Ketua Komisi V DPR RI Yasti Suprejo Mokoagow mengatakan, dalam Pasal 52 UU Perkim hanya dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai. Ketentuan mengenai orang asing dapat menguni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai tersebut itupun harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Memang dalam pembahasan sempat terjadi pro kontra. Pemerintah beralasan dengan memberikan kesempatan WNA membeli properti di Indonesia, bisa mendongkrak devisa negara. Namun sebagian besar fraksi menolak argumen tersebut," ujar politisi PAN asal Sulut ini yang dihubungi Minggu (19/12/2010).
Alasan penolakan dewan terhadap pemilikan properti oleh WNA ini dilihat dari banyak aspek. Salah satunya tentang keberpihakan pengembang. Dikhawatirkan begitu usulan pemerintah disetujui, pengembang justru lebih memusatkan membangun properti untuk WNA daripada masyarakat menengah ke bawah.
"Kan iya, mana ada sih pengembang yang mau rugi. Dia pasti akan memilih bangun properti untuk WNA karena harganya jauh lebih mahal. Kalau sudah begitu masyarakat kita yang akan kena dampaknya. Dan ini tidak akan sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan perumahan layak bagi seluruh masyarakat," tandasnya.(*)
Tidak ada komentar: