Sempat Emosi Menjawab Wartawan Soal Penolakan Dana Stimulus

Kadis PU Barut Ir Anwar Sanusi U.Gayo, MM,MT.  (Photo:SUARAPUBLIC.co.cc)

SUARAPUBLIC.co.cc, MUARATEWEH - Kepala Dinas PU Barut Ir Anwar Sanusi U.Gayo, MM,MT, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (20/7/2010), mengaku tak setuju dengan kata ditolak terkait usulan pihaknya itu. “Ini disebutkan dalam surat yang disampaikan ke kita, hanya terjadi penundaan. Saya jamin tahun depan (2011) kita dapat dana itu, karena kita sudah masuk data base (proposal usulan),” tegas Kadis PU Barut dengan nada suara meninggi.

Terkesan tak puas dengan keterangan diberikannya, pejabat eselon II yang direkrut dari Dinas PU Kalteng di Palangkaraya yang baru enam bulan menjabat sebagai Kadis PU Barut itu pun menyerahkan salinan surat balasan dari pejabat Departemen PU di Jakarta. Terkesan pula bila Kadis PU Barut lupa bila yang menolak usulan mereka adalah Departemen Keuangan RI melalui SK langsung Menkeu.

Tak cuma hampir dikuasai emosi, Kadis PU Barut juga menganggap bohong informasi yang menyebutkan bila proposal usulan bantuan dana beberapa kabupaten dan kota di Kalteng untuk program lainnya (dana stimulus,red) diterima Depkeu.

“Mana datanya. Saya tak percaya. Itu bohong saja, nggak ada yang terima dana stimulus. Itu Presiden SBY langsung yang mengeluarkan stetmen bila dana stimulus di hapus. Itu kucuran dana untuk bank Centrury juga berasal dari dana stimulus. Karena bermasalah SBY langsung memrintahkan program itu dihapus. Saya lihat sendiri di televise SBY ‘ngomong’ kaya gitu,” kata Anwar sambil berdiri.

Entah mungkin ada trauma apa dengan Dana Stimulus bagi Kadis PU Barut. Meski akhirnya surat Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan daerah-daerah penerima dana stimulus diserahkan padanya, hingga wawancara berakhir dia tetap tak percaya bila usulan bantuan dana stimulus beberapa daerah di Kalteng diterima Depkeu RI.

Dia bahkan melontarkan pernyataan mengejutkan yang bila didengar oleh pejabat daerah lain penerima bantuan dana itu, akan membuat lutut mereka gemetaran. Menurut Anwar Sanusi, akan jadi masalah juga akhirnya bila daerah penerima dana baru ditetapkan bulan ini (Juli 2010).

“Daerah bukanya bisa memanfaatkan dana tapi malah akan diperiksa dan berharapan dengan penegak hokum karena tak mampu menyelesaikan proyek tepat waktu. Saya saja sudah mengancang-ancang, bila penetapan Juli, dana saya tolak, karena waktu pelaksanaan kegiatan mepet. Idealnya penetapan antara Mei dan Juni, lepas dari itu sangat beresiko,” kata Kadis PU.

Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan Kadis PU Barut itu. Logikanya, bila baru sekarang diumumkan (Juli), kemungkinan paling cepat dana bisa dikucurkan pusat sekitar Agustus. DIPA juga paling cepat September kemudian PHO paling cepat 30 November. Mana mungkin waktu 35 hari bisa melaksanakan tender lain lagi pelaksanaan kegiatan.

Bila kegiatan baru bisa dirampungkan tahun berikurnya, jelas menyalahi ketentuan dan aturan. Sudah bisa ditebak, bila kegiatan fisik kurang dari volume dana yang diserahkan pusat, akan jadi temuan lembaga audit. Malah bisa-bisa, proyek diusut aparat penyidik, karena dianggap merugikan negara. Apakah persis seperti itu, masih belum jelas kebenarannya.

Pastinya, alasan jarang berada ditempat (turun kerja) Kadis PU Barut selama enam bulan bertugas, sebagaimana tudingan berbagai pihak, dijawabanya karena dia memperjuangakan dana pusat tersebut. Sekarang dana itu melayang alias tidak jatuh ke tangan Dinas PU Barut, siapakah yang berani secara gentlemen mengaku bersalah dan bertanggungjawab terjadap koruspi waktu dan penggunaan dana rekanan yang diisunya diserahkan untuk keperluan kepengurusan dana pusat tersebut!!!
( Usulan Dinas PU Barut Terkait Bantuan Dana Program APBN-P dan Dana Stimulus Ditolak Pusat )