembuatan AKTA Kelahiran dan KTP gratis.

"Penerapan program pembangunan strategis hingga mampu mencapai target kualitas maksimal,  akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat. Ini berkolerasi dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur dan energi listrik," tegasnya.

Di lain pihak, Ketua Fraksi PDIP Sunario menambahkan, bahwa program pro rakyat bersifat solutif  terhadap masalah yang dihadapi rakyat. Baik rakyat miskin, cukup mampu maupun dari golongan mampu. Namun dengan cara benar dan bersifat mandiri.

Konsep program Pro Rakyat dimaksud, yakni  membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan mediasi, edukasi, advokasi dan kontrol sosial. Serta kegiatan yang sehat bersifat rekreatif untuk menumbuhkan suasana kondusif dan produktif.

"Ini perwujudkan dari pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana cita-cita pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan system NKRI yang bersifat Bhinneka Thunggal Ikha," kata Sunario. edi

Bupati Berharap Pekerjaan Water Front City Berkualitas

MUARA TEWEH - Bupati Barito Utara (Barut) H.Nadalsyah, sangat memperhatikan kualitas pekerjaan proyek. Tidak terkecuali pembangunan Water Front City, yang kini tahap penyelesaian.

Karena itu, Nadalsyah berharap pembangunan megah multiproyek taman kota sekaligus lokasi bermain anak-anak itu, dikerjakan lebih berkualitas.

Nadalsyah mengingatkan pekerjan Taman kota, Water Front City, disela peninjauan lokasi proyek bersama sejumlah pimpinan SKPD, Rabu (22/10) kemarin.

"Lokasi Taman kota dan tempat bermain anak, Water Front City, berada ditengah kota sehingga strategis dijadikan aicon Kota Muara Teweh sebagai Kota Barito," kata Nadalsyah, Rabu sore.

Pembangunan Taman kota, Water Front City, terletak dipingiran Sungai Barito di pusat perdagangan pasar Jalan Panglima Batur, Muara Teweh, Ibu Kota Kabupaten Barut.

Dalam hal itu, Barito berarti Bersih, Aman, Rafi, Indah, Tertib dan Optimal. Sedangkan perwujudan kota Barito sendiri, menjadi rabu-rabu Nadalsyah, mengambil kebijakan program pembangunan.

Proyek ini dikerjakan dengan sistem kontrak tahun jamak (Multiyers) dan mulai bergulir sejak 2010 lalu dengan gelontoran dana awal kurang lebih sebesar Rp1,3 Milyar.

Selanjutnya pekerjaan lanjutan pada APBD 2011 digelontorkan kembali dana segar untuk pembuatan pondasi lantai sebesar Rp1,6 Milyar.

Terakhir pekerjaan pada 2012 lalu dengan kucuran dana APBD sebesar Rp1,850 Milyar. Sejauh itu, pekerjaan pada tahap pembuatan lantai dan pondasi tiap pancang.

Namun pekerjaan pada APBD 2013 dihentikan, karena minimnya alokasi dana Pemkab Barut. Baru melalui APBD 2014, terakomudir dana milyaran, sehingga pekerjaan segera diselesaikan.edi

Sekolah Masih Pungut Biaya Komite dari Murid

MUARA TEWEH - Sejumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Barito Utara (Barut) ternyata hingga masih memberlakukan kebijakan memungut berbagai biaya kepada murid mereka.

Keluhan pungutan biaya sekolah itu setidaknya diungkapkan sejumlah warga Trehean, Kecamatan Teweh Selatan, dan beberapa orang tua murid SMAN-3 Trehean.

Padahal sudah ada larangan pungutan melalui instruksi Bupati Barut H.Nadalsyah sejak 2013 lalu. Dalam hal itu, biaya operasional dan penyediaan fasilitas diusulkan kepada pemerintah.

"Ini bukan persoalan kecil besarnya jumlah pungutan. Tapi soal legalitasnya. Kami harus melaporkan karena ada instruksi bupati 2013 lalu, soal larangan pungutan ini," kata Asri, warga setempat.

Di sisi lain, beberapa orang tua murid menambahkan, bahwa adanya pungutan itu muncul setelah para guru menggelar rapat internal bersama pengurus komite sekolah.

Pungut sendiri disepakati sebesar Rp 20 ribu perbulan persiswa, dipergunakan untuk membangun tempat parkir kendaraan para murid.

Terkait hal itu, Kepala SMAN-3 Trehean, Musleja menegaskan, bahwa adanya pungutan tersebut murni atas inisiatif para orang tua murid yang tergabung dalam pengurus komite sekolah.

Karena itu, pihak sekolah sempat menolak diberlakukannya pungutan, yang dikawatirkan akan mengganggu atau mempengaruhi proses dukungan dana untuk penambahan sarana dan fasilitas belajar dari pemerintah daerah.

"Makanya sampai saat ini kami tetap berupaya mendapatkan masukan positif dari pihak lain. Karena komite menjamin pungutan tak melibatkan pihak sekolah," kata Musleja, di kantor Disdik, Kamis (23/10) sore.

Sekolah ini, SMA Negeri-3 Trehean, baru saja naik status dari swasta ke jenjang sekolah negeri. Secara otomatis wajib mendapat sokongan dana pemerintah. Sehingga tidak boleh memungut biaya kepada muridnya. edi

Perhatikan Sarana Pendidikan

MUARA TEWEH - Pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan di Barito Utara (Barut) harus merata di seluruh kecamatan. Kalangan DPRD Barut mengingatkan soal ketersediaan fasilitas pendidikan, mengingat pembangunan belum mencakup sekolah desa pedalaman.

"Ini kami minta wajib menjadi perhatian dalam menyusun program pembangunan kedepan. Ketersediaan fasilitas pendidikan masih pada sekolah tertentu," kata H.ABRI, anggota DPRD Barut kader PPP di ruang Komisi A, Kamis (9/10).

Menurutnya, tak hanya sekolah pedalaman, masih banyak pula gedung sekolah di pinggiran kota Muara Teweh, masih dalam kondisi memprihatinkan akibat keterbatasan fasilitas pendukung sarana belajar mengajar.

Diharapkan tersedianya sarana memadai, kedepannya mampu mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak didik. Sehingga lulusan siswa Barut akan benar-benar mampu bersaing ketika memasuki bangku kuliah di luar kalimantan, tak terkecuali ketika menimba ilmu di perguruan tinggi pulau Jawa.

"Kami dan kita semua pantut berbangga, kini banya lulusan siswa SLTA dan Sekolah Kejuruan asal Barut diterima dan berprestasi luar biasa di bangku kuliah di Jogjakarta, Malang, dan Bandung. Bahkan tidak sedikit yang mampu melanjutkan program pasca sarjana di luar negeri setelah berhasil mendapat bea siswa di perguruan tinggi tempatnya kuliah.

Di lain pihak tak kalah penting diperhatikan, tersedianya fasilitas penunjang pendidikan di Gedung Asrama Mahasiswa Barut, di beberapa kota besar pulau Jawa.

"Sejauh ini kita wajib mengapresiasi keberhasilan mahasiswa asal Barut, yang benar tekun menimba ilmu di bangku kuliah. Meski dalam menuntaskan ilmu tingkat tinggi penuh dengan keterbatasan biaya kuliah," sebut ABRI.

Di lain pihak, hingga kini banyak rehab gedung sekolah di Barut masih belum tuntas dibangun lantara menunggu ketersediaan dana. Karenanya banyak bangunan sekolah dilaksanakan bertahap, atau proyek lanjutan. Ironisnya, akibat belum selesainya pembangunan ruang kelas banya murid terganggu belajarnya.edi

Info LPSE Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Barito Utara

LPSE menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Perusahaan Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia barang/jasa. Informasi lebih lanjut silakan kontak kami. 
Penting : Semua pengguna sistem ini terikat dengan Pakta Integritas.
Untuk penjelasan lebih lanjut baca Persyaratan dan Ketentuan.

NoNama PaketAgencyHPSTanggal
1Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Benao Hilir Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara222,1 jt11 Jun - 18 Jun 2013
2Rehab pelabuhan Tumpung Laung Kec. Montallat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara308,6 jt11 Jun - 18 Jun 2013
3Pembuatan garasi speedboat UPTD Dermaga Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara218,6 jt11 Jun - 18 Jun 2013
4Rehab gedung kantor dishubkominfo Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara274,1 jt11 Jun - 18 Jun 2013
5Pembangunan drainase bandara baru Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara436,2 jt11 Jun - 18 Jun 2013
6Pembangunan Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara476,9 jt11 Jun - 17 Jun 2013


Protes Perbaikan Jalan, Mantan Kades Cegat Rombongan Bupati Barut

MUARATEWEH--Rombongan Bupati Kabupaten Barito Utara H Achmad Yuliansyah dihadang warga, kemarin. Pemblokadean rombongan itu dilakukan oleh warga dengan cara membentang pohon pisang ditengah jalan di Simpang Jalan Tramrin.

Aksi tersebut bagian dari protes karena akses jalan tembus ibukota kabupaten mengalami rusak parah. Pelaku penghadangan sendiri mantan Kepala Desa (Kades) Mampuak,Warno dan istrinya beserta beberapa orang warga trans lainnya.

Rombongan Bupati Barut Ahmad Yuliansyah melakukan kunjungan kerja dengan didampingi istri yang juga Ketua TP PKK Relawati Yuliansyah. Bersama rombongan turut serta Wakapolres Barut Kompol Kukuh P Taruno serta sejumlah Dinas lainnya.

Penghadangan oleh mantan kades dan istri serta sejumlah warga trans tersebut tidak lain hanya untuk memaksa Bupati Yuliansyah keluar dari mobil agar mau berdialog dengan warga terkait tuntutan perbaikan jalan.

Mantan Kades Mampuak, Warno menyampaikan permintaan perbaikan jalan. Sebab dengan adanya kerusakan jalan ini, membuat warga trans menjadi kesulitan membawa hasil pertanian ke Muara Teweh.

"Kami kesulitan membawa hasil pertanian ke kota terutama pada musim penghujan seperti sekarang ini. Bahkan karena sulitnya jalan dilewati kami sering terjatuh dan menangis ditengah jalan. Kami berjuang sekuat tenaga untuk mencapai tujuan. Belum lagi hasil bumi tidak tentu laku," kata Warno lirih.

Kedatangan rombongan bupati momen bagi mereka untuk berkeluh kesah. Bahkan istri kades Sri, sampai menangis tesedu agar permintaan mereka akan perbaikan jalan segera direalisasikan oleh bupati.

"Saya perintahkan Kepala Dinas PU, untuk melakukan perbaikan jalan ini dengan kontraktor. Tapi tidak bisa cepat karena prosedur lelang masih dalam proses," singkat Bupati Barut Yuliansyah.

Kadis PU Barut Anwar Sanusi menambahkan, untuk perbaikan jalan setempat sudah dianggarkan. Hanya saja proses pelaksanaan pekerjaan masih menunggu lelang selesai.

Pangunan Kios di Jalur Hijau Dapat Sorot DPRD Barut

MUARA TEWEH, Pembuatan kios-kios untuk 50 pedagan kaki lima (PKL), di jalur hijau, jalan Panglima Batur, Muara Teweh, Kabupaten Bario Utara (Barut), dinilai pihak DPRD setempat, merupakan salah satu program yang baik dan  sangat bermanfaat untuk masyarakat di daerah ini.

Karena itu, Agus Susilasani anggota DPRD Barut menginginkan, peraturan daerah (Perda) tentang larangan mendirikan bangunan di jalur hijau,  dapat di revisi atau tinjau kembali, sehingga bangunan kios yang telah dibangun oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop UMKM), tidak lagi melanggar Perda.

Sebab menurutnya, Perda yang dibuat sewaktu jaman kepemimpinan Bupati H Nihin yang dulu, sudah tidak sesuai dengan kondisi daerah yang terus berkembang.

"Perda jalur hijau di Jalan Panglima Batur, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, sebab wilayah tersebut telah menjadi pusat perdagangan masyarakat terbesar di Muara Teweh, jadi sangat berbeda kondisinya, sewaktu kepemimpinan Bupati H Nihin yang dulu." Kata Agus.

Dia menilai, dibangunnya 50 kios untuk para PKL di Jalan Panglima Batur, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah ini. Misalnya, meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) melalui hasil retribusi kios-kios, merubah kawasan yang selama ini terkesan kumuh menjadi lebih tertata rapi, sehingga kemacetan lalulintas yang selama ini terjadi, dapat diminimalisir dan lainnya.

"Berdasarkan penilaiaan tersebut, saya selaku DPRD sangat menyetujui adanya bangunan 50 kios untuk para PKL di Jalan Panglima Batur, dengan menggunakan bangunan yang sifatnya tidak permanen (dapat di bongkar dan di pasang sewaktu-waktu)," kata dia.

Ditambahkan dia, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop UMKM) juga harus membuat MOU yang jelas dan tegas, kepada para PKL yang akan menempati kios-kios yang telah di bangun. Jangan sampai, MOU yang dibuat nantinya tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh para PKL.

"Saya harap program yang pro rakyat ini, mendapat dukungan dari semua pihak, serta dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Diskop UMKM,"tuturnya.

Erlin anggota DPRD menambahkan, bahwa kios-kios yang di bangun untuk para PKL ini, nantinya khusus diperuntukan menjual pakaian, buah-buahan, makan dan minuman.
Selain itu, kata dia, PKL tidak diperbolehkan menjual barang-barang lainnya, seperti ikan, sembako dan sebagainya. "Saya harap para PKL dapat mentaati ketentuan tersebut, agar nantinya tidak terjadi masalah-masalah di antara para pedagang," kata Erline.

Selain itu, dia juga menghimbau, agar PKL yang ada di daerah ini bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan pasar. Sebab pemerintah berharap, dengan dibangunnya kios-kios ini, kawasan Jalan yang ada di panglima Batur dapat tertata lebih bersih dan teratur.

"Mari kita bersama mewujudkan lingkungan yang bersih, sebab kebersihan daerah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung jawab kita berasam,"tandasnya.

Inilah Salah Satu Strategi Politik Dagang Sapi dalam Pemilu Kada Barut


SEKARUT permasalahan pengelolaan bangunan pasar di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara (Barut) kian komplit. Belum lagi terurai carut marut soal pengelolaan Bangunan Pasar Gembira kini muncul permasalahan baru. 

Ternyata bangunan baru di jalur hijau Jalan Panglima Batur juga menuai masalah. Bangunan yang rencananya untuk menampung para pedagang di komplek Pasar Blauran tersebut tidak melalui penganggaran sebagaimana proyek bangunan pemerintah daerah lainnya. Bangunan itu merupakan spontanitas yang dikerjakan sekelompok orang mengatasnamakan Koperasi. 

Konon bangunan tersebut disebut-sebut sudah mendapat restu kepala daerah. Ironisnya, bangunan itu berdiri justru di ruas jalan jalur hijau yang mana tanahnya sudah dibebaskan melalui ganti rugi oleh pemerintah daerah. Selain itu, di lokasi tersebut juga sedang ada pembangunan pelabuhan, proyek siring untuk taman kota dan pengerjaannya belum tuntas alias terkatung-katung. 

Menurut saudara Eksan warga jalan Panglima Batur berujar, bagi masyarakat sekitar telah terjadi perampasan hak dan kenyamanan sebagai warga masyarakat yang bermukim tetap di sepanjang tepian sungai Barito, yaitu di Jalan Panglima Batur - Muara Teweh. 

Bagaimana tidak ?, para orang tua atau masyarakat pendahulu telah digusur tempat rumah dan kiosnya dengan alasan dijadikan jalur hijau. Sementara Dengan adanya pembangunan tersebut saya merasa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan aset negara, berbagai penggunaan fungsi dan aturan telah dilanggar, seperti hibah, perda maupun undang-undang. 

Dengan menerima para pedagang kaki lima tersebut mayoritas adalah warga pendatang. Dan lagi, disaat penanganan sampah sudah sangat baik, adalah patut kita hargai sebagai warga, namun upaya ini tidak bisa maksimal dikarenakan mereka para pendatang kurang begitu mau memahami pentingnya arti kebersihan yang menyebabkan permukiman kumuh, di pinggiran turap penahan longsor tanah tersebut mereka membangun tempat MCK darurat, sementara penduduk di lanting (rumah terapung) disepanjang tepian sungai pun mengeluh karena sampah dan kotoran diabaikan begitu saja. 

Artinya telah kehilangan rasa sosial terhadap masyarakat lain. Apalagi disekitar jembatan sungai Butong, bila saat kemarau maupun pada waktu debit air sedang tinggi, bau tidak sedap dikarenakan sampah tidak dapat terhindari. 

Fenomena ini apakah bagian dari Ketidakcermatan Pemimpin sekarang atau bagaimana, Pencitraan demi pencitraan tanpa melihat masalah sosial yg semakin tidak baik untuk ukuran sebuah kota dimana mulai membangun, banyak hal–hal yang tidak pantas bagi kita dalam bermasyarakat, misal warung remang-remang dan sebagainya merupakan penyakit masyarakat tidak terkontrol pemerintah. 

Seperti diektahui, proyek pembangunan yang telah menelan biaya milyaran rupiah tidak dapat dimanfaatkan dengan baik seperti Pasar gembira, Komplek Pertokoan Pendopo, Pasar PBB dimana pemanfaatannya hanya sebagai penginapan bagi warga pendatang, yang entah dengan siapa mereka mendapat ijin untuk menempati tiap ruang blok sebagai rumah dilantai II pertokoan maupun pasar gembira tersebut.  

Penulis: Munawar Khalil,ST

Kapal Ludes Terbakar, Nakoda dan Awaknya Menghilang

Dilanting ini kapal terbakar itu lakukan bongkar muat
Muarateweh - Penyidik Polres Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng, terus mengupayakan pencarian dua orang yang berada didalam kapal taksi cepat, sebelum ludes terbakar tadi Malam, Jumat (28/1/2011).

Dua orang itu diketahui bernama Zainal (nakoda) dan Ariansyah (awak bagian mesin). Sebelum kapal mampu dihanyutkan, Zainal masih tampak membantu evakuasi agar kapal tak mengenai lanting milik warga. Sedangkan Ariansyah, sejak api besar mulai membumbung tinggi diburitan kapal, sudah menghilang.

Masih belum diketahui, nasib Ariasnyah apakah memang sengaja lari untuk menghindari pemeriksaan polisi atau memang tenggelam saat kejadian. Karena api disulutkan oleh nyala korek api yang dihidupkan Ariansyah, untuk mencari sesuatu diburitan kapal, persisinya dekat mesin.

