 |
| ilustrasi kebun sawit (google images) |
Ketidak berdayaan dinas teknis ini diakui sendiri oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Erman P Ranan. "Kita sudah larang mereka beroperasi karena belum mengantongi izin, tapi mereka tetap saja menjalankan kegiatan dilapangan," ucap Erman, dikutif dari Tribunnews.com.
Sebagaimana diketahui, saat ini kebijakan baru diterapkan Menteri Kehutanan terhadap perusahaan yang memanfaatkan atau beroperasi diatas kawasan hutan. Tiap perusahaan perkebunan diwajibkan memiliki izin pelepasan kawasan bila areal operasinya masuk dalam kawasan hutan.
"Padahal Gubernur Agustin Teras Narang telah memerintahkan perusahaan yang belum memiliki izin PKH itu menghentikan operasi sementara sampai mereka mendapatkan izin PKH. Namun faktanya perusahaan itu tetap beroperasi," timpal Erman.
Kegiatan itu mereka lakukan mulai tahap pembibitan, pembersihah lahan, bahkan sudah menanam. Erman meminta pemerintah kabupaten/kota melaporkan semua perizinan di daerah mereka, termasuk jika ada perkebunan yang belum mendapat izin PKH itu.
"Cara itu agar ada solusi, atau ada kepastian proses hukumnya," imbuh Erman.
Menurut Erman, inventarisasi perizinan perkebunan dan pertambangan di Kalteng sangat penting. Selain tertib administrasi, langkah ini juga terkait penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng yang hingga kini terus molor disahkan pusat.
Tidak ada komentar: