Dilanting ini kapal terbakar itu lakukan bongkar muat

Muarateweh - Penyidik Polres Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng, terus mengupayakan pencarian dua orang yang berada didalam kapal taksi cepat, sebelum ludes terbakar tadi Malam, Jumat (28/1/2011).

Dua orang itu diketahui bernama Zainal (nakoda) dan Ariansyah (awak bagian mesin). Sebelum kapal mampu dihanyutkan, Zainal masih tampak membantu evakuasi agar kapal tak mengenai lanting milik warga. Sedangkan Ariansyah, sejak api besar mulai membumbung tinggi diburitan kapal, sudah menghilang.

Masih belum diketahui, nasib Ariasnyah apakah memang sengaja lari untuk menghindari pemeriksaan polisi atau memang tenggelam saat kejadian. Karena api disulutkan oleh nyala korek api yang dihidupkan Ariansyah, untuk mencari sesuatu diburitan kapal, persisinya dekat mesin.

"Kita masih mencari pihak terkait untuk dilakukan pemerikasan. Mereka kita ketahui kabur setelah kejadian," kata Kapolres Barut AKBP Drs Yanfrits Kaywai, dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Polres Barut AKP Pratomo Widodo SIK, via ponsel, Sabtu (29/1/2011) sore.

Sementara itu, salah satu saksi mata menyebutkan, kapal taksi tersebut dari Kecamatan Muara Laung Kabupaten Murung Raya ke Muara Teweh untuk mengambil sembilan (9) Drum BBM jenis premium dan dua (2) dus Oli.

Sebenarnya mereka sudah hendak berangkat sore hari Jumat itu, tapi karena harus menunggu titipan pengiriman perangkat Sound System milik sebuah mesjid di Muara Langung, keberangkatan dimundurkan usai Magrib.

Menjelang malam, salah satu awak kapal bernama Ariansyah bermaksud menyalakan lampu neon yang penerangnya menggunakan sebuah accu besar. Waktu memasang lampu itu kemudian neon ditangannya terjatuh. Ariansyah mencoba meraba dengan tangannya, tapi karena memang hari sudah malah upaya itu tak berhasil.

Tanpa sadar dia kemudian mengambil korek api jenis mancis dari dalam sakunya untuk penerang dia mencari bolam lampu yang terjatuh persisi didepan mesin kapal. Disinilah awal petaka itu, belum sempat mengarahkan nyala api ke benda yang dituju, langsung disambar salah satu drum berisi premium (besin) yang sudah disusun rapi dalam kapal.

Api langsung membumbung tinggi, diduga besin dalam drum ada yang bocor ke dalam dak kapal. Untungnya tali kapal langsung di lepas oleh nakoda. Itupun sebelum dibantu sebuah kapal besi yang menggiring melalui bagian depan yang belum terbakar, kapal terbakar itu sempat memutar-mutar di laut lanting.

Kapal itu sebelumnya melakukan bongkar muat di sebuah lanting warga dibawah Langgar Nurul Iman. Kapal dihanyutkan hingga ke daerah wayang disebelah perkampungan RBK (Lanjas). Kuat dugaan sebab nakoda dan awak kapal menghindar dari pemeriksaan kepolisian Barut karena BBM yang mereka bawa terindikasi ilegal.

Karena petugas sempat memperoleh nomor ponsel nakoda Zainal. Namun ketika coba dihubungi oleh pihak polisi tak diangkat. Saat coba di kirim pesan SMS, terlihat saja tanda masuk.

Human immunodeficiency virus (HIV)

Muarateweh - Sikap membingungkan ditunjukan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Barut). Hasil pengumuman Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng mengenai pemeriksaan sample urine penghuni Lembah Durian dan para Narapidana LP Muara Teweh yang dinyatakan positif terjangkit virus HIV/AIDS malah ditanggapi didingin oleh mereka.

Berdasarkan pengumuman pihak Dinas Kesehatan Kalteng di Palangkaraya, ada 14 orang yang diambil sample urinnya positif terjangkit virus mematikan itu. Sample diambil dari penghuni lokalisasi Lembah Durian Muara Teweh dan para Napi LP Muara Teweh.

Namun begitu dikonfirmasi kepada petugas Dinas Kesehatan Barut perihal hasil pengumuman itu, mereka malah memilih merahasikan orang yang terkena tersebut, teramasuk tak menjelaskan langkah selanjutnya pasca pengambilan sample dan keberadaan kini penderita itu.

Masyarakat berhak mengetahui informasi terkait hasil pemeriksaan sample urine itu. Jangan malah terkesan, pengambilan sample hanya sebatas retorika atau hanya pemenuhan kewajiban, sedangkan tindak lanjut, termasuk sejauh mana upaya pencegahan terhadap mereka yang belum tertular, namun masih hidup satu lingkungan dengan penderita tak diterangkan semestinya.

Kabarnya data hasil penderita penyakt itu sudah diserahkan kepada Dinkes Barut. Namun tak satupun petugas mau menerangkan permasalahn seputar hal itu kepada wartawan. Malah Kadis Kesehatan Barut yang termasuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengambilan sample, menyarankan konfirmasi ke Dinkes provinsi Kalteng di Palangkaraya.

“Saya belum mengetahui keberadaan surat peberitahuan hasil pemeriksaan sample dari dinas provinsi mengenai jumlah penderita HIV/AIDS di Barut yang anda maksud. Silahkan tanya kepada pihak Dinkes provinsi, karena mereka yang lebih tahu,” kilah Kadiskes Barut dr H Subagio SpPD.

Sumber menyebutkan, beberapa hari setelah membeberkan kepada media di Palangkaraya, hasil pemeriksaan sample urine yang menemukan ada 14 orang penderita HIV/AIDS di Barut, data langsung dikirimkan kepada pihak Dinkes Barut untuk ditindaklanjuti sebagaiaman mestinya.

Sejumlah masyarakat Muara Teweh mengaku sangat ingin mengetahui penjelasan petugas mengenai hal itu. Apalagi penyakit itu termasuk paling berbahaya karena belum satupun pihak menerangkat secara pasti penyebab virus itu menyerang termasuk cara terjangkitnya juga obat penyembuhnya. "Tak seharusnya menyakut hal ini (Virus HIV/AIDS,red) ditutup-tutupi karena ini menyangkut orang banyak," kata beberapa warga Muara Teweh.

Dikonfirmasi ulang via telepon, Yunus, Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Penyakit Dinkes Kalteng mengatakan, ditemukan 14 penderita HIV/AIDS di Barut itu berdasarkan hasil sero survei 2009 lalu. Merujuk sample pula, diketahui ada sembilan orang di antaranya berasal dari penghuni Lembah Durian, sisanya berasal dari sample urine para Napi di LP Muara Teweh, sebutnya.

Menurut Yunus sudah menjadi kewajiban dinas terkait dikabupaten melakukan pembinaan bagi para penderita hingga mengasingkannya dari kelompok masyarakat yang belum terkena virus mematikan itu. "Langkah selanjutnya atau pembinaan bagi mereka yang terkena penyakit itu bukan wewenang kita Dinkes Provinsi. Tapi semuanya menjadi tanggungjawab Dinkes didaerah," tegasnya.

Berdasarkan data Dinkes Kalteng, jumlah penderita terjadi peningkatan. Sebelumnya 2009, atau sample diambil 2008 ditemukan lima orang positif terjangkit virus HIV/AIDS. Lalu terbaru 2010, atau sample diambil 2009, ada 14 orang mengidap virus HIV/AIDS. Namun sayang, sejauh ini langkah diambil dinas teknis hanya sebatas pengambilan sample lalu mengumumkan hasilnya.

Langkah lain, termasuk pembinaan bagi penderita hingga penanganan bagi mereka yang belum terjangkit virus namun bermukim satu lingkungan dengan penderita belum terdengar dilakukan. Ini yang menjadi kekawatiran warga, termasuk kejengkelan pihak-pihak yang diambil sample. Karena ada beberapa di antara mereka ingin mengetahui kejelasan hasl pemeriksaan.

Salah satu tongkang PT MGM

Muarateweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng, mendesak agar PT Marunda Graha Mineral (PT MGM) segera melakukan perbaikan fender pengaman tiang jembatan KH Hasan Basri yang sempat rusak tertabrak tongkang perusahaan sewaktu mengangkut batu bara tujuan Banjarmasin, Kalsel.

Perintah perbaikan disampaikan melalui surat tertanggal 27 Januari 2011 yang dikirimkan pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Barut. Surat nomor 551.21/45/Dishubkominfo/2011, perihal mohon percepatan perbaikan tiang fender jembatan KH Hasan Basri ditujukan langsung kepada Direktur PT MGM di Jakarta.

Dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Kadis Hubkominfo Barut Drs Tenggara membenarkan telah melayangkan surat tersebut. "Kami hanya menindak lanjuti hasil rapat koordinasi membahas langkah teknis pertanggungjawaban kerusakan fender tiang yang ditabrak tongkang perusahaan itu, 30 Agustus 2010 lalu.

Waktu itu, kata Tenggara, diambil kesimpulan perbaikan dilakukan menunggu debit sungai surut. Selain agar mudah melakukan perbaikan, pihak perusahaan juga tak bisa melakukan pengangkutan menggunakan tongkang, karena bila debit sungai surut tongkang kandas.

Dalam surat juga diberikan informasi penting mengenai kondisi air saat ini atau persisinya per 10 Januari 2011 hingga 24 Januari 2011 yang menunjukan berkisar antara 3,5 meter sampai 5 meter (pada STA Muara Teweh).

“Kami harapkan setibanya surat pihak perusahaan langsung memberikan respon, mampung debit sungai surut mereka juga tak bisa melakukan kegiatan pengangkutan. Selain itu, memang sudah menjadi kesepatan sebelumnya bawah mereka akan melakukan perbaikan bila kondisi air memungkinnya. Sekarang kondisi air sudah cukup memungkinkan," beber Tenggara.

Surat juga ditembuskan kepada Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Kepala Dishubkominfo Kalteng, Kepala Dinas PU Kalteng di Palangka Raya, Bupati Barut Ir H Akhmad Yuliansyah MM, Ketua DPRD Barut Aprian Noor SSos, Kepala Dinas PU Barut dan Kepala UPTD Dinas PU Kalteng di Muara Teweh.

Masalah rusaknya fender pengaman tiang Jembatan yang membelah perairan DAS Barito diwilayah Barut itu, sebelumnya juga sempat dipertanyakan kalangan legislatif. Wakil Rakyat termasuk gentol soal itu adalah Wakil Ketua (Waket) DPRD Barut H Harian Nuur HA. Utusan PAN pengganti Rony Pahreza, Waket sebelumnya itu mendesak agar pihak terkait yang bertanggungjawab segera melakukan perbaikan.

Kejadian tabrakan sendiri memang sudah cukup lama yakni bulan Juli 2010. Namun karena memang kondisi air tak memungkinkan, sehingga kalangan dewan juga Pemkab lebih menahan diri. "Perusahaan harus menepati janjinya. Dalam rapat yang saya sendiri salah satunya yang ikut membahas itu, pihak MGM berjanji melakukan perbaikan sendiri kerusakan. Hingga sekarang malah tak ada kabarnya," sebutnya.

Harian Noor berharap secepatnya dilakukan perbaikan mengingat Jembatan KH Hasan Basri merupakan urat nadi perekonomian dua daerah yakni Kabupaten Barut dan Kabupaten Murung Raya (Mura). Selain itu, yang melintas bawah jembatan tak hanya PT MGM, jadi mereka juga harus bertanggungjawab terhadap keselataman pihak lain yang sama-sama lewat dilintasan itu.

"Saya masih inggat tongkang PT MGM yang menabrak fender tiang jembatan adalah merk TB Bahar 85 dan Bahar VIII. Peristiwa persisinya 18 Juli 2010 yang lalu,” beber pensiunan polisi tersebut.

Sejauh ini, pihak perusahaan PT MGM belum berhasil dilakukan konfirmasi terkait surat desakan perbaikan tersebut. Namun Koordinator Proyek PT Marunda Graha Mineral di Muara Teweh, Sigit, sebelumnya atau 13 Januari 2011 lalu sempat berjanji akan mulai melakukan perbaikan paling lambat tiga setelah itu atau tepanya 15 Januari 2011.

"Terutama kami (PT.MGM) bersama kontraktor akan melihat lokasi fender jembatan yang ditabrak oleh tongkang kami. Selanjutnya kami akan lakukan perbaikan," janjinya kala itu.

Namun hingga Sabtu (29/1/2011) hari ini, tak juga ada tanda-tanda ada perbaikan fender pengaman tiang jembatan KH Hasan Basri oleh pihak PT MGM. Biasanya perbaikan ditandai dengan mobilisasi beberapa alat tumbuk tiang atau peralatan las besi fender yang terlepas, namun alat itu tak ada dilokasi jembatan di daerah Dermaga Muara Teweh.

Muarateweh – Merujuk kasus yang satu ini, tudingan sejumlah kelompok masyarakat jika mereka yang ngotot ingin menjadi anggota legislatif karena lebih terimingi mudahnya memperoleh fasilitas pemerintah, dibanding memang benar-benar berjuang untuk kepentingan konstituen, mungkin ada benarnya.

Setidaknya hal itu dapat dibuktikan dengan rendahnya kesadaran sejumlah mantan anggota DPRD Barut periode 2004-2009 untuk sekadar mengembalikan aset daerah yang sewaktu aktif dipinjamkan kepadanya.

Sebuah sumber menyebutkan, masih ada sembilan mobdin dewan belum dikembalikan beberapa oknum mantan anggota DPRD Barut periode sebelumnya, termasuk masih ditangan mereka beberapa fasilitas lainnya seperti genset honda GX 160, sepeda motor Shogun, laptop dan printer komputer.

Sejumlah aset daerah tersebut tidak termasuk beberapa mobil dinas yang sebelumnya dipinjamkan kepada beberapa anggota dewan periode tahun lalu yang kembali terpilih Pilkada 2009 kemaren. Modusnya, anggota dewan terpilih mendapat mobdin keluaran terbaru, namun mobdin keluaran lama yang sebelumnya dipinjamkan untuk operasional dilapangan hingga kini tak juga dikembalikan.

Ironisnya, ada beberapa mobdin milik anggota legislatif aktif yang mendapat fasilitas mobdin baru tak jelas keberadaannya hingga sekarang. Beberapa masyarakat yang cukup mengenali mobdin merk Kijang keluaran lama itu, melihat masyarakat lain menggunakannya untuk melansir BBM di beberapa SPBU.

“Mereka semua (mantan anggota dewan,red) tidak punya hak untuk tidak mengembalikan semua fasilitas Negara tersebut. Kalau harus membeli baru buat anggota legislative yang baru, itu pemborosan namanya," ungkap DR H Tajeri SH MH, anggota DPRD Barut utusan Gerindra kepada wartawan, kemaren.

Tajeri membenarkan masih ada sembilan mobdin belum dikembalikan hingga sekarang. Berdasarkan catatan dibeberkannya kepada wartawan, mobdin itu di antaranya merk Kijang Inova (KH 2 EU), Kijang Avanza (KH 6 EU), Toyota Kijang (KH 2666 EY), Toyota Kijang (KH 2669 EM), Toyota Kijang (KH 1021 EM), Toyota Kijang (KH 2667 EM), Toyota kijang (KH 2659 EM), Toyota Kijang (KH 2700 EM), terakhir Toyota Kijang (KH 2703 EM).

Adapun barang inventaris lainnya berupa Mesin Genset merk Honda GX 160, Sepeda Motor Merk Susuzi Shogun, Laptop dan Printer komputer. Parahnya, hingga saat ini tak satupun barang daerah itu dikembalikan kepada pengelola Bagian Umum Sekretariat DPRD Barut. "Masing-masing anggota dibagikan. Namun statusnya hanya dipinjamkan, dengan kesepakatan harus dikembalikan bila sudah tidak menjadi anggota dewan lagi," tegas Tajeri.

Masih menurut Tajeri, selain mantan anggota DPRD, ada juga mantan Kabag dan staf yang belum mengembalikan barang inventaris Sekretariat DPRD, seperti sepeda motot Shogun, Laptop Note Book, kamera digital dan HP Diskejet F 2180.

Tajeri yang juga Ketua STIE Muara Teweh sangat menyayangkan ada mantan wakil rakyat dan pejabat yang berusaha melarikan aset daerah yang notabene dibeli dari uang rakyat. Meski begitu, Tajeri lebih menyorot kepada lemahnya pengawasan dan tindakan pihak berwenang, dalam hal itu pejabat instansi terkait, dalam melakukan perampasan paksa aset daerah tersebut.

"Pemkab harus bertindak tegas, jangan malah terkesan pasrah,” timpal Tajeri. Dia pun merujuk sebuah aturan yang menurutnya selain unsur pimpinan, apapun alasannya semua mobil yang belum dikembalikan itu tidak boleh dilakukan DUM. "Sedangkan kebanyakan dari mereka yang tidak mengembalikan itu sebelumnya hanya menjabat sebagai anggota dewan biasa," sebutnya.

Selain menuding pejabat terkait terkesan pasrah, Tajeri menilai Pemkab Barut sendiri sepertinya tidak punya keseriusan untuk menarik aset daerah. "Padahal jika semua fasilitas itu ditarik, bisa untuk mengurangi pembiayaan anggaran agar tidak membeli lagi mobil atau yang lainnya untuk keperluan operasional,” kata Taheri.

Paling membuatnya heran, mobdin yang belum dikembalikan itu selalu menjadi catatan temuan petugas Badan Pemeriksa. Anehnya tetap saja pihak terkait tak punya keseriusan untuk melakukan penarikan barang dan penagihan, mengingat sekarang sudah banyak mobil, sepeda motor dan inventaris lainnya milik Pemkab Barito Utara yang sudah masuk proses DUM.

Sementara itu, beberapa sumber menyebutkan, sebenarnya Pemkab Barut melalui instansi terkait sudah beberapa kali mengirimkan surat perintah penarikan yang ditujukan kepada anggota dewan yang masih meminjam mobdin dan fasilitas lainnya, tapi malah ditanggapi dingin mereka yang hingga kini tak juga ada upaya pengembalian aset daerah itu.

Uniknya, mantan anggota dewan hanya sebatas dikirimkan surat penarikan tanpa ada upaya mengambilan secara paksa. Anehnya lagi, surat perintah penarikan terkesan hanya formalitas untuk melengkapi surat konfirmasi kepada bandan pemeriksa, agar menujukan bahwa mereka sudah menjalankan tugas sebaiknya.

Temuan badan pemeriksa sendiri tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2009 lalu dilakukan oleh tim pemeriksa Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang menemukan temuan barang inventaris milik Pemkab Barut yang masih belum dikembalikan oleh mantan anggota DPRD preiode 2004-2009.

Setelah adanya LHP tim pemeriksa Inspektorat Kalteng, dari sebelumnya ada 14 unit Mobdin yang digunakan mantan anggota dewan terdahulu juga mantan Sekwan, hanya lima unit dikembalikan, sedangkan sembilan unit sisanya, tak diketahui keberadaannya.

Ini sangat ironis, karena beberapa pejabat maupun anggota dewan bukannya berusahaa agar mobdin itu kembali tapi malah terkesan berlomba-lomba mengusulkan lagi mobdin dengan merk lebih mewah dibanding sebelumnya. Malah ada beberapa penajat yang memiliki lebih dari tiga mobid dirumah dinasnya.

Adapun lima mobdin dewan sudah dikembalikan adalah tiga unit merk Mitsubisi Strada dengan nomor polisi masing-masing (KH 8030 EW, KH 8024 EW dan KH 8029 EW). Satu lainnya merk Nissan Grand Livina KH 1098 EW dan dari mantan Sekwan juga Nissan Grand Livina KH 1092 EU.

Muarateweh - Naas dialami Akhmad Rifani atau Samson(27). Pengusaha warung internet (warnet) di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah itu meninggal ditempat setelah tangannya tersengat aliran listrik dari kabel yang membentang di lanting di bawah rumahnya di pinggiran Sungai Barito.

Menurut beberapa sumber, peristiwa itu terjadi Kamis (27/1/2011) sekitar pukul 15.00 WIB. Kejadian bermula saat korban ingin mengajari anaknya berenang di sebuah rumah terapung (lanting) di Sungai Barito.

Saat korban sedang berjalan di titian sebuah kayu bulat menuju bangunan terapung itu oleng. Merasa kayu bulat itu oleng, korban langsung berpegangan ke sebuah kabel listrik PLN yang mengaliri rumah terapung. Seketika itu juga tubuh korban mengalami kejang hingga tercebur ke sungai.

Saat terjatuh ke sungai, tangan korban masih terlihat memegang kabel listrik yang bertegangan tinggi tersebut. Melihat korban masih tergantung masyarakat langsung mematikan aliran listrik yang berada di jalanan.

Saat itu juga tubuh korban yang terlihat membiru dilarikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Muara Teweh. Tampak juga kedua telapak tangan korban terdapat luka bakar.

"Kami tidak tahu apakah korban ketika meningal dunia diperjalanan atau ditempat kejadian, karena saat sampai di rumah sakit korban sudah tidak bisa ditolong lagi," kata Gogo, keluarga korban.

Terkait peristiwa itu, petugas PT PLN Muara Teweh yang berada di lokasi kejadian langsung mematikan arus setrum listrik khusus ke wilayah rumah terapung. "Arus listrik ke wilayah lanting terapung diputus sementara waktu," kata Wakil Kepala PLN Muara Teweh, Mardian.

Mardian menambahkan, arus listrik akan dihidupkan kembali setelah pihak pemilik lanting mengganti kabel yang dilihat sudah aus.

Gogo, keluarga korban mengakui jika kabel listrik yang mengaliri sejumlah rumah terapung pinggiran sungai barito tak sesuai stadar sehingga sangat membahayakan bagi umum. Akibat kabel sembarangan selama ini sering peristiwa serupa terjadi.

"Seperti dilanting itu, kabel warna putih seharusnya yang warna hitam sesuai standar. Selain itu juga jarang dilakukan pengecekan baik oleh pemilik lanting maupun petugas PLN, agar kabel membahayakan tak sampai mencelakakan masyarakat," kata Gogo.

Muarateweh - Kesulitan para guru juga murid di Kabupaten Barito Utara (Barut) yang harus melewati sungai besar bila hendak menuju sekolah, akan teratasi di 2011 ini. Pemkab setempat akan mengalokasikan dana untuk pengadaan kapal bermotor untuk membantu kesulitan itu.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Barito Utara (Barut), Kalteng, Drs Tenggara mengatakan, rencananya ada dua unit kapal bermotor atau kelotok disediakan dalam APBD Barut 2011 yang mana tujuannya untuk sarana angkutan sungai khusus bagi anak didik dan guru.

"Sarana angkutan sekolah ini nantinya dimanfaatkan terutama para pelajar dan guru yang tempat tinggalnya menuju sekolah melewati sungai," tegas Tenggara dalam suatu kesempatan acara di kantornya, Rabu (26/1).

Menurut Tenggara, dua unit perahu bermesin (kelotok) itu nantinya masing-masing berkafasitas 30 orang, dengan didesain khusus untuk mengangkut pelajar dan guru sesuai keselamatan pelayaran.

Kapal itu sementara disiapkan untuk para pelajar dan guru yang tempat tinggalnya di Muara Teweh yang harus menyeberangi Sungai Barito menuju tempat sekolah di Kelurahan Jambu dan Jingah Kecamatan Teweh Tengah.

Selanjutnya kapal juga akan disediakan untuk penyebrangan pelajar dan murid di Lahei Kecamatan Lahei dan Kecamatan Montallat. "Secara bertahap penyediaan kapal sekolah ini kedepannya disiapkan untuk anak sekolah di Kecamatan Lahei dan Montallat," sebut Tenggara.

Terpisah, Kepala Sekolah SMPN-3 Muara Teweh di Kelurahan Jambu, Irwansyah mengatakan sarana angkutan sekolah khusus bagi pelajar dan guru memang sangat dibutuhkan terutama bagi mereka yang tinggal di Muara Teweh.

Meski akses menuju sejumlah sekolah di kelurahan yang hanya dipisahkan Sungai Barito dengan kota Muara Teweh dapat dijangkau dengan jalan darat namun dinilai relatif jauh, karena harus melalui ruas jalan negara yang rawan kecelakaan.

"Hampir semua anak didik dan guru dari Muara Teweh bila menuju sekolah di Kelurahan Jambu menggunakan jasa kelotok, karena jaraknya cukup dekat," ucapnya.

Hanya permasalahannya sekarang, biaya jasa angkutan sungai itu dinilai cukup memberatkan karena setiap bulannya para pelajar membayar Rp25.000/orang dan guru yang jumlahnya mencapai puluhan orang mengajar di empat SD dan satu SMP itu membayar Rp40 ribu/orang.

Di samping itu, sering para anak sekolah dan guru sering datang terlambat ke sekolah karena harus menunggu jemputan kelotok tersebut dan lebih memberatkan lagi kalau ada kegiatan di Muara Teweh yang harus dihadiri pelajar dan guru sehingga membutuhkan dana untuk mencarter angkutan sungai.

Semoga sebut Irwansyah, dengan adanya kapal sekolah itu dapat meringankan biaya anak sekolah dan guru yang sebelumnya menggunakan jasa angkutan kelotok dengan tarif mahal yang cukup memberatkan.

Kondisi Desa Lampeong pasca banjir bulan lalu.

Muarateweh - Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) atau dalam bahasa nasional disebut 'Bedah Desa' gagasan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang, kembali bergulir 2011 ini.

Sebagai salah satu kabupaten pelaksana program tersebut, tahun ini Pemkab Barut dipastikan dapat kucuran Rp2,8 milyar untuk kegiatan PM2L tersebut. Alokasi dana PM2L, termasuk di Barut, disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Instansi yang memang spesial mengurus pembangunan desa itu juga ditunjuk menjadi leading sektor program itu.

Tedy Sambas, aktivis LSM Barut yang juga seorang pendukung Teras Narang pada Pilkada Gubernur Kalteng 2010 kemaren di Muara Teweh membenarkan informasi mengenai alokasi dana PM2L 2011 buat Pemkab Barut. "Jumlahnya Rp2,8 milyar. Dana disalurkan melalui leading sektor BPMD Barut," kata Tedy kepada wartawan.

Menurut Tedy, Gubernur melalui instansi terkait provinsi di Palangkaraya juga telah memilih daerah yang tahun ini menjadi target program itu. Selain itu, juga ditunggu usulan masyarakat yang merasa desa atau daerahnya layak masuk program itu. "Dana sengaja dilonggarkan untuk mengkaper daerah tertinggal yang luput dari pedataan," kata Tedy.

Di Kabupaten Barut, ada eman kecamatan sasaran program itu di antaranya Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Lahei, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Teweh Timur, Kecamatan Gunung Purei dan terakhir Kecamatan Montallat.

Sebanyak 15 desa di lima kecamatan itu dijadikan sasaran program itu di 2011 ini. Sedangkan di Kecamatan Teweh Tengah (dalam kota Muara Teweh), ada tiga desa di antaranya Desa Sei Rahayu I, Sei Rahayu II dan Desa Rimba Sari, dikilometer 52 arah Muara Teweh-Puruk Cahu.

Ditambahkan Tedy, kegiatan program itu lebih mengarah kepada pembangunan inprastruktur. Namun ada juga dibeberapa desa kegiatan penyediaan bibit ternak. Sedangkan didaerah rentan terhadap salah satu penyakit membahayakan, dilakukan kegiatan bidang kesehatan dan bidang skala prioritas lainnya.

Tedi Sambas, selaku orang Gubernur di kabupaten, mengharapkan bagi lembaga leading sektor agar memanfaatkan sebenar-benarnya dana untuk kegiatan pembangunan desa. Selain itu, dia meminta dilakukan pengawasan ketat agar tak disalah gunakan pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat, sebagai tonggak atau ciri berdaulatnya sebuah pemerintahan dan negara.

"Sekecil apapaun penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Dana bersumber dari pemerintah adalah uang rakyat yang harus dinikmat sebenar-benarnya oleh rakyat itu sendiri, jangan malah digunakan sekehendak hati pejabat seperti merasa uang milik pribadinya," tegas Tedy dengan nada cukup keras.

Sejauh ini pihak BPMD Barut masih belum dikonfirmasi terkait rencana kucuran dana tersebut. Ketika coba dikonfirmasi, pejabat berkompenten dinas itu sedang ada dinas luar daerah. 

Kondisi hutan Barut akibat kegiatan tambang batubara

Muarateweh - Sikap pesimis masyarakat Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng, terhadap pembukaan hutan untuk kegiatan penambangan batu bara akan mampu membawa perubahan bagi kehidupan mereka, mulai terbukti.

Setidaknya label cukup jadi 'penonton' para investor mengeruk perut bumi daerahnya kini tengah dirasakan beberapa warga Desa Paring Laung Kecamatan Montallat. Padahal sebelum beroperasi masuk tahap produksi, perusahaan sudah berjanji akan mempekerjakan masyarakat setempat tapi hingga sekarang tak kunjung direalisasikan.

Seorang perwakilan warga Desa Paring Laung mengatakan, perusahaan jumlah mereka yang dijanjikan perusahaan ada sekitar 51 orang lebih. Mereka sangat menginginkan bisa bekerja diperusahaan tambang didaerah itu karenanya jauh hari sebelum mengajukan lamaran warga sudah menjadi anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) kecamatan setempat.

"Saya selaku perwakilan warga yang diembankan tugas melakukan koordinasi dengan perusahaan sangat kecewa dengan sikap perusahaan yang terkesan mendua. Sebelumnya, nyata-nyata manajemen perusahaan menjanjikan kepada masyarakat suatu pekerjaan diperusahaan batu bara milik mereka," kata perwakilan warga itu.

Sikap perusahaan dinilai sangat berlebihan dan dianggap melecehkan kemampuan dan keterampilan warga setempat. Apalagi job yang dituntut 51 warga Desa paring Laung yang tergabung dalam SPSI hanya melamar sebagai Morring Crew (penjaga tongkang yang sedang memuat batu bara diperairan setempat).

Meski hanya sebagai pejaga tongkang, namun mengikuti aturan buruh, warga menginginkan adanya kontrak kerja antara anggota SPSI setempat dengan perusahaan yang bersifat permanen. "Jangankan membuat kontrak kerja secara permanen, respon saja perusaan belum, setelah tahun lalu mengubar janji kepada warga disini," kesal warga Desa Paring Laung lainnya.

Sikap perusahaan tambang batu bara itu, telah dilaporkan warga setempat kepada dinas teknis. Hal itu diakui Kabid Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Barut, AD. Aritonang.

"Selayaknya perusahaan mempekerjakan warga daerah ini terutama mereka yang bermukim tempat tinggal di sekitar lokasi operasi perusahaan. Dalam masalah seperti ini kami hanya sebagai fasilitator antara kepentingan masyarakat dengan pihak perusahaan, dan hanya menyangkut pekerjaan," katanya.

Sejauh ini tak dijelaskannya, langkah akan diambil dinas teknis bila dalam upaya mereka sebagai fasilitator nanti menemui jalan buntu. Hanya disebutkannya, bila semua pihak harus menghormati hak masyarakat yang berada disekitar lokasi tambang, karena itu termuat dalam UUD 45.

Sekadar diketahui, terkait pemberdayaan tenaga kerja lokal oleh perusahaan tambang batu bara, permasalahan PT. Telen Orbit Prima (PT.TOP) yang beroperasi dihutan Desa Paring Laung dengan warga setempat sudah cukup lama jadi polemik. Perusahaan PT.TOP sendiri, menurut informasi berkembang, memiliki lahan di dua kabupaten, yakni Kapuas dan Barut.

Namun tak diketahui persis jumlah luasan areal mereka di wilayah Desa Paring Laung, Kecamatan Montallat, Barut. Hanya yang pasti, jalan menroud bekas jalur angkutan kayu Log Perusahaan PT Daya Sakti, yang menuju perairan DAS Barito wilayah Barut dijadikan sarana untuk pengangkutan batu bara ke pelabuhan mereka yang sengaja dibangun di wilayah Barut.

Tapi tak begitu jelas juga siapa pemilik jalan itu, karena waktu awal mengangkut kayu log, PT Daya Sakti juga memanfaatkan jalan yang sudah ada didaerah itu. PT Daya Sakti saya posisinya dengan PT.TOP, sama beroperasi diwilayah Kabupaten Kapuas, hanya karena jarak lebih dekat, mereka mengangkut barang melalui perairan DAS Barito ke tujuan Banjarmasin dan kota lainnya di luar Kalteng.

Sementara itu, Humas PT.TOP Gusti Rahmadi Jaya mengatakan bila masyarakat mengingkan menjadi Morring Crew, mereka harus mengikat kerjasama dengan perusahaan melalui sebuah lembaga berbagan hukum yang dilengkapi perizinan lengkap. Selain mengacu Undang-Undang, hal itu memang sudah dibicarakan dalam pertemuan 2 September 2010. Keputusan rapat dimana Koperasi Tiga Serangkai diputuskan sebagai badan hukum bagi warga Desa Paring Laung untuk mengikat perjanjian dengna perusahaan untuk job Morring Crew.

“Bila bicara aturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan juga peraturan daerah(Perda) Barut, perusahaan hanya bisa mengikat diri dengan sebuah badan usaha berbentuk PT,CV atau koperasi yang kemudian disahkan oleh pemerintah yang di sebut perjanjian tripartite,” kata Gusti Rahmadi Jaya Humas PT.Telen Orbit Prima Senin(24/1).

Muarateweh - Gaya-gaya pejabat dan para elit politik pemerintahanan pusat kian latah saja ditiru masyarakat desa pedalaman di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah. Baik itu sikap tanpa malu melakukan pungutan liar hingga tanpa pikir panjang menuntut mundur hanya jabatan seorang kades.

Gaya macam itu dulu tak pernah ada, karena masyarakat Kalteng teguh berpegang pada prinsif 'rumah betang', yang mana segala bentuk perselisihan cukup diputuskan melalui musyawarah antar warga desa.

Entah benar termotifasi para pejabat dan politisi pusat, yang pasti kemaren tak kurang dari belasan masyarakat mengatasnamakan warga Desa Sikui mendesak pejabat terkait agar segera mencabut SK Bupati tentang pengangkatan Kades mereka yang notabene hasil dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat.

Uniknya, permasalahan Kades yang seharusnya cukup ditangani instansi terkait di Kantor Bupati, justru disampaikan sekelompok masyarakat Desa Sikui itu kepada wakil rakyat di Gedung DPRD Barut. Ketara sekali, bila pejabat harus melalui desakan wakil rakyat dulu baru respon terhadap aspirasi masyarakat.

Apa memang sudah tradisi aparatur desa yang dituding bermasalah harus dihakimi beramai-ramai. Padahal belum tentu juga apa yang dituding sekolompok yang kontra itu benar. Karena biasanya lebih dikarenakan tendesi pribadi, apalagi sekarang peran Kades kian penting saja semenjak ramainya penambangan dihutan desa.

"Kami minta agar kepala desa segera di nonaktifkan dan mencabut keputusan bupati Barut tentang pengangkatan sumpah dan jabatan Kades kami (Desa Sikui)," kata Hj Maskanah, salah satu perwakilan warga Desa Sikui dihadapan anggota legislatif Barut.

Alasan tuntutan agar Kades mereka segera diberhentikan dari jabatannya, menurut Hj Maskanah, karena Kades telah bersikap semena-mena kepada perangkat desa lainnya. "Kades memberhentian perangkat desa tanpa ada keterangan resmi, sehingga sampai sekarang mereka tak menerima gaji. Ini terjadi sejak tahun 2010," tuding Hj Maskanah.

Masalah lainnya, Kades Sikui dituding sering melakukan pemungutan tak resmi kepada masyarakat diluar ketentuan. Kasus cukup serius ditudingkan warga setempat kepada Kades Sikui, yakni dugaan penyelewengan penggunaan ADD (Anggaran Dana Desa. Hj Maskanah, tanpa tanding aling, munuding Kades telah menilep ADD tahun 2009, dalam kegiatan penyediaan air bersih di desa setempat.

"Kades membuat laporan palsu bahwa pekerjaan sudah selesai, padahal itu hanya sebagai alasan untuk bahan laporan pengambilan uang," beber Hj Maskanah. Namun wanita paruh baya itu tak menjelaskan apakah pengambilan dana dilakukan pada pertengah pelaksanaan kegiatan atau diakhir kegiatan, sehingga tak begitu jelas apakah proyek dikerjakan atau tidak.

“Seharusnya kades memberi contoh prilaku yang baik kepada warga yang dipimpinnya. Sebagai warga Sikui tentu saya prihatin dengan ulah Kades kami itu. Tentang masalah ini sebenarnya sudah pernah dilaporkan salah satu LSM, namun hingga sekarang sampai kami datang ke gedung dewan, belum ada tindakan riil dari dinas terkait," katanya dengan nada kesal.

Lebih detail mengenai penggunaan dana ADD, Hj Maskanah juga menuding Kades Sikui tak bisa mempertanggungjawabkan dana untuk belanja keperluan kantor Kades. Ini dapat mereka lihat dari laporan disampaikan dalam pertanggung jawaban dana ADD tahap pertama 2009, dimana barang yang dilaporkan secara fakta nihil alias belum ada.

Sekelompok warga Desa Sikui itu diterima langsung Wakil Ketua DPRD Barut Yusia.S Tingan. "Laporan kalian akan kami tindak lanjuti. Kami sangat menghargai kehadiran kalian di gedung ini," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Barut itu.

Namun, sebut Yusia, pihak dewan hanya sebatas menindak lanjuti dengan melakukan hearing kepada pejabat terkait atau menyampaikan surat tertulis dengan dasar tuntutan warga itu. Sedangkan pemberhentian jabatan seorang Kades adalah wewenang Bagian Tata Pemerintahan Setda Barut sebagai instansi teknis, melalui suarat bupati.

Terpisah, Assisten I Bidang pemerintahan Barut Drs Langkap Umar meminta agar masyarakat Sikui lebih bijaksana dan arip menyikapi permasalahan desa mereka. Menurutnya pemberhentian Kades tak semudah membalik telapak tangan, karena juga harus melalui mekanisme peraturan berlaku. Apalagi apa yang ditudingkan masyarakat masih belum bisa dibuktikan kebenarannya.

“Terlebih dahulu kita bentuk tim yang kemudian tim itu diturunkan untuk melakukan audit atau memintai keterangan seputar tudingan masyarakat. Tim terdiri dari petugas dari Badan Pemerdayaan Masyarakat Desa(BPMD), Inspektorat, Camat," jelasnya. Pihak dewan juga dilibatkan dalam tim, khususnya Komisi A.

Selanjutnya akan ada pemberian rekomendasi kepada pejabat Inspektorat bila tudingan masyarakat benar adanya. Inspektorat melakukan pemeriksaan termasuk pemberian saksi yang mengacu pada bentuk pelanggaran bila terbukti kades menyelewengkan dana. Kemudian nanti ada SK pemberhentian, bila Kades terbukti bersalah oleh Pengadilan.

"Tapi penggantinya tetap dilakukan melalui pemilihan secara langsung yang teknis pelaksanaannya terserah aparatur pemerintahan desa dan masyarakat menentukannya," pungkas Langkap Umar.