"Kita masih mencari pihak terkait untuk dilakukan pemerikasan. Mereka kita ketahui kabur setelah kejadian," kata Kapolres Barut AKBP Drs Yanfrits Kaywai, dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Polres Barut AKP Pratomo Widodo SIK, via ponsel, Sabtu (29/1/2011) sore.

Sementara itu, salah satu saksi mata menyebutkan, kapal taksi tersebut dari Kecamatan Muara Laung Kabupaten Murung Raya ke Muara Teweh untuk mengambil sembilan (9) Drum BBM jenis premium dan dua (2) dus Oli.

Sebenarnya mereka sudah hendak berangkat sore hari Jumat itu, tapi karena harus menunggu titipan pengiriman perangkat Sound System milik sebuah mesjid di Muara Langung, keberangkatan dimundurkan usai Magrib.

Menjelang malam, salah satu awak kapal bernama Ariansyah bermaksud menyalakan lampu neon yang penerangnya menggunakan sebuah accu besar. Waktu memasang lampu itu kemudian neon ditangannya terjatuh. Ariansyah mencoba meraba dengan tangannya, tapi karena memang hari sudah malah upaya itu tak berhasil.

Tanpa sadar dia kemudian mengambil korek api jenis mancis dari dalam sakunya untuk penerang dia mencari bolam lampu yang terjatuh persisi didepan mesin kapal. Disinilah awal petaka itu, belum sempat mengarahkan nyala api ke benda yang dituju, langsung disambar salah satu drum berisi premium (besin) yang sudah disusun rapi dalam kapal.

Api langsung membumbung tinggi, diduga besin dalam drum ada yang bocor ke dalam dak kapal. Untungnya tali kapal langsung di lepas oleh nakoda. Itupun sebelum dibantu sebuah kapal besi yang menggiring melalui bagian depan yang belum terbakar, kapal terbakar itu sempat memutar-mutar di laut lanting.

Kapal itu sebelumnya melakukan bongkar muat di sebuah lanting warga dibawah Langgar Nurul Iman. Kapal dihanyutkan hingga ke daerah wayang disebelah perkampungan RBK (Lanjas). Kuat dugaan sebab nakoda dan awak kapal menghindar dari pemeriksaan kepolisian Barut karena BBM yang mereka bawa terindikasi ilegal.

Karena petugas sempat memperoleh nomor ponsel nakoda Zainal. Namun ketika coba dihubungi oleh pihak polisi tak diangkat. Saat coba di kirim pesan SMS, terlihat saja tanda masuk.

Penanganan Bagi 14 Penderita HIV/AIDS di Barut Tak Jelas

Human immunodeficiency virus (HIV)
Muarateweh - Sikap membingungkan ditunjukan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Barut). Hasil pengumuman Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng mengenai pemeriksaan sample urine penghuni Lembah Durian dan para Narapidana LP Muara Teweh yang dinyatakan positif terjangkit virus HIV/AIDS malah ditanggapi didingin oleh mereka.

Berdasarkan pengumuman pihak Dinas Kesehatan Kalteng di Palangkaraya, ada 14 orang yang diambil sample urinnya positif terjangkit virus mematikan itu. Sample diambil dari penghuni lokalisasi Lembah Durian Muara Teweh dan para Napi LP Muara Teweh.

Namun begitu dikonfirmasi kepada petugas Dinas Kesehatan Barut perihal hasil pengumuman itu, mereka malah memilih merahasikan orang yang terkena tersebut, teramasuk tak menjelaskan langkah selanjutnya pasca pengambilan sample dan keberadaan kini penderita itu.

Masyarakat berhak mengetahui informasi terkait hasil pemeriksaan sample urine itu. Jangan malah terkesan, pengambilan sample hanya sebatas retorika atau hanya pemenuhan kewajiban, sedangkan tindak lanjut, termasuk sejauh mana upaya pencegahan terhadap mereka yang belum tertular, namun masih hidup satu lingkungan dengan penderita tak diterangkan semestinya.

Kabarnya data hasil penderita penyakt itu sudah diserahkan kepada Dinkes Barut. Namun tak satupun petugas mau menerangkan permasalahn seputar hal itu kepada wartawan. Malah Kadis Kesehatan Barut yang termasuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengambilan sample, menyarankan konfirmasi ke Dinkes provinsi Kalteng di Palangkaraya.

“Saya belum mengetahui keberadaan surat peberitahuan hasil pemeriksaan sample dari dinas provinsi mengenai jumlah penderita HIV/AIDS di Barut yang anda maksud. Silahkan tanya kepada pihak Dinkes provinsi, karena mereka yang lebih tahu,” kilah Kadiskes Barut dr H Subagio SpPD.

Sumber menyebutkan, beberapa hari setelah membeberkan kepada media di Palangkaraya, hasil pemeriksaan sample urine yang menemukan ada 14 orang penderita HIV/AIDS di Barut, data langsung dikirimkan kepada pihak Dinkes Barut untuk ditindaklanjuti sebagaiaman mestinya.

Sejumlah masyarakat Muara Teweh mengaku sangat ingin mengetahui penjelasan petugas mengenai hal itu. Apalagi penyakit itu termasuk paling berbahaya karena belum satupun pihak menerangkat secara pasti penyebab virus itu menyerang termasuk cara terjangkitnya juga obat penyembuhnya. "Tak seharusnya menyakut hal ini (Virus HIV/AIDS,red) ditutup-tutupi karena ini menyangkut orang banyak," kata beberapa warga Muara Teweh.

Dikonfirmasi ulang via telepon, Yunus, Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Penyakit Dinkes Kalteng mengatakan, ditemukan 14 penderita HIV/AIDS di Barut itu berdasarkan hasil sero survei 2009 lalu. Merujuk sample pula, diketahui ada sembilan orang di antaranya berasal dari penghuni Lembah Durian, sisanya berasal dari sample urine para Napi di LP Muara Teweh, sebutnya.

Menurut Yunus sudah menjadi kewajiban dinas terkait dikabupaten melakukan pembinaan bagi para penderita hingga mengasingkannya dari kelompok masyarakat yang belum terkena virus mematikan itu. "Langkah selanjutnya atau pembinaan bagi mereka yang terkena penyakit itu bukan wewenang kita Dinkes Provinsi. Tapi semuanya menjadi tanggungjawab Dinkes didaerah," tegasnya.

Berdasarkan data Dinkes Kalteng, jumlah penderita terjadi peningkatan. Sebelumnya 2009, atau sample diambil 2008 ditemukan lima orang positif terjangkit virus HIV/AIDS. Lalu terbaru 2010, atau sample diambil 2009, ada 14 orang mengidap virus HIV/AIDS. Namun sayang, sejauh ini langkah diambil dinas teknis hanya sebatas pengambilan sample lalu mengumumkan hasilnya.

Langkah lain, termasuk pembinaan bagi penderita hingga penanganan bagi mereka yang belum terjangkit virus namun bermukim satu lingkungan dengan penderita belum terdengar dilakukan. Ini yang menjadi kekawatiran warga, termasuk kejengkelan pihak-pihak yang diambil sample. Karena ada beberapa di antara mereka ingin mengetahui kejelasan hasl pemeriksaan.

Pemkab Barut Tunggu Realisasi Janji Perbaikan Fender Jembatan PT MGM

Salah satu tongkang PT MGM
Muarateweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng, mendesak agar PT Marunda Graha Mineral (PT MGM) segera melakukan perbaikan fender pengaman tiang jembatan KH Hasan Basri yang sempat rusak tertabrak tongkang perusahaan sewaktu mengangkut batu bara tujuan Banjarmasin, Kalsel.

Perintah perbaikan disampaikan melalui surat tertanggal 27 Januari 2011 yang dikirimkan pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Barut. Surat nomor 551.21/45/Dishubkominfo/2011, perihal mohon percepatan perbaikan tiang fender jembatan KH Hasan Basri ditujukan langsung kepada Direktur PT MGM di Jakarta.

Dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Kadis Hubkominfo Barut Drs Tenggara membenarkan telah melayangkan surat tersebut. "Kami hanya menindak lanjuti hasil rapat koordinasi membahas langkah teknis pertanggungjawaban kerusakan fender tiang yang ditabrak tongkang perusahaan itu, 30 Agustus 2010 lalu.

Waktu itu, kata Tenggara, diambil kesimpulan perbaikan dilakukan menunggu debit sungai surut. Selain agar mudah melakukan perbaikan, pihak perusahaan juga tak bisa melakukan pengangkutan menggunakan tongkang, karena bila debit sungai surut tongkang kandas.

Dalam surat juga diberikan informasi penting mengenai kondisi air saat ini atau persisinya per 10 Januari 2011 hingga 24 Januari 2011 yang menunjukan berkisar antara 3,5 meter sampai 5 meter (pada STA Muara Teweh).

“Kami harapkan setibanya surat pihak perusahaan langsung memberikan respon, mampung debit sungai surut mereka juga tak bisa melakukan kegiatan pengangkutan. Selain itu, memang sudah menjadi kesepatan sebelumnya bawah mereka akan melakukan perbaikan bila kondisi air memungkinnya. Sekarang kondisi air sudah cukup memungkinkan," beber Tenggara.

Surat juga ditembuskan kepada Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Kepala Dishubkominfo Kalteng, Kepala Dinas PU Kalteng di Palangka Raya, Bupati Barut Ir H Akhmad Yuliansyah MM, Ketua DPRD Barut Aprian Noor SSos, Kepala Dinas PU Barut dan Kepala UPTD Dinas PU Kalteng di Muara Teweh.

Masalah rusaknya fender pengaman tiang Jembatan yang membelah perairan DAS Barito diwilayah Barut itu, sebelumnya juga sempat dipertanyakan kalangan legislatif. Wakil Rakyat termasuk gentol soal itu adalah Wakil Ketua (Waket) DPRD Barut H Harian Nuur HA. Utusan PAN pengganti Rony Pahreza, Waket sebelumnya itu mendesak agar pihak terkait yang bertanggungjawab segera melakukan perbaikan.

Kejadian tabrakan sendiri memang sudah cukup lama yakni bulan Juli 2010. Namun karena memang kondisi air tak memungkinkan, sehingga kalangan dewan juga Pemkab lebih menahan diri. "Perusahaan harus menepati janjinya. Dalam rapat yang saya sendiri salah satunya yang ikut membahas itu, pihak MGM berjanji melakukan perbaikan sendiri kerusakan. Hingga sekarang malah tak ada kabarnya," sebutnya.

Harian Noor berharap secepatnya dilakukan perbaikan mengingat Jembatan KH Hasan Basri merupakan urat nadi perekonomian dua daerah yakni Kabupaten Barut dan Kabupaten Murung Raya (Mura). Selain itu, yang melintas bawah jembatan tak hanya PT MGM, jadi mereka juga harus bertanggungjawab terhadap keselataman pihak lain yang sama-sama lewat dilintasan itu.

"Saya masih inggat tongkang PT MGM yang menabrak fender tiang jembatan adalah merk TB Bahar 85 dan Bahar VIII. Peristiwa persisinya 18 Juli 2010 yang lalu,” beber pensiunan polisi tersebut.

Sejauh ini, pihak perusahaan PT MGM belum berhasil dilakukan konfirmasi terkait surat desakan perbaikan tersebut. Namun Koordinator Proyek PT Marunda Graha Mineral di Muara Teweh, Sigit, sebelumnya atau 13 Januari 2011 lalu sempat berjanji akan mulai melakukan perbaikan paling lambat tiga setelah itu atau tepanya 15 Januari 2011.

"Terutama kami (PT.MGM) bersama kontraktor akan melihat lokasi fender jembatan yang ditabrak oleh tongkang kami. Selanjutnya kami akan lakukan perbaikan," janjinya kala itu.

Namun hingga Sabtu (29/1/2011) hari ini, tak juga ada tanda-tanda ada perbaikan fender pengaman tiang jembatan KH Hasan Basri oleh pihak PT MGM. Biasanya perbaikan ditandai dengan mobilisasi beberapa alat tumbuk tiang atau peralatan las besi fender yang terlepas, namun alat itu tak ada dilokasi jembatan di daerah Dermaga Muara Teweh.

Celaka, 9 Unit Mobil Dinas Masih ditangan Mantan Anggota DPRD Barut

Muarateweh – Merujuk kasus yang satu ini, tudingan sejumlah kelompok masyarakat jika mereka yang ngotot ingin menjadi anggota legislatif karena lebih terimingi mudahnya memperoleh fasilitas pemerintah, dibanding memang benar-benar berjuang untuk kepentingan konstituen, mungkin ada benarnya.

Setidaknya hal itu dapat dibuktikan dengan rendahnya kesadaran sejumlah mantan anggota DPRD Barut periode 2004-2009 untuk sekadar mengembalikan aset daerah yang sewaktu aktif dipinjamkan kepadanya.

Sebuah sumber menyebutkan, masih ada sembilan mobdin dewan belum dikembalikan beberapa oknum mantan anggota DPRD Barut periode sebelumnya, termasuk masih ditangan mereka beberapa fasilitas lainnya seperti genset honda GX 160, sepeda motor Shogun, laptop dan printer komputer.

Sejumlah aset daerah tersebut tidak termasuk beberapa mobil dinas yang sebelumnya dipinjamkan kepada beberapa anggota dewan periode tahun lalu yang kembali terpilih Pilkada 2009 kemaren. Modusnya, anggota dewan terpilih mendapat mobdin keluaran terbaru, namun mobdin keluaran lama yang sebelumnya dipinjamkan untuk operasional dilapangan hingga kini tak juga dikembalikan.

Ironisnya, ada beberapa mobdin milik anggota legislatif aktif yang mendapat fasilitas mobdin baru tak jelas keberadaannya hingga sekarang. Beberapa masyarakat yang cukup mengenali mobdin merk Kijang keluaran lama itu, melihat masyarakat lain menggunakannya untuk melansir BBM di beberapa SPBU.

“Mereka semua (mantan anggota dewan,red) tidak punya hak untuk tidak mengembalikan semua fasilitas Negara tersebut. Kalau harus membeli baru buat anggota legislative yang baru, itu pemborosan namanya," ungkap DR H Tajeri SH MH, anggota DPRD Barut utusan Gerindra kepada wartawan, kemaren.

Tajeri membenarkan masih ada sembilan mobdin belum dikembalikan hingga sekarang. Berdasarkan catatan dibeberkannya kepada wartawan, mobdin itu di antaranya merk Kijang Inova (KH 2 EU), Kijang Avanza (KH 6 EU), Toyota Kijang (KH 2666 EY), Toyota Kijang (KH 2669 EM), Toyota Kijang (KH 1021 EM), Toyota Kijang (KH 2667 EM), Toyota kijang (KH 2659 EM), Toyota Kijang (KH 2700 EM), terakhir Toyota Kijang (KH 2703 EM).

Adapun barang inventaris lainnya berupa Mesin Genset merk Honda GX 160, Sepeda Motor Merk Susuzi Shogun, Laptop dan Printer komputer. Parahnya, hingga saat ini tak satupun barang daerah itu dikembalikan kepada pengelola Bagian Umum Sekretariat DPRD Barut. "Masing-masing anggota dibagikan. Namun statusnya hanya dipinjamkan, dengan kesepakatan harus dikembalikan bila sudah tidak menjadi anggota dewan lagi," tegas Tajeri.

Masih menurut Tajeri, selain mantan anggota DPRD, ada juga mantan Kabag dan staf yang belum mengembalikan barang inventaris Sekretariat DPRD, seperti sepeda motot Shogun, Laptop Note Book, kamera digital dan HP Diskejet F 2180.

Tajeri yang juga Ketua STIE Muara Teweh sangat menyayangkan ada mantan wakil rakyat dan pejabat yang berusaha melarikan aset daerah yang notabene dibeli dari uang rakyat. Meski begitu, Tajeri lebih menyorot kepada lemahnya pengawasan dan tindakan pihak berwenang, dalam hal itu pejabat instansi terkait, dalam melakukan perampasan paksa aset daerah tersebut.

"Pemkab harus bertindak tegas, jangan malah terkesan pasrah,” timpal Tajeri. Dia pun merujuk sebuah aturan yang menurutnya selain unsur pimpinan, apapun alasannya semua mobil yang belum dikembalikan itu tidak boleh dilakukan DUM. "Sedangkan kebanyakan dari mereka yang tidak mengembalikan itu sebelumnya hanya menjabat sebagai anggota dewan biasa," sebutnya.

Selain menuding pejabat terkait terkesan pasrah, Tajeri menilai Pemkab Barut sendiri sepertinya tidak punya keseriusan untuk menarik aset daerah. "Padahal jika semua fasilitas itu ditarik, bisa untuk mengurangi pembiayaan anggaran agar tidak membeli lagi mobil atau yang lainnya untuk keperluan operasional,” kata Taheri.

Paling membuatnya heran, mobdin yang belum dikembalikan itu selalu menjadi catatan temuan petugas Badan Pemeriksa. Anehnya tetap saja pihak terkait tak punya keseriusan untuk melakukan penarikan barang dan penagihan, mengingat sekarang sudah banyak mobil, sepeda motor dan inventaris lainnya milik Pemkab Barito Utara yang sudah masuk proses DUM.

Sementara itu, beberapa sumber menyebutkan, sebenarnya Pemkab Barut melalui instansi terkait sudah beberapa kali mengirimkan surat perintah penarikan yang ditujukan kepada anggota dewan yang masih meminjam mobdin dan fasilitas lainnya, tapi malah ditanggapi dingin mereka yang hingga kini tak juga ada upaya pengembalian aset daerah itu.

Uniknya, mantan anggota dewan hanya sebatas dikirimkan surat penarikan tanpa ada upaya mengambilan secara paksa. Anehnya lagi, surat perintah penarikan terkesan hanya formalitas untuk melengkapi surat konfirmasi kepada bandan pemeriksa, agar menujukan bahwa mereka sudah menjalankan tugas sebaiknya.

Temuan badan pemeriksa sendiri tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2009 lalu dilakukan oleh tim pemeriksa Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang menemukan temuan barang inventaris milik Pemkab Barut yang masih belum dikembalikan oleh mantan anggota DPRD preiode 2004-2009.

Setelah adanya LHP tim pemeriksa Inspektorat Kalteng, dari sebelumnya ada 14 unit Mobdin yang digunakan mantan anggota dewan terdahulu juga mantan Sekwan, hanya lima unit dikembalikan, sedangkan sembilan unit sisanya, tak diketahui keberadaannya.

Ini sangat ironis, karena beberapa pejabat maupun anggota dewan bukannya berusahaa agar mobdin itu kembali tapi malah terkesan berlomba-lomba mengusulkan lagi mobdin dengan merk lebih mewah dibanding sebelumnya. Malah ada beberapa penajat yang memiliki lebih dari tiga mobid dirumah dinasnya.

