Politisi Golkar : Presiden SBY Harus Rombak Kabinet

JAKARTA - Kritikan terhadap kinerja Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II juga dilontarkan politisi partai Golkar. Beralasan kinerja kabinet tak memuaskan publik, presiden SBY juga didesak melakukan reshuffle kabinet agar jalannya pemerintahan tetap optimal hingga 2014.

"Pencapaian satu tahun Pemerintahan SBY-Boediono amat minim. Karena itu demi
perbaikan kinerja pemerintah, ada baiknya Presiden me-reshuffle KIB-II," usul Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dikutif detikcom, Senin (18/10/2010).

Bambang menilai, sejumlah menteri telah gagal menjalankan program kerja satu tahunnya. Menkeu Agus Martowardojo, misalnya, dianggap Bambang gagal menciptakan stabilitas ekonomi yang mumpuni.

"Di bidang ekonomi, pemerintah belum memperlihatkan niat memulihkan dan memaksimalkan produktivitas semua potensi ekonomi di dalam negeri. Produktivitas masyarakat terhambat oleh tingginya biaya produksi. Akibatnya, Pasar dalam negeri dijejali produk impor," beber Bambang.

Kinerja bidang penegakan hukum juga dianggap Bambang tak kalah mengecewakan. Bambang mencontohkan dengan makin maraknya bermunculan kasus korupsi padahal ditengah semangat pemerintah memberantas habis korupsi.

"Di bidang hukum, setahun pemerintahan ini nyaris meraih nilai jeblok. Indonesia, menurut IMF, masih diselimuti ketidakpastian hukum, korupsi makin merajalela. Banyak oknum dari sejumlah institusi negara justru menjadi aktor utama mafia hukum, SBY-Boediono tidak maksimal mencegah upaya pelemahan KPK," keluh Bambang.

Gangguan keamanan masyarakat juga makin marak. Bambang melihat pemerintah tidak serius menjamin rasa aman untuk masyarakat.

"Sementara itu, pengelolaan keamanan dan ketertiban umum di dalam negeri pun masih jauh dari efektif. Konflik antarwarga atau massa, bentrok antarkampung serta perlawanan warga terhadap penegak hukum makin marak belakangan ini dan terjadi di mana-mana," terang Bambang.

Namun Bambang berbeda pandangan dengan Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Lily Wahid soal jumlah menteri yang harus diganti pada perombakan nanti. Dia berharap Presiden SBY merombak total KIB II. Dengan demikian pemerintahan ke depan akan semakin tegas dalam melayani rakyat.

"Kita berharap ke depan Pemerintahan SBY-Boediono tidak 'memble' dan mampu melahirkan kebijakan pro rakyat. Untuk itu, reshuffle kabinet menjadi opsi yang sulit dihindari. Sebab, kalau tetap mempertahankan formasi KIB II saat ini, dipastikan tak akan mengalami perbaikan signifikan," pungkas Bambang.