"Alokasi dana telah mendapat persetujuan DPRD Barito Utara. Dana digunakan untuk pilkada putaran pertama sebesar Rp7,5 miliar dan persiapan dana untuk putaran kedua Rp4,2 miliar," kata Ketua Fraksi PDIP di DPRD Barito Utara, Set Enus, di Muara Teweh, Jumat.
Menurut Enus, dukungan dana itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu.
"Jadi secara jelas meminta kepada pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran dan alokasi anggaran melalui APBD bagi penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun ini," kata Enus.
Disamping dukungan anggaran, juga memberikan dukungan sarana dan prasaran untuk menunjang kelancaran persiapan dan pelaksanaan pemilukada seberti hibah komputer, peminjaman kendaraan operasional maupun personil.
Pihak DPRD Barito Utara mengharapkan kepada KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, instansi terkait, para camat, lurah/kades maupun stakeholder kemasyarakatan lainnya membantu kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu Kada 2013 maupun pemilu legislatif 2014.
Selain itu semua pihak yang terlibat didalam melaksanakan tahapan pemilukada ini hendaknya bekerja dengan berpedoman pada azaz penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas.
"Keberhasilan dan kesuksesan penyelenggara pilkada Barito Utara tahun 2013 dan pemilu legislatif tahun 2014, dapat dijadikan cermin budaya serta indikator bagi keberhasilan pendidikan politik dan pemahaman demokrasi yang dimiliki oleh masyarakat Barito Utara," pungkas Enus.
Kita lihat, bagaimana kinerja KPU barut mengelola duit sebanyak itu? ada baiknya kita semua ikut mengawasi, jangan sampai dana sebanyak itu hanya untuk membiayai pilkada yang formalitas belaka. Pasang Mata, Pasang Telinga dan jangan lupa, laporkan. Ada baiknya BBKMT menyiapkan pos pengaduan kalau ada masyarakat yang menemukan penyimpangan penyelenggaraan pemilukada oleh KPU.
BalasHapus