Adapun lima mobdin dewan sudah dikembalikan adalah tiga unit merk Mitsubisi Strada dengan nomor polisi masing-masing (KH 8030 EW, KH 8024 EW dan KH 8029 EW). Satu lainnya merk Nissan Grand Livina KH 1098 EW dan dari mantan Sekwan juga Nissan Grand Livina KH 1092 EU.

Kesentrum Kabel Lanting, Pengusaha Warnet Tewas Ditempat

Muarateweh - Naas dialami Akhmad Rifani atau Samson(27). Pengusaha warung internet (warnet) di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah itu meninggal ditempat setelah tangannya tersengat aliran listrik dari kabel yang membentang di lanting di bawah rumahnya di pinggiran Sungai Barito.

Menurut beberapa sumber, peristiwa itu terjadi Kamis (27/1/2011) sekitar pukul 15.00 WIB. Kejadian bermula saat korban ingin mengajari anaknya berenang di sebuah rumah terapung (lanting) di Sungai Barito.

Saat korban sedang berjalan di titian sebuah kayu bulat menuju bangunan terapung itu oleng. Merasa kayu bulat itu oleng, korban langsung berpegangan ke sebuah kabel listrik PLN yang mengaliri rumah terapung. Seketika itu juga tubuh korban mengalami kejang hingga tercebur ke sungai.

Saat terjatuh ke sungai, tangan korban masih terlihat memegang kabel listrik yang bertegangan tinggi tersebut. Melihat korban masih tergantung masyarakat langsung mematikan aliran listrik yang berada di jalanan.

Saat itu juga tubuh korban yang terlihat membiru dilarikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Muara Teweh. Tampak juga kedua telapak tangan korban terdapat luka bakar.

"Kami tidak tahu apakah korban ketika meningal dunia diperjalanan atau ditempat kejadian, karena saat sampai di rumah sakit korban sudah tidak bisa ditolong lagi," kata Gogo, keluarga korban.

Terkait peristiwa itu, petugas PT PLN Muara Teweh yang berada di lokasi kejadian langsung mematikan arus setrum listrik khusus ke wilayah rumah terapung. "Arus listrik ke wilayah lanting terapung diputus sementara waktu," kata Wakil Kepala PLN Muara Teweh, Mardian.

Mardian menambahkan, arus listrik akan dihidupkan kembali setelah pihak pemilik lanting mengganti kabel yang dilihat sudah aus.

Gogo, keluarga korban mengakui jika kabel listrik yang mengaliri sejumlah rumah terapung pinggiran sungai barito tak sesuai stadar sehingga sangat membahayakan bagi umum. Akibat kabel sembarangan selama ini sering peristiwa serupa terjadi.

"Seperti dilanting itu, kabel warna putih seharusnya yang warna hitam sesuai standar. Selain itu juga jarang dilakukan pengecekan baik oleh pemilik lanting maupun petugas PLN, agar kabel membahayakan tak sampai mencelakakan masyarakat," kata Gogo.

Pemkab Barut Sediakan Kapal Penyebrangan Pelajar dan Guru

Muarateweh - Kesulitan para guru juga murid di Kabupaten Barito Utara (Barut) yang harus melewati sungai besar bila hendak menuju sekolah, akan teratasi di 2011 ini. Pemkab setempat akan mengalokasikan dana untuk pengadaan kapal bermotor untuk membantu kesulitan itu.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Barito Utara (Barut), Kalteng, Drs Tenggara mengatakan, rencananya ada dua unit kapal bermotor atau kelotok disediakan dalam APBD Barut 2011 yang mana tujuannya untuk sarana angkutan sungai khusus bagi anak didik dan guru.

"Sarana angkutan sekolah ini nantinya dimanfaatkan terutama para pelajar dan guru yang tempat tinggalnya menuju sekolah melewati sungai," tegas Tenggara dalam suatu kesempatan acara di kantornya, Rabu (26/1).

Menurut Tenggara, dua unit perahu bermesin (kelotok) itu nantinya masing-masing berkafasitas 30 orang, dengan didesain khusus untuk mengangkut pelajar dan guru sesuai keselamatan pelayaran.

Kapal itu sementara disiapkan untuk para pelajar dan guru yang tempat tinggalnya di Muara Teweh yang harus menyeberangi Sungai Barito menuju tempat sekolah di Kelurahan Jambu dan Jingah Kecamatan Teweh Tengah.

Selanjutnya kapal juga akan disediakan untuk penyebrangan pelajar dan murid di Lahei Kecamatan Lahei dan Kecamatan Montallat. "Secara bertahap penyediaan kapal sekolah ini kedepannya disiapkan untuk anak sekolah di Kecamatan Lahei dan Montallat," sebut Tenggara.

Terpisah, Kepala Sekolah SMPN-3 Muara Teweh di Kelurahan Jambu, Irwansyah mengatakan sarana angkutan sekolah khusus bagi pelajar dan guru memang sangat dibutuhkan terutama bagi mereka yang tinggal di Muara Teweh.

Meski akses menuju sejumlah sekolah di kelurahan yang hanya dipisahkan Sungai Barito dengan kota Muara Teweh dapat dijangkau dengan jalan darat namun dinilai relatif jauh, karena harus melalui ruas jalan negara yang rawan kecelakaan.

"Hampir semua anak didik dan guru dari Muara Teweh bila menuju sekolah di Kelurahan Jambu menggunakan jasa kelotok, karena jaraknya cukup dekat," ucapnya.

Hanya permasalahannya sekarang, biaya jasa angkutan sungai itu dinilai cukup memberatkan karena setiap bulannya para pelajar membayar Rp25.000/orang dan guru yang jumlahnya mencapai puluhan orang mengajar di empat SD dan satu SMP itu membayar Rp40 ribu/orang.

Di samping itu, sering para anak sekolah dan guru sering datang terlambat ke sekolah karena harus menunggu jemputan kelotok tersebut dan lebih memberatkan lagi kalau ada kegiatan di Muara Teweh yang harus dihadiri pelajar dan guru sehingga membutuhkan dana untuk mencarter angkutan sungai.

Semoga sebut Irwansyah, dengan adanya kapal sekolah itu dapat meringankan biaya anak sekolah dan guru yang sebelumnya menggunakan jasa angkutan kelotok dengan tarif mahal yang cukup memberatkan.

Bupati H Baharudin Lisa Resmi Restui Istrinya Maju Pilkada Barsel 2011

Buntok - Bupati Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), H Baharudin Lisa akhirnya ikut juga jejak sejumlah kepala daerah di tanah air yang lebih memilih mendorong istrinya maju dalam Pilkada setempat setelah masa dua periode kepemimpinannya hampir berakhir.

Hanya bedanya, bila saat memenangkan Pilkada Barsel kali kedua Juni 32006 lalu, H Baharudin yang berpasangan dengan H Irawansyah didukung puluhan partai beridiologi Islam, termasuk partai besar Golkar, maka tidak demikian dengan istri Bupati Barsel Hj Wartiah Thalib. Memilih bersanding dengan Kadis Pendidikan H Sofiansyah, dia didukung lima partai PBR, PKS, Hanura, PAN, dan PMB, minus partai Golkar.

Diprediksi hasilnya akan jauh berbeda, karena diketahui, pada Pilkada 2006, Baharudin hanya beda tipis sekali dengan perolehan suara diraih pesaingnya Farid Yusran dari PDI Perjuangan. Banyak masyarakat menilai, perolehan suara Baharudin didalam kota hasil mendompleng popularitas H Irawansyah, yang saat itu juga Ketua Golkar Barsel. Hanya andalan Baharudin di dua kecamatan, Jenamas dan Mangkatif.

Tapi itu hanya prediksi sedangkan pembuktian kebenarannya sejauh ini belum teruji. Bisa jadi sentuhan Hj Wartiah Thalib lebih rekat dibanding suaminya yang sudah dua periode menjabat Bupati Barsel setelah sebelumnya sempat menjadi Sekda Kotawaringin Timur (Kotim). Namun mencapai kemenangan tim pasangan ini harus bekerja lebih ektra, apalagi bila rencana majunya H Sarkawi berpasangan dengan Suriawan, benar meramaikan pencalonan Pilkada setempat.

Kedua kuda hitam itu, diprediksi akan melibas kantong-kantong dukungan lawan politiknya, mengingat keduanya sama-sama dikenal sebagai pejabat low profil semua kalangan masyarakat Barsel. Sedangkan soal sponsor atau dana, jelas tak dikawatirkan pasangan ini, mengingat H Sarkawi lama menjadi Kepala KCDK Peredaran Hasil Hutan, sedangkan Suriawan, setelah memilih hijrah ke Barito Utara (Barsel), sebelum menjabat Kepala BLH, kini menjadi Kadis Pertambangan dan Energi di Barut.

Deklarasi pencalonan pasangan dengan jargon WAFI (Wartiah Thalib-Sofiansyah) itu dalam Pilkada Barsel 2011 digelar di Lapangan Iring Witu, Buntok, kemarin. Tampak hadir pada acara deklarasi di antaranya Rinco Norkim, Ketua Pembina PAN Kalteng yang juga mantan Ketua PAN Kalteng dua periode. Rinco Norkim juga didaulat menjadi Ketua Tim Sukses pasangan WAFI.

Tak kurang dari seribu orang hadir pada acara deklarasi itu. Deklaraasi sendiri, selain diisi pernyataan sikap dari tokoh partai pengusung yang ditandai dengan penandatanganan janji setia, juga dimeriahkan hiburan panggung Band. Artis ibukota yang turut meramaikan acara deklarasi adalah artis dangdut senior, Rita Sugiarto.

Acara juga diisi dengan orasi politik masing-masing tokoh partai pengusung. Salah satunya Ketua Tim Sukses Rinco Norkim yang sangat lantang membakar semangat para simpatisan dengan berjanji akan berusaha habis-habisan memenangkan Pilkada Barsel yang diperkirakan dilaksanakan Juni 2011 mendatang.

Sedangkan H Wartiah Thalib, dengan semangat empat lima sudah mempersiapkan yel-yel agar lebih memudahkan pendukungnya untuk mengingat dirinya dan pasangannya. Salah satu yel-yel Kadis Sosial Barsel itu diperkenalkannya dengan sebutan 3M. Artinya Mengenalkan, Menyukai, dan Memilih WAFI.

Kepastian majunya Hj Wartiah Thalib dalam Pilkada setempat tahun ini sekaligus menambah daftar jumlah kepala daerah di tanah air yang memilih mendukung pencalonan istrinya untuk melanjutkan dinasti dominasi kepemimpinannya didaerah.

Memang tak ada larangan atau melanggar aturan. Namun yang pasti, selain Otonomi memang cukup menguntungkan bagi daerah terutama menyangkut pemanfaatan SDA, sisi lainnya, justru memunculkan raja kecil yang terkesan tak rela dinsatinya kepemimpinannya beralih tangan ke kelompok lain.

Sebelumnya Kepala Daerah mencalonkan istrinya adalah dua istri bupati Kediri yang sama-sama maju sebagai Bupati Kediri. Ada juga beberapa bupati/wali kota yang maju kembali meski turun pangkat hanya menjadi wakil atau yang mengajukan teman dekatnya untuk berlaga dalam pilkada diantaranya adalah bekas Wali Kota Surabaya Bambang DH yang kini menjabat Wakil Wali Kota Surabaya.

Kemudian Bupati Tuban Haeny Relawati yang beberapa waktu lalu sudah ditetapkan oleh KPU setempat sebagai calon Wakil Bupati Tuban. Karena mungkin tak ada kelompok keluarganya yang bisa diandalkan maju, Heany memaksa dirinya maju ke tiga kalinya, meski pencalonannya kali ini hanya sebagai calon Wakil Bupati Tuban.

Terpisah, Dosen Departemen Politik Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi, menilai, banyaknya incumbent maju kembali dalam pemilihan kepala daerah meski hanya sebagai Wakil Bupati merupakan upaya untuk membentengi diri dari kasus-kasus yang telah dia lakukan selama menjabat kepala daerah.

"Ini sebenarnya bukan keserakahan jabatan, tapi murni untuk membentengi diri dari kasus yang mungkin dia lakukan selama menjabat," tegasnya. Selain untuk memback-up kasus, majunya kembali incumbent dinilai masih diminati oleh massa pemilihnya. Sehingga merasa pede kembali bertarung. Buktinya dibeberapa pemilihan seperti di Surabaya dan Kediri incumbent atau istri incumbent berhasil memenangi pilkada setempat.