upperads

Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

POLITIKAL NEWS

Business

Technology

KRIMINALITAS

ANTI KORUPTOR

Sports

POROS KALTENG

PENDIDIKAN

Dana Sendiri Ikuti Lomba Peneliti Belia

By: Mardedi on 11/26/2014 09:13:00 PM / comment : 0 ,

> Satu Siswi Raih Special Award


MUARA TEWEH - Satu lagi prestasi luar biasa berhasil diraih siswa teladan SMA Negeri-1 Muara Teweh, Barito Utara (Barut). Prestasi membanggakan itu diraih 3 siswa SMAN-1 Muara Teweh, pada lomba karya ilmiah tingkat provinsi Kalteng, di Palangkaraya.

 Tiga siswa berprestasi yang mampu mengharumkan nama baik Barut tersebut, Annisa Saraswati, Nila Cahya dan Hesti Damayanti. Mereka ini masing-masing meraih penghargaan sebagai juara pertama, dan juara II pada kategori non ekologi. 

 Bahkan satu siswi berhasil keluar sebagai yang terbaik sehingga berhak atas penghargaan Special Award, predikat tertinggi lomba tersebut pada tingkat Provinsi Kalteng. Sehingga tiga siswa anggota kelompok karya ilmiah Barut itu berhak mewakili Kalteng pada tingkat nasional.

 "Special Awar Karya Ilmiah tingkat provinsi Kalteng tersebut diraih Nila Cahya, siswi kelas 12 (III) SMAN-1 Muara Teweh. Kemudian juara I poster non ekologi diraih Hesti Damayanti, dan terakhir Juara II diraih Annisa Saraswati," ungkap Siti Hayati, guru SMAN-1 Muara Teweh, Rabu (26/11).

 Namun hanya Annisa Saraswati yang mampu berangkat untuk mengikuti lomba sejenis ke jenjang tingkat Nasional di Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan Nila Cahya, peraih Special Award, batal mengikuti lomba tingkat Nasional. Demikian Hesti Damayanti, juara I Lomba Poster.

 Kecuali Hesti tidak ikut tingkat nasional karena berhalangan, sedangkan Nila Cahya batal lomba tingkat nasional lantaran keterbatasan dana. Nila sendiri tergolong dari keluarga tidak mampu, karena orang tua hanya sebagai pekerja loundrei.

 "Ini salah satu bahan evaluasi. Agar keikutsertaan siswa Barut pada tingkat provinsi mendapat dukungan materiil dalam keikutsertaan ke jenjang lebih tinggi yakni tingkat nasilnal," tegas Hayati.

 Hj Hayati sendiri termasuk guru berprestasi asal Barut. Hayati pernah menerima hadiah penghargaan di Istana Negara Jakarta, setelah berhasil keluar sebagai salah satu finalis lomba guru berprestasi tingkat Nasional. 

 Bahkan guru berprestasi disandang Hayati selama tiga tahun berturut-turut dalam kegiatan lomba tersebut. Hanya pada 2014 ini, Hayati berhasil mewakili Kalteng untuk keikutsertaan tingkat Nasional.

 "Memang perlu adanya pemahaman mendalam antar semua sekolah dan guru, sehingga murid berprestasi ini tidak terbentur bakat ilmiahnya, sehingga benar-benar mampu diandalkan bagi bangsa ini di dewasanya kelak," kata Hayati.

 Uniknya, keikutsertaan Kelompok Karya Ilmiah Remaja SMAN-1 Muara Teweh pada kegiatan lomba peneliti belia tingkat Kalteng 2014, atas inisiatif Hayati, selaku pembina dan pembimbing kelompok yang didirikannya pada 2006 silam itu.

 Beruntungnya, para siswa memiliki semangat tinggi dalam mengikuti lomba tersebut. Sehingga dengan tulus patungan dana, untuk biaya keberangkatan mereka ke Palangkaraya. Dana BOS tidak mengakomudir kegiatan mereka. edi

Sekolah Masih Pungut Biaya Komite dari Murid

By: Mardedi on 10/23/2014 07:46:00 PM / comment : 0 , , , , ,

MUARA TEWEH - Sejumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Barito Utara (Barut) ternyata hingga masih memberlakukan kebijakan memungut berbagai biaya kepada murid mereka.

Keluhan pungutan biaya sekolah itu setidaknya diungkapkan sejumlah warga Trehean, Kecamatan Teweh Selatan, dan beberapa orang tua murid SMAN-3 Trehean.

Padahal sudah ada larangan pungutan melalui instruksi Bupati Barut H.Nadalsyah sejak 2013 lalu. Dalam hal itu, biaya operasional dan penyediaan fasilitas diusulkan kepada pemerintah.

"Ini bukan persoalan kecil besarnya jumlah pungutan. Tapi soal legalitasnya. Kami harus melaporkan karena ada instruksi bupati 2013 lalu, soal larangan pungutan ini," kata Asri, warga setempat.

Di sisi lain, beberapa orang tua murid menambahkan, bahwa adanya pungutan itu muncul setelah para guru menggelar rapat internal bersama pengurus komite sekolah.

Pungut sendiri disepakati sebesar Rp 20 ribu perbulan persiswa, dipergunakan untuk membangun tempat parkir kendaraan para murid.

Terkait hal itu, Kepala SMAN-3 Trehean, Musleja menegaskan, bahwa adanya pungutan tersebut murni atas inisiatif para orang tua murid yang tergabung dalam pengurus komite sekolah.

Karena itu, pihak sekolah sempat menolak diberlakukannya pungutan, yang dikawatirkan akan mengganggu atau mempengaruhi proses dukungan dana untuk penambahan sarana dan fasilitas belajar dari pemerintah daerah.

"Makanya sampai saat ini kami tetap berupaya mendapatkan masukan positif dari pihak lain. Karena komite menjamin pungutan tak melibatkan pihak sekolah," kata Musleja, di kantor Disdik, Kamis (23/10) sore.

Sekolah ini, SMA Negeri-3 Trehean, baru saja naik status dari swasta ke jenjang sekolah negeri. Secara otomatis wajib mendapat sokongan dana pemerintah. Sehingga tidak boleh memungut biaya kepada muridnya. edi

Perhatikan Sarana Pendidikan

By: Mardedi on 10/05/2014 06:20:00 PM / comment : 0 , , ,

MUARA TEWEH - Pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan di Barito Utara (Barut) harus merata di seluruh kecamatan. Kalangan DPRD Barut mengingatkan soal ketersediaan fasilitas pendidikan, mengingat pembangunan belum mencakup sekolah desa pedalaman.

"Ini kami minta wajib menjadi perhatