MUARATEWEH-Terjawab sudah siapa anggota legislatif yang menjadi Ketua DPRD Barito Utara (Barut). Melalui Surat Keputusan (SK)-nya, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menunjuk Apriannoor, kader Partai Golkar Barut menjadi ketua DPRD setempat. Sedangkan dua orang wakil, Reza Fahrony, kader PAN dan Yusia S Tingan, kader PDI-Perjuangan.Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan Ketua DPRD Barut dilaksanakan, sejam lalu, Kamis (12/11), di ruang pripurna dewan. Selain Bupati Barut H Achmad Yuliansyah, Kapolres Barut dan Dandim 1013 Muara Teweh, tampak hadir pada acara tersebut sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Barut, tokoh masyarakat dan sejumlah pengurus partai.
Secara kasat mata, pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan berjalan cukup lancar. Puluhan aparat kepolisian setempat, baik menggunakan baju personil mapun memakai baju sipil tampak berjaga-jaga tuk mengamankan berlangsungnya acara tersebut.
Pelantikan sedikit terganggu oleh beberapa menit sebelum acara dimulai terjadi pemadaman listrik. Namun hal itu cepat diatasi panitia pelantikan dengan menghidupkan genset kantor wakil rakyat.
Sekadar di ketahui, sebelumnya terjadi tarik ulur soal penetapan unsur pimpinan DPRD Barut. Persoalan pertaman, kemelut terjadi ditubuh partai Golkar. Ini karena, Ernawati (Giok) sebagai anggota legislatif terbanyak memperoleh suara merasa berhak menduduki ketua dewan.
Namun akhirnya bisa terselesaikan. Hak Giok terpentalkan oleh AD/ART Partai Golkar yang mengharuskan kepengurusan tertinggi di tubuh partai yang berhak diusulkan menjadi ketua legislatif. Dalam hal ini Aprian Noor, tercata sebagai Sekretaris Partai Golkar sedangkan Giok hanya wakil ketua.
Selesai diatasi kemelut di tubuh Golkar mucul lagi permasalah di tubuh PDI-Perjuangan. Dimana pengurus Provinsi merekomendasikan Set Enus sebagai wakil ketua DPRD Barut. Yusia sebagai ketua PDIP merasa berhak, terjadi loby diantaranya keduaanya dan hasilnya Set Enus mau mengalah dengan konsekwensi menjadi Ketua Fraksi.
Sesaat sebelum dilantik, Aprian Noor berjanji, jika anggota legislatif yang dipimpinnya akan mengemban amanah memperjuangkan kepentingan rakyat setempat diatas kepentingan pribadi. “Amanah ini harus kami jalankan,” tegasnya.
Mudah apa yang diucapkan Apriannoor benar-benar terealisasi. Soalnya sumpah seperti itu bukan bahasa tabu lagi, sementara faktanya masyarakat dalam menjalankan roda kedihidupan kerab kali dirugikan.
Apalagi bila diantara pimpinan daerah, baik itu Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para pejabat pemerintahan maupun masing-masing anggota dewan mengemban misi kelompok atau bahkan pribadi masing-masing. Hasilnya sudah pasti, masyarakat akan dirugikan?
Tidak ada komentar: