upperads

Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

POLITIKAL NEWS

Business

Technology

KRIMINALITAS

ANTI KORUPTOR

Sports

POROS KALTENG

» » » » » » Atasi Krisi Energi Daerah Pedalaman, diusulkan Pembangunan PLTS

PLTS dari Kementerian Daerah Tertinggal di Kaligaru
MUARATEWEH - Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dicetus Bidang Energi instansi Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah, akhirnya mendapat lampu hijau dari kalangan legislatif. Setidaknya wakil rakyat meminta dinas teknis memasukan program itu dalam draf usulan RAPBD 2011 Barut.

Paparan soal program itu disampaikan beberapa pejabat dinas teknis dalam rapat kerja antara eksekutif dan legislatif dalam rangka agenda usulan pra penyampaian draf Rancangan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 Barut, di ruang paripurna DPRD Barut, Senin (1/11/2010).

Dalam pernyataan sikapnya, hampir semua anggota dewan merespon positif rencana pembangunan PLTS tersebut. Alasan hampir sama, untuk mengatasi krisis energi di ratusan desa pedalaman Barut yang hingga kini masih mengandalkan penerang lampu teplok untuk penerang dalam rumah.

"Memang ada beberapa warga di sejumlah desa meski tak memiliki genset masih dapat sentruman listrik dari tetangga dan atau pedagang setempat yang mampu membeli mesin genset. Bila jaringan listrik PLN, hanya mampu menjangkau ibukota kecamatan, kecuali Lampoeng, Kecamatan Gunung Purei," kata Kasi Bidang Energi, Sarwo Mulyo, sesaat setelah rapat usai.

"Mudah-mudahan program ini mendapat dukungan dana. Kalau pihak dewan umumnya setuju, yang pasti program diminta dimasukan dalam usulan. Kecuali dana tak tersedia, terpaksa program PLTS ini kembali batal," bebernya.

Memang, program rencana pembangunan PLTS daerah atau desa pedalaman yang sulit dijangkau sudah pernah diusulkan bidang energi Dinas Pertambangan Barut, 2009 lalu. Program terpaksa gagal karena daerah tidak cukup dana.

Sama seperti usulan sebelumnya, ada 500 unit PLTS direncanakan dibangun di desa pedalaman yang hingga kini belum tersentuh jaringan listrik. Untuk realisasi program itu, dibutuhkan dana sekitar 3,5 milyar.

"Hampir enam kecamatan terdapat desa yang sama sekali tak ada penerang listrik. Ini yang hendak kita perjuangkan, kasihan masyarakat, terutama anak sekolah yang selalu mengalami kesulitan belajar malam karena lampu teplok tak mendukung dan memadai," pungkasnya.

Rapat sendiri, berdasarkan jadwal dewan akan dilaksanakan bersama Dinas Pekerjaan Umum. Tujuan rapat sama yakni menyerap aspirasi masyarakat untuk dimasukan dalam usulan draf RAPBD 2011 Barut. Usulan kemudian dilakukan pembahasan untuk memilih program prioritas yang harus diakomudir pada APBD 2011 Barut.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply