upperads

Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

POLITIKAL NEWS

Business

Technology

KRIMINALITAS

ANTI KORUPTOR

Sports

POROS KALTENG

POLITIK

Dewan Apresiasi Strategi Pembangunan

By: Mardedi on 4/12/2016 06:29:00 PM / comment : 0 ,


Realisasi Pendapatan 2015 Mencapai 97 Persen


MUARA TEWEH - Bupati Barito Utara (Barut) H Nadalsyah, melalui sidang paripurna DPRD Barut, Kamis (7/4) kemarin, telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2015.

Dalam hal itu, sejumlah anggota DPRD Barut, mengapresiasi sistem pengelolaan keuangan Pemkab Barut. Khususnya terkait target pendapatan, mampu direalisasikan mencapai 97 persen.

Sinyal positif terhadap LKPj APBD 2015 Bupati Barut H Nadalsyah, setidaknya diungkapkan Ketua DPRD Barut, Set Enus Y Mebas, dalam kesempatan wawancara dengan Tabengan, Jumat (8/4).

"Target pendapatan setelah perubahan sebesar satu triliun lebih. Hasilnya, sebesar 97 persen terealisasi atau sekitar sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar lebih," kata Enus.

Pendapatan setelah APBD Perubahan 2015 ditargetkan sebesar Rp1.012.356.468.651,47. Seiring berjalan, nilai pendapatan mampu direalisasikan sekitar Rp973.964.003.947,89 atau 97 persen.

Secara keseluruhan penerimaan PAD, terealisasi sebesar RP48.974.600.884,99 atau sebesar 120 % dari target Rp39.970.930.000,00.

Demikian pula penerimaan dana perimbangan pusat, terealisasi sebesar Rp787.270.188.604,00 atau mencapai 95 % dari target ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp828.758.932.000,00.

Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah (pad) yang sah, terealisasi Rp137.719.214.458,90 atau mencapai 99,58 % dari target ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp143.626.606.651,47.

Menurut Enus, langkah pelaksanaan program pembangunan diterapkan Pemkab Barut, pada dasarnya sudah searah dengan kebijakan pembangunan prioritas, seperti telah dicanangkan.

Terkait itu, Enus apresiasi dengan lima bidang pengembangan program pembangunan skala prioritas, yang menjadi tolak ukur sasaran pembangunan Pemkab Barut, saat ini.

Yakni penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Terpenuhinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan konprehensip. Layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, untuk pengentasan kemiskinan.

Peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakatnya secara berkeadilan. Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas investasi. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum.

Menciptakan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya kearifan lokal. Toleransi kultural antar umat beragama.

"Kami melihat, pelaskanaan penyelenggaraan pemerintahan di 2015, sudah mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. Dimana pelaksanaannya tergambar dalam program dan kegiatan masing-masing instansi," sebut Enus. edi

Dewan Desak Tindaklanjuti Pemeriksaan BPK

By: Mardedi on 10/23/2014 07:52:00 PM / comment : 0 , , , , , ,

MUARA TEWEH - Kalangan DPRD Barito Utara (Barut) mendesak agar Bupati Barut H.Nadalsyah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga ada efek jera.

Desakan agar bupati menindaklanjuti hasil temuan BPK diungkapkan sejumlah juru bicara fraksi pada sidang paripurna pendapat akhir dewan terhadap Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2013, Rabu (22/10).

"Kami menerima LKPj Bupati Barut terhadap pelaksanaan APBD 2013. Namun tentunya dengan berbagai catatan dan syarat. Di antaranya agar menindaklanjuti hasil temuan BPK," kata H.Tajeri, juru bicara Fraksi Gerindra, Rabu siang.

Khususnya menyangkut temuan pada proyek penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, serta piutang retribusi, pengendalian serta pengelolaan aset yang dinilai menyalahi aturan dan tidak tepat sasaran.

Diharapkan ada penekanan kepada oknum PNS atau pejabat atau instansi yang mengelola proyek. Hal itu demi tercapainya target predikat baik BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian.

"Seperti kita ketahui, kini predikat pelaporan keuangan Pemkab Barut meningkat dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kalau rekomendasi atau hasil pemeriksaan BPK tak segera ditindaklanjuti, mustahil kita bisa WTP," kata Tajeri.

Tak jauh beda diharapkan Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP dan Fraksi PAN. Bahkan mereka menilai kebijakan pengalokasian dana belanja barang dan jasa dalam APBD Barito Utara (Barut) 2013, ibarat 'bom'.

Kasus dugaan manipulasi alokasi dana pengadaan barang dan jasa, berpotensi meluas ke ranah hukum menyusul hasil audit BPK RI Kalteng, dimana masih menilai buruk realisasi program SKPD tersebut.

"Sistem penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tidak tepat. Salah satu poin hasil Audit BPK RI Perwakilan Kalteng, dalam resume hasil pemeriksaan acuan sistem pengendalian intern," ungkap fraksi PDIP.

Karenanya fraksi DPRD Barut berharap, rekomendasi BPK menjadi acuan utama upaya dan langkah perbaikan. Realisasi penganggaran belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan dan tak tepat sasaran. Sehingga pelaporan tak diyakini keberanarannya.

"Kami harapkan penyusunan program pembangunan tak hanya mengacu fakta perkembangan dan dinamika dalam realisasi proyek fisik. Tapi juga mendasari hasil audit BPK RI, dan wajib," kata juru bicara fraksi PDIP, Sastra Jaya.

Sekurangnya sembilan aitem poin penting wajib segera dilakukan perbaikan. Potensi kerugian negara tak saja akibat kesalahan penyusunan laporan keuangan.
Di antaranya menyangkut penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, serta piutang retribusi, pengendalian serta pengelolaan aset.

Khususnya menyangkut sistem pelaporan pendapatan dana hibah di luar kas umum daerah. Sistem pelaporan belanja barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat dan hasil reviu Inspektorat atas laporan keuangan Pemkab Barut, tidak memadai dan belum diyakini kebenaran data pendukungnya.

Termasuk penyusunan laporan keuangan, hasil reviu Inspektorat.
Piutang retribusi dan sewa pasar tidak didukung dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Pengendalian persediaan dan pengelolaan aset tetap dan lainnya, tidak diyakini kewajarannya. Terutama aset Tanah dan Bangunan Rumah.edi

Dewan Janji Dukung Program Pembangunan

By: Mardedi on 10/23/2014 07:51:00 PM / comment : 0 , , , , ,

MUARA TEWEH - Program pembangunan Pemkab Barito Utara (Barut) kini tengah dibahas DPRD Barut. Diharapkan program berorientasi kepada kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat mendapat dukungan kalangan wakil rakyat.

"Program pro rakyat itu, menempatkan manusia sebagai subyek utama dengan penekanan pada pentingnya pemberdayaan manusia untuk mengaktualisasikan seluruh potensinya," kata H.ABRI, anggota Fraksi PPP, usai rapat pembahasan, Kamis (23/10).

Hal itu, merupakan fondasi program pembangunan Sehingga pada akhirnya nanti seluruh masyarakat Barut merasakan imbas positif dari implementasi program pembangunan berbasis SDM tersebut seperti pendidikan gratis sampai tingkat SMA.

Pendekatan manusia sebagai basis pembangunan daerah, menurut ABRI, mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui berbagai program seperti program peningkatan kualitas pendidikan, program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Program peningkatan kualitas akhlak dan keimanan, serta program peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dan kependudukan. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Seperti salah satunya pembuatan AKTA Kelahiran dan KTP gratis.

"Penerapan program pembangunan strategis hingga mampu mencapai target kualitas maksimal,  akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat. Ini berkolerasi dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur dan energi listrik," tegasnya.

Di lain pihak, Ketua Fraksi PDIP Sunario menambahkan, bahwa program pro rakyat bersifat solutif  terhadap masalah yang dihadapi rakyat. Baik rakyat miskin, cukup mampu maupun dari golongan mampu. Namun dengan cara benar dan bersifat mandiri.

Konsep program Pro Rakyat dimaksud, yakni  membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan mediasi, edukasi, advokasi dan kontrol sosial. Serta kegiatan yang sehat bersifat rekreatif untuk menumbuhkan suasana kondusif dan produktif.

"Ini perwujudkan dari pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana cita-cita pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan system NKRI yang bersifat Bhinneka Thunggal Ikha," kata Sunario. edi

Pembahasan Perubahan Alot, Paripurna Pengesahan Ditunda

By: Mardedi on 10/23/2014 07:44:00 PM / comment : 0 , , ,

MUARA TEWEH - Rapat pembahasan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) 2014 di  Gedung DPRD Barito Utara (Barut) tampaknya mulai menemui jalan buntu. Pembahasan kian alot, sehingga paripurna pengesahan, Kamis (23/10), ditunda dewan.

Aloatnya pembahasan terutama menyangkut sejumlah proyek usulan masyarakat dan guna penunjang operasional dewan. Sejumlah anggota dewan silang pendapat, dan saling ngotot memasukan kegiatan program agar diakomudir dananya melalui APBD-P 2014.

"Pembahasan kita lanjutkan Kamis siang hingga sore, sehingga paripurna yang dijadwalkan Kamis siang harus ditunda. Paripurna pengesahan jelas tak bisa dilaksanakan, karena pembahasan belum selesai," kata Asrat, Fraksi PAN, sesaat rapat dibubarkan, Kamis siang.

 Agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2014 sendiri sejatinya selesai sebelum pukul 10.30 WIB, Kamis (23/10). Namun hingga jelang pukul 11.00 WIB, rapat belum juga kelar.

Molornya jadwal rapat pembahasan lantaran belum ada kecocokan di antaranya anggota dewan sendiri soal program yang dinilai prioritas masuk APBD Perubahan 2014. Hanya yang pasti, kegiatan proyek anggaran perubahan tidak boleh pekerjaan fisik. Karena sempitnya waktu pelaksanaan.

"Kita sebagai unsur pimpinan harus pleksibel menyikapi aspirasi rekan anggota dewan. Sehingga pada akhirnya nanti ditemukan solusi kata sepekat yang saling menguntungkan antar beberapa belah pihak," ucap Ketua DPRD Barut, Set Enus Y Mebas, menambahkan.

Sekadar mengingatkan, usulan perubahan anggaran menyusul terjadi pergeseran nilai pendapatan Pemkab Barut 2014 dari sebelumnya Rp758,8 miliar pada APBD murni menjadi kurang lebih Rp.849.211.734.398.

Peningkatan mencapai 12,20%, atau sekurangnya sebesar Rp.92,345 miliar, tercatat dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2014 yang disampaikan dalam paripurna dewan, Rabu (15/10) lalu.

Estimasi total pedapatan berdasarkan bergeseran jumlah penerimaan komponen Dana Perimbangan semula Rp 680,045 miliar, menjadi kurang lebih sebesar Rp.732,564 miliar. Peningkatan sekitar 7,73% atau sebesar Rp 52,539 miliar.

Demikian pula penerimaan dari komponen pendapatan lain-lain yang sah meningkat 95,18% atau kurang lebih sebesar Rp39,805 miliar, dari sebelumnya hanya kurang lebih Rp 41,821 miliar menjadi total sekitar Rp 61,626 miliar.

Dalam hal ini, tidak ada penambahan dari komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar RP 35 miliar. Terkait itu, juga terjadi perubahan pada usulan belanja pembangunan baik komponen belaja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pergeseran angka belanja bahkan cukup pantastik. Yakni kenaikan mencapai kurang lebih Rp 154,847 miliar atau 19,61%. Dalam APBD murni 2014 belanja kurang lebih Rp 789,517 miliar, naik menjadi Rp944,343 miliar dalam usulan APBD perubahan 2014. edi

Pembahasan APBD Perubahan Ditargetkan Selesai Pekan Ini

By: Mardedi on 10/23/2014 07:40:00 PM / comment : 0 , , ,

MUARA TEWEH - Setelah diterimanya LKPj Bupati Barito Utara (Barut) terhadap APBD 2013, kalangan DPRD Barut melanjutkan agenda kegitan pembahasan APBD Perubahan 2014.

Pelaksanaan rapat pembahasan dari pagi hingga sore. Pembahasan sendiri dipimpin Ketua DPRD Barut Set Enus Y Mebas, didampingi Wakil Ketua DPRD I Hj.Mery Ruakini, dihadiri Sekda Jainal Abidin dan Pimpinan SKPD. Pembahasan ditargetkan selesai pekan depan.

Dalam hal itu, sejumlah anggota DPRD Barut mempertanyakan sejumlah kegiatan yang dinilai tidak cukup waktu dilaksanakan dipenghujung 2014 ini. Terutama kegiatan fisik yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) Barut.

Seperti diketahui, usulan perubahan anggaran menyusul terjadi pergeseran nilai pendapatan Pemkab Barut 2014 dari Rp758,8 miliar menjadi kurang lebih sebeesar sebesar Rp.849.211.734.398.

Peningkatan mencapai 12,20%, atau sekurangnya sebesar Rp.92,345 miliar, tercatat dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2014 yang disampaikan dalam paripurna dewan, Rabu (15/10) lalu.

Estimasi total pedapatan berdasarkan bergeseran jumlah penerimaan komponen Dana Perimbangan semula Rp 680,045 miliar, menjadi kurang lebih sebesar Rp.732,564 miliar. Peningkatan sekitar 7,73% atau sebesar Rp 52,539 miliar.

Demikian pula penerimaan dari komponen pendapatan lain-lain yang sah meningkat 95,18% atau kurang lebih sebesar Rp39,805 miliar, dari sebelumnya hanya kurang lebih Rp 41,821 miliar menjadi total sekitar Rp 61,626 miliar.

Dalam hal ini, tidak ada penambahan dari komponen
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar RP 35 miliar. Terkait itu, juga terjadi perubahan pada usulan belanja pembangunan baik komponen belaja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pergeseran angka belanja bahkan cukup pantastik. Yakni kenaikan mencapai kurang lebih Rp 154,847 miliar atau 19,61%. Dalam APBD murni 2014 belanja kurang lebih Rp 789,517 miliar, naik menjadi Rp944,343 miliar dalam usulan APBD perubahan 2014.edi

Ibukota Dikepung Demonstran, Polisi Siaga Penuh

By: Mardedi on 6/17/2013 04:08:00 AM / comment : 0 , , , ,

JAKARTA - Hari ini (17/06)  ribuan orang berencana berdemonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Jakarta.  Sejumlah titik strategis akan didatangi para pemrotes dari berbagai kalangan itu. Polisi meminta masyarakat tetap tenang namun waspada.
  
"Petugas sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, tetap beraktivitas saja seperti biasa," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Agus Rianto di Jakarta kemarin. 
    
Polri tidak melarang bila ada unsur masyarakat yang berdemonstrasi terkait kenaikan harga BBM. Namun masyarakat dihimbau tidak mengganggu ketertiban umum apalagi sampai berbuat anarkis. "Silahkan saja, tapi tetap dalam koridor undang-undang," kata mantan Kabidhumas Polda Papua itu.
    
Agus menjelaskan, bila ada tindak kriminalitas dalam menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan BBM, maka aparat di lapangan tidak akan segan-segan menindaknya secara tegas. "Kita himbau masing-masing koordinator massa bisa tertib dan selalu berkomunikasi dengan petugas," katanya.
    
Dari data perijinan yang masuk ke Polda Metro Jaya, ada sejumlah titik di ibukota yang bakal diserbu massa. Misalnya,  Aliansi Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Tangerang Raya dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan  mengerahkan 1.000 orang berunjuk rasa di Pintu Tol Kebon Nanas dan Pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta
    
Lalu, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) mengerahkan 300 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Kementerian BUMN, dan Istana Negara
    
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengerahkan 2.000 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR . Forum Buruh DKI mengerahkan 500 orang berunjuk rasa di depan Kantor Balaikota DKI Jakarta.
    
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengerahkan 300-500 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR. Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengerahkan 1.000 orang berunjuk rasa di Kawasan Industri Pulogadung.
    
Koalisi Rakyat Untuk Indonesia mengerahkan 150 orang berunjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan. Serta mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Badan Eksekutif Mahasiswa akan menurunkan 3.000 mahasiswa ke gedung DPR.
    
Agus menjelaskan,  Polri telah melakukan beberapa tindakan antisipasi kerawanan terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Itu sudah dilakukan sejak 10 Juni 2013.
    
"Waktu operasinya  satu bulan ke depan kita melakukan langkah-langkah pengamananrencana kenaikan BBM yang nantinya akan diberlakukan pemerintah,"katanya.
    
Menurut Agus, program pengambilan langkah-langkah antisipasi diterapkan di seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia. "Pengamanan juga dilakukan di 31 Polda. Kita bagi dua prioritas, 1 dan 2 wilayah yang data terkait kemungkinan terjadi pelanggaran distribusi BBM sudah dilakukan antisipasi," katanya.
    
Agus menjelaskan, polisi  dilarang melakukan tindakan yang bisa memprovokasi massa, seperti menembakkan gas air mata atau peluru karet jika tidak ada perintah dari komandan lapangan. "Anggota sudah paham untuk selalu persuasif dan tidak terpancing provokator,"katanya.
    
Salah satu koordinator demonstrasi Adhie Masardi meminta warga tak takut beraktivitas. "Kami menolak bbm demi masyarakat juga," kata mantan juru bicara Gus Dur ini.
    
Adhie yang sekarang aktif di Gerakan Indonesia Baru mengklaim akan menurunkan 10 ribu massa di Jakarta. "Mereka initidak dibayar dan murni. Kami menilai pemerintah sama sekali tidak peka menaikkan bbm sekarang," katanya.

SBY Masih Bisa Dijadikan Jualan Demokrat

By: Mardedi on 6/17/2013 02:35:00 AM / comment : 0 , ,

JAKARTA - Pengamat politik Hanta Yuda menyatakan, suara Partai Demokrat akan kesulitan mengulangi kesuksesan pada Pemilu 2009 lalu. Menurutnya, ada tiga faktor yang membuat partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjadi jawara Pemilu 2009.

"Tahun 2009 yang mengantar Demokrat menang adalah figur SBY, tingkat kepuasan publik kepada pemerintah dan bebas korupsi," kata Hanta dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6).

Namun kini, lanjutnya, PD hanya punya dua faktor kunci untuk mendongkrak elektabilitas yang terus anjlok. Dua kunci itu adalah pesona SBY dan kinerja pemerintah yang bagus.

Namun Hanta tidak yakin faktor bebas korupsi yang mengantar PD memenangi Pemilu 2009 bakal menjadi pertimbangan para pemilih. Sebab, beberapa kader Demokrat tersandung kasus korupsi.

"Tapi yang terakhir (bebas korupsi) saya kurang yakin. Jadi Demokrat cuma bisa andalkan poin 1 dan 2 (pesona SBY dan kinerja pemerintahan, red)," ucap Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Harry Azhar Aziz sependapat dengan Hanta. Menurut Harry, figur SBY memang menentukan pada tahun 2009 lalu.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, SBY hanya menjadi panutan. Hal itu sama saja seperti PDI Perjuangan yang menjadikan Soekarno sebagai panutan. "SBY menjadi panutan," ucapnya.

Konvensi Demokrat akan Picu Kader Bersaing

By: Mardedi on 6/17/2013 02:32:00 AM / comment : 0 , , ,

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, konvensi Partai Demokrat akan menghasilkan calon terbaik karena merupakan pilihan rakyat.

"Konvensi Partai Demokrat memberikan ruang bagi warga terbaik untuk memimpin negeri ini ke depan dan benar-benar terbaik pilihan rakyat," kata Didi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (16/6).

Karena melibatkan publik, kata Didi, pihaknya yakin ketika calon presiden dari hasil konvensi terpilih akan mendatangkan gairah bagi publik untuk ikut memilih saat pemilihan umum nanti.

"Ini (konvensi) ide baru, terobosan yang saya yakini tidak hanya memenuhi gairah kehendak publik datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), tetapi membuka kesempatan putra terbaik rakyat," ucapnya.

Konvensi Demokrat ujar Didi, juga memicu para kader untuk bersaing dengan tokoh dari luar. Ia menerangkan, kader partai berlambang segitiga mercy itu tidak diberikan kekhususan. "Tidak ada prioritas bagi orang dalam karena yang milih masyarakat," ucapnya.

Konvensi Partai Demokrat, kata Didi, tidak hanya sekadar untuk menaikkan elektabilitas partai. Namun ada sesuatu yang lebih penting yaitu soal masa depan bangsa. "Tujuan utama memperbaiki kepimpinan di masa yang akan datang," ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Ogah Tarik Tiga Menteri, PKS Punya Motif Ekonomi

By: Mardedi on 6/17/2013 02:27:00 AM / comment : 0 , , ,

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap teguh menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, hingga saat ini tiga orang kader PKS masih menduduki kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Sikap "mendua" ini diduga akan menjadi bumerang bagi partai dakwah itu. Pasalnya, sikap ini akan membuat masyarakat menilai PKS haus kekayaan dan kekuasaan.
"Dengan PKS tidak menarik tiga menteri, makin meningkatkan persepsi publik bahwa jabatan itu bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Karena kan bisa menambah pendapatan bagi partainya kan," ujar pakar komunikasi politik, Heri Budianto kepada wartawan di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/6).
Menurutnya, manuver politik ini bukan pertama kali dilakukan PKS. Sebelumnya, partai pimpinan Anis Matta itu melakukan hal yang sama saat pembahasan kasus Century dan mafia pajak.
Masih lanjut Heri, PKS bisa melakukan pembangkangan berkali-kali karena memanfaatkan sikap tidak tegas Presiden SBY sebagai pemimpin koalisi. Selama ini, sambungnya, elit PkS selalu menyerahkan nasib mereka di koalisi kepada SBY.
"Saya kira PKS hitungan politik, kekuatan PKS tidak signifikan. Bermain dua kaki itu paling aman. Ketika PKS menarik tiga menterinya maka simpati publik akan meningkat. Tetapi kalau ditarik, ekonomisnya pasti akan berkurang," papar Heri.

Wasiat Taufiq Kiemas Terkait Penggantinya di MPR

By: Mardedi on 6/10/2013 05:37:00 PM / comment : 0 , , ,

JAKARTA — Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menyampaikan bahwa almarhum Taufiq Kiemas pernah berpesan agar Ketua MPR tidak dipilih melalui voting atau pemungutan suara. Saat ini, posisi Ketua MPR RI otomatis kosong setelah Taufiq Kiemas meninggal dunia pada Sabtu (8/6/2013) lalu. 

Hajriyanto menyampaikan, Taufiq Kiemas sempat menyatakan bahwa idealnya seorang Ketua MPR dipilih berdasarkan konsensus. Pasalnya, Ketua MPR memiliki tantangan tersendiri.

"Sangat ideal kalau dilakukan konsensus karena memang Ketua MPR dimensi politiknya beda. MPR lebih pada kenegarawanan," kata Hajriyanto, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Politisi Partai Golkar ini berharap pengganti almarhum merupakan sosok senior yang berwibawa dan mengayomi. "Kemarin konsensus gampang karena Taufiq Kiemas memenuhi itu. Kita berharap pimpinan jangan jauh-jauh sekaliber Taufiq Kiemas," ujarnya.

Taufiq Kiemas meninggal dunia di Singapura pada Sabtu (6/8/2013) lalu. Calon pengganti almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR harus berasal dari PDI Perjuangan. Hal ini sesuai dengan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang mengatur mengenai hal tersebut. Pada pekan depan, MPR akan mengirim surat kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk mengusulkan nama calon pengganti Taufiq Kiemas.

Surat tersebut harus dibalas oleh PDI Perjuangan paling lama 30 hari terhitung dari saat surat itu dikirimkan. Nama yang diajukan nantinya akan dikukuhkan oleh MPR melalui sidang paripurna atau pemberitahuan melalui surat yang dikirimkan ke seluruh Anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD. Sementara itu, PDI Perjuangan belum memikirkan calon pengganti Taufiq. Alasannya adalah karena masih dalam suasana duka. 

Sumber: KOMPAS.com

Presiden Sindir Kepala Daerah yang 'Ngaku' Cinta Lingkungan

By: Mardedi on 6/10/2013 05:33:00 PM / comment : 0 , , ,

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyindir para kepala daerah yang kerap mengaku mencintai lingkungan hanya ketika menjelang pemilihan kepala daerah. Presiden menyarankan masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan. 

Hal itu disampaikan Presiden ketika acara penyerahan penghargaan lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/6/2013).

"Tolong nanti kalau ada pilkada, pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota, pilihlah mereka yang mencintai lingkungan. Mencintai betul, bukan pada saat kampanye saja. Saudara bisa melihat rekam jejaknya," kata Presiden, disambut tawa para penerima penghargaan.

Presiden mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak izin yang dikeluarkan kepala daerah di luar Pulau Jawa, khususnya oleh bupati yang tidak memenuhi syarat dari aspek pemeliharaan lingkungan. Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk terus membatalkan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Presiden juga menginstruksikan kepada jajaran pemerintah untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres itu berisi perpanjangan moratorium izin selama dua tahun.

Kepada para kepala daerah, Presiden meminta mereka jangan salah dalam memahami pelestarian lingkungan. Misalnya, membiarkan rakyat lapar asalkan lingkungan tidak diganggu, atau membiarkan lingkungan rusak asalkan perekonomian tumbuh.

"Tentu tidak boleh terjadi. Tugas kemanusiaan kita membuat rakyat makin sejahtera. Kita yakin bisa tingkatkan kesejahteraan rakyat, kurangi kemiskinan tanpa harus merusak lingkungan," pungkas Presiden. 

Sumber: KOMPAS.com

Siswi SMK Itu Diduga Istri Sirri Mantan Presiden PKS

By: Mardedi on 5/23/2013 11:45:00 PM / comment : 0 , , ,

JAKARTA - Setelah dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus tindak pencucian uang untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq, sosok Darin Mumtazah hilang bak ditelan bumi.

Namun hari ini, keberadaan siswi kelas XII SMK yang diduga menjadi istri siri Luthfi Hasan Ishaaq itu terlihat mengunjungi rumah kontrakan yang telah dikosongkan keluarganya sejak dua bulan lalu, di Jalan Bhineka Raya Nomor 3 RT 10/09, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, sekira pukul 16.30 WIB.

"Tadi dia naik mobil sama temannya. Isinya lima orang, dua laki-laki, tiga perempuan, dia duduk di belakang," ujar Eni, salah seorang warga sekitar, Kamis (23/5/2013).

Menurut Eni, Darin tidak menyempatkan diri untuk singgah. Mobil Suzuki Karimun Estillo hitam itu terlihat hanya berjalan pelan, dan seorang teman laki-laki Darin sempat membuka kaca mobil.

"Cuma buka kaca, terus nunjuk-nunjuk rumah. Tapi saya yakin itu Darin," tegasnya.

Hal ini berbeda dari pengakuan ibunda Darin, Mufidah, saat ditemui secara terpisah di kediaman barunya di Jalan Kebon Nanas Selatan I RT 12/08, Cipinang Cimpedak, Jakarta Timur, pada Kamis siang.

Mufidah mengaku Darin bersama ayahnya, Ziad, tengah berada di Cirebon, Jawa Barat. "Darin sama ayahnya lagi pergi ke Cirebon," ujar perempuan yang akrab dipanggil Umi itu.

sumber: www.okezone.com

Dana Politik dan Prilaku Wakil Rakyat

By: Mardedi on 5/23/2013 08:59:00 PM / comment : 0 , ,


Oleh: Haji Marwan

Inti demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan sendiri adalah hak untuk membuat hukum dan peraturan. Kedaulatan di tangan rakyat, artinya rakyatlah yang mempunyai hak untuk membuat hukun dan peraturan.
Pelaksanaan riilnya, dibuatlah konsep perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di Parlemen. Parlemen diberi kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan perundangan, para wakil rakyat terpilih akan mewakili suara dan kehendak rakyat dan bertindak demi kepentingan rakyat.

Disinilah sulap demokrasi bermula. Rakyat beranggapan dan memang dimanipulasi supaya tetap beranggapan bahwa kedaulatan di tangan mereka.
Padahal faktanya yang memegang kedaulatan itu adalah para anggota parlemen. Kedaulatan rakyat disederhanakan begitu rupa menjadi sekedar kedaulatan parlemen atau kedaulatan anggota parlemen. Sebab merekalah yang menetapkan undang-undang dan hukum, bukan rakyat. Rakyat hanya diharuskan tetap berasumsi bahwa undang-undang produk parelemen hakekatnya dibuat oleh rakyat.

Kedaulatan anggota parlemen sendiri masih bisa dipertanyakan. Faktanya anggota parlemen ternyata tidak independen. Mereka tetap harus mengikuti garis kebijakan dan pendapat partai. Itu artinya mereka harus mengikuti kehendak para elit partai termasuk dalam pembuatan undang-undang. Karena itu, elit partai itulah yang lebih berdaulat dari para anggota parlemen. 
"Apakah Penguasa, Wakil Rakyat di Parlemen yang merupakan Produk Demokrasi itu, bener-benar memihak kepada rakyat?"

Lebih dari itu dalam sistem demokrasi yang sarat modal para politisi butuh dana besar untuk bisa jadi anggota parlemen. Begitu pula parpol perlu dana besar untuk menjalankan aktifitas politik dan menggerakan mesin politik. Dari mana dana itu diperoleh? Jawabnya, sebagian kecil dari kantong sendiri dan sebagian besarnya dari para pemilik modal. Jadilah para pemilik modal itu jadi pihak yang paling berpengaruh.

Hal yang sama juga terjadi pada perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemilihan pemimpin. Rakyat tidaklah independen memilih penguasa. Rakyat "dipaksa" memilih calon pemimpin yang disodorkan oleh Parpol, Kedaulatan Rakyat memilih Penguasa sudah dibatasi oleh Parpol.

Untuk jadi Penguasa butuh dana besar, untuk "mahar" dan biaya kampaye. Dari mana dana besar itu diperoleh? Lagi-lagi dari para Pemilik Modal.

Dengan titik tolak di atas, semua itu membawa implikasi berbahaya. Pertama Peraturan Perundangan produk Parlemen, terutama tentang Ekonomi, cenderung berpihak kepada Pemilik Modal. Kedua Kebijakan Pemerintah melalui proses politik seperti itu pasti kemudian akan cenderung mengutamakan kepentingan Pengusaha yang telah mendukungnya.

Menurut Profesor Sosiologi Universitas Colombia C Wright Mills bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar memihak rakyat. Struktur masyarakat demokrasi terbagi menjadi tiga kelas. Kelas terbawah adalah rakyat umum yang tidak berdaya, tidak terorganisir, terbelah dan dimanipulasi oleh media massa untuk mempercayai demokrasi sebagai sistem terbaik. 

Kelas di atasnya anggota Konggres/DPR/Parlemen, Partai Politik dan Kelompok Politik atau yang disebut sebagai Pemimpin Politik.  Kelas tertinggi disebut "The Power Elite" terdiri atas Militer, Pemerintah dan Perusahaan-Perusahaan Besar. Kelompok inilah yang memegang kendali sebuah negara.

Penulis adalah PNS di Dispora Barito Utara

Najib Minta Oposisi Bisa Terima Hasil Pemilu Malaysia Dengan Lapang Dada

By: Mardedi on 5/06/2013 03:23:00 AM / comment : 0 , ,

JAKARTA - Partai koalisi Barisan Nasional (BN) berhasil unggul dalam penghitungan sementara Pemilihan Umum (Pemilu) 2013 Malaysia. 

Pimpinan Partai BN, Najib Razak meminta kepada partai oposisi Pakatan Rakyat (PR) untuk dapat menerima hasil pemilu tersebut dengan lapang dada.

"Saya berharap pihak oposisi bisa menerima hasil penghitungan tersebut dengan hati yang terbuka," kata Najib seperti yang dikutip dari media straitstimes, Senin (6/5/2013).

Seperti diketahui, dalam pemilu Malaysia 2013 kali ini, diikuti oleh dua partai, yaitu Partai koalisi BN dan partai oposisi PR, yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Pemungutan suara pun dilakukan pada Minggu (5/5) kemarin.

Pemilu Malaysia kali ini diikuti oleh 1.900 kandidat yang merebutkan 222 kursi parlemen pusat dan 505 kursi negara bagian. Berdasarkan hasil sementara, partai BN memenangkan sebanyak 122 kursi, sedangkan PR sebanyak 60 kursi. (jor/mpr)

Anwar Ibrahim Khawatirkan Kecurangan dalam Pemilu Malaysia

By: Mardedi on 5/06/2013 03:19:00 AM / comment : 0 , ,

KUALA LUMPUR -  Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, memperingatkan, “kecurangan besar-besaran dapat menggagalkan koalisinya meraih kemenangan dalam pemilu yang ketat pada akhir pekan.Koalisi Barisan Nasional sudah memerintah selama 57 tahun tapi pada pemilu terakhir tahun 2008 kehilangan mayoritas dua-pertiga dalam Parlemen.
Kini Malaysia menunggu untuk menyaksikan apakah oposisi pemimpin Anwar Ibrahim dapat memaksa pergantian pemerintah.
Anwar mengatakan, ia percaya koalisi tiga partai Pakatan Rakyat pimpinannya dapat memenangkan pemilu.Akan tetapi, tokoh kontroversial itu mengemukakan tudingan pembelian suara dan kecurangan dalam pendaftaran pemilih yang menguntungkan pemerintah.Menurutnya, “kecurangan besar-besaran” dapat mencegah kemenangan.
Ia melihatnya sebagai tidak biasa bahwa Australia tidak mengirim tim pengamat pemilu ke Malaysia.“Ini mengherankan bagi saya karena respon awal dari Australia adalah tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri,” katanya dalam program Lateline ABC.
“Kami tidak meminta dukungan terhadap partai manapun. Kami meminta Australia untuk tetap konsisten dengan posisi kebijakan luar negerinya untuk mendukung kebebasan dan demokrasi.” “Kenapa Australia berbicara lantang tentang Irak atau Afghanistan atau Myanmar dan membisu tentang Malaysia?”
Oposisi Malaysia terdiri dari tiga partai multi-rasial, satu diantaranya beranggota mayoritas etnik Cina, satunya lagi Muslim. Pemerintah mengatakan, oposisi multi-rasial tidak stabil dan kerusuhan sipil dapat tercetus jika mereka terpilih.
Jajak pendapat paling akhir menunjukkan, kedua koalisi bersaing ketat dengan jumlah pendukung yang kurang lebih sama. Anwar pernah enam tahun dipenjarakan atas tuduhan korupsi dan pelanggaran seksual, yang kini luas dipandang sebagai kampanye fitnah oleh pemerintah. Putrinya, Nurul Izzah Anwar, memenangkan kursi dalam Parlemen di tahun 2008.
Sebelumnya, Nurul mengatakan dalam program World Today bahwa ia merasa optimis tapi hati-hati tentang pemilu.  “Setiap anggota koalisi, setiap pemimpin memahami, begitu banyak yang dipertaruhkan,” katanya.
“Harapan banyak rakyat Malaysia berada di tangan kami.”
Ia mengatakan, keterlibatan kaum muda Malaysia dalam politik dapat mengubah arah negara itu. “Sekitar hampir 30 persen orang yang memilih untuk pertama kalinya adalah kaum muda. Mereka adalah kelompok yang lebih cerdas, lebih kritis,” katanya. (abc/d)

Najib Razak Dalam Sorotan

By: Mardedi on 5/06/2013 03:17:00 AM / comment : 0 , , ,

KUALA LUMPUR -  Kharismanya tak sekuat saingannya, tapi strateginya tak kurang cerdas. Jelang pemilu Malaysia, Perdana Menteri Najib Razak hadapi sorotan dari dalam dan luar partai.Lahir dalam keluarga yang bertradisi politik, Perdana Menteri Najib Razak yang berusia 69 tahun memerintah sejak 2009. Ayahnya, Abdul Razak Hussein, menjabat Perdana Menteri Malaysia kedua dari tahun 1970 – 1976. Jabatan itu kemudian diisi oleh paman Najib Razak, Hussein Onn.

Perjalanan karirnya diawali ketika berusia 23 tahun, setelah meraih gelar Bachellor of Arts di bidang ekonomi industri di Inggris. Setahun kemudian, Najib Razak menjadi wakil menteri termuda. Ia pernah menangani sejumlah portfolio, termasuk pendidikan dan pertahanan.Jabatan Perdana Menteri diraihnya 2009, satu tahun setelah pemilihan umum 2008, saat Barisan Nasional terpukul dan kehilangan posisi mayoritas di parlemen.
Berusaha memenangkan kembali dukungan, sejumlah langkah Najib menerobos tentangan dari kubu konservatif dalam partainya. Kepada pengritiknya ia ingatkan bahwa para pemilih mendatang tidak bisa lagi disuap nasionalisme usang. Ditekannya, mayoritas pemilih muda akan bertanya apa yang akan tersedia bagi mereka nanti.
Ia meluncurkan sejumlah program liberalisasi ekonomi dan berhasil menarik modal asing. Kritik terhadap pemerintah yang semakin lantang, dijawabnya dengan membatalkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, ISA dan mengurangi pembatasan hak-hak warga.
Namun bagi Barisan Nasional yang berkuasa sejak Malaysia merdeka, kritik hanya berkurang sedikit. Terutama dari oposisi, yang menilai sejumlah program nasional seperti 1 Malaysia diluncurkan begitu dekat dengan pemilu. Program yang sulit ditandingi oposisi dan mengusung kesatuan bangsa itu, juga menyediakan antara lain, layanan klinik kesehatan, email, diskon belanja murah dan dana kegiatan pemuda bagi rakyat Malaysia.
Juga di dalam koalisi partai muncul kekhawatiran akibat program yang diduga bisa menggoyahkan posisi status-quo kaum bumiputera Malaysia. Seiring Pemilu, posisi Najib Razak bisa sulit, apabila ia gagal menggalang dukungan mayoritas dalam pemilu 2013. (DW/d)

Warga Malaysia Antusias Datangi Bilik Suara

By: Mardedi on 5/06/2013 03:11:00 AM / comment : 0 , ,

KUALA LUMPUR – Warga di Malaysia mendatangi sejumlah tempat pemungutan suara dengan antusias dalam pemilu yang berlangsung hari Minggu (5/5) di berbagai tempat.
Kondisi cuaca yang cerah juga mendorong warga di negara itu keluar dari rumah mereka untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai pemilu yang ketat dalam 56 tahun terakhir.
Para pemilih punya kesempatan untuk memberikan suaranya kepada kandidat pilihan mereka di berbagai TPS mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00 sore ini.
Di salah satu lokasi tempat pemungutan suara yang terletak di SMK Bandaraya, Bangar pemilih juga dilaporkan telah antri dengan sabar sebelum tempat itu dibuka.
Di TPS ini calon anggota parlemen dari partai oposisi, Pakatan Rakyat, Nurul Izzah Ibrahim memberikan suara utk mempertahankan kursinya di Lembah Pantai yang direbutnya lima tahun lalu. Kedatangannya disambut tepuk tangan oleh para pemilih yang sedang antri.
Dengan mengenakan baju pink muda berhiaskan bunga kuning dan topi lebar dia menyempatkan diri untuk menyalami sejumlah pendukungnya.
Beberapa malah semopat berfoto bersamanya. Kepada para watawan dia kembali mengungkapkan keyakinan akan kemenangannya meski menyadari masih akan terjadi kecurangan.
“Kecuranngan dan kelemahan masih terjadi di pemilu Malaysia. Tadi ada yang nengatakan kepada saya ada pengundi yang masuk dalam rumahnya,” kata Nurul
Nurul mengakui dalam pemilu ini ada perbaikan dengan penggunaan tinta untuk pertama kalinya walau masib diwarnai kontroversi karena dianggap cepat pudar.“Yang diperlukan untuk masa depan adalah reformasi Suruhan Jaya Pilihan Raya (komisi pemilihan)”
Rencananya calon dari Barisan Nasiobal, Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin juga akan memberikan suara di TPS yang sama.
Sementara PM Najib Razak akan memberikan suaranya di sekolah menengah sains Sultan Ahmad Shah di Peka, Pahang.
Kondisi cuaca yang cerah dan mendorong banyak pemilih datang ke TPS dilaporkan telah memberikan keuntungan bagi partai penguasa, Barisan Nasional.
Hasil awal
Laporan menyebutkan untuk pemiliu tahun ini ada 12.992.661 pemilih yang akan memberikan suaranya di 8.245 TPS. Warga Malaysia akan mengetahui hasil awal pilihan mereka pada tengah malam nanti.
Sebelumnya pada 30 April panitia pemilu telah menerima 272.387 suara lewat surat yang sebagian besar diberikan oleh pemilih dari kalangan polisi dan militer.
Politisi baik dari Barisan Nasional maupun partai oposisi, Pakatan Rakyat akan berupaya meraup suara pemilih untuk memperebutkan 222 kursi di parlemen.
Dalam pemilu sebelumnya Barisan Nasional mampu meraih 140 kursi sementara Pakatan Rakyat memperoleh 82 kursi.
Hasil pemilu hari ini rencanannya akan diumumkan pada hari Senin (06/05) pukul 07.30 waktu setempat atau pukul 06.30 Waktu Indonesia Barat. Namun hasil awal sudah bisa diketahui pada tengah malan nanti. (bbc/d)


Pemkab Barut Alokasikan Dana Pilkada Rp11,7 Miliar

By: Mardedi on 5/03/2013 05:10:00 AM / comment : 1 , , ,

MUARA TEWEH, Pemerintah Kabupaten Barito utara, Kalimantan Tengah, mengalokasikan dana untuk kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2013-2018 pada 5 Juni 2013 nanti sebesar Rp11,7 miliar.

"Alokasi dana telah mendapat persetujuan DPRD Barito Utara. Dana digunakan untuk pilkada putaran pertama sebesar Rp7,5 miliar dan persiapan dana untuk putaran kedua Rp4,2 miliar," kata Ketua Fraksi PDIP di DPRD Barito Utara, Set Enus, di Muara Teweh, Jumat.

Menurut Enus, dukungan dana itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu.

"Jadi secara jelas meminta kepada pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran dan alokasi anggaran melalui APBD bagi penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun ini," kata Enus.

Disamping dukungan anggaran, juga memberikan dukungan sarana dan prasaran untuk menunjang kelancaran persiapan dan pelaksanaan pemilukada seberti hibah komputer, peminjaman kendaraan operasional maupun personil.

Pihak DPRD Barito Utara mengharapkan kepada KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, instansi terkait, para camat, lurah/kades maupun stakeholder kemasyarakatan lainnya membantu kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu Kada 2013 maupun pemilu legislatif 2014.

Selain itu semua pihak yang terlibat didalam melaksanakan tahapan pemilukada ini hendaknya bekerja dengan berpedoman pada azaz penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas.

"Keberhasilan dan kesuksesan penyelenggara pilkada Barito Utara tahun 2013 dan pemilu legislatif tahun 2014, dapat dijadikan cermin budaya serta indikator bagi keberhasilan pendidikan politik dan pemahaman demokrasi yang dimiliki oleh masyarakat Barito Utara," pungkas Enus.

Panwaslu Rekomendasikan Pemunduran Tahapan Pemilu Kada Barito Utara

By: Mardedi on 5/03/2013 04:54:00 AM / comment : 3 , , , ,

MUARA TEWEH, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk mengundurkan tahapan pilkada Bupati dan wakil Bupati setempat yang dijadwalkan digelar 5 Juni 2013.

"Kami minta kepada KPU melalui surat resmi untuk mengundurkan tahapan pilkada, karena salah satu calon bupati dan wakil bupati masih melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya," kata Ketua Panwaslu Barito Utara, Mulyono kepada wartawan di Muara Teweh, Rabu.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Barito Utara yang melakukan gugatan ke PTUN Palangka Raya itu Aprian Noor - Abdul Hakim yang tidak lolos pada penetapan calon kepala daerah oleh JKPU setempat.

Menurut Mulyono, karena masih terjadi sidang gugatan tersebut, maka pihaknya meminta tahapan pilkada di daerah ini diundur sampai ada keputusan pengadilan terhadap sidang gugatan tersebut.

"Jadi kami memberikan rekomendasi kepada KPU Barito Utara agar menunda tahapan Pemilukada untuk kampanye dan seterusnya sampai putusan PTUN Palangkaraya yang mempunyai kekuatan hukum tetap," katanya.

Dia mengatakan, remomendasi ini untuk menjamin kepastian hukum sesuai dnegan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang ada dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam surat tersebut juga, kaya dia, agar KPU Barito Utara dapat belajar dari pengalaman masa lalu pada pelaksanaan Pemilukada tahun 2008. Dimana salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak diloloskan pada tahap verifikasi penetapan calon dan selanjutnya pasangan yang tidak lolos verifikasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Muara Teweh.

"Hasil putusan saat itu PN Muara Teweh memerintahkan KPU untuk mengikut sertakan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi penetapan calon sehingga mengganggu pelaksanaan pilkada tahun 2008 lalu," ujar Mulyono.

Tujuh pasangan calon Peserta Pilkada Barito Utara

By: Mardedi on 5/01/2013 04:50:00 AM / comment : 0 , , ,

MUARATEWEH, Tujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, Kalimantan masing-masing dari kiri nomor urut 7 pasangan Hj Relawati-Purman Jaya, (6) Shalahuddin - Hj Nurul Ainy, (5) Nadalsyah-Ompie Herby, (4) Jhamhudji-Junia Soharto,(3) Muylar Samsi-Yusia S Tingan, (2) Sapto Nugroho-Jamaluddin dan (1) Mahmud-Lucius memperlihatkan nomor urutnya dalam menghadapi pilkada 5 Juni 2013, Selasa (23/4).Tujuh pasangan calon bupati dan wakil bupati Barito Utara periode 2013-2018 itu juga tandatangani kesepakatan menjaga ketertiban dalam pilkada serta siap menang dan siap kalah.
Langganan: Postingan (Atom)
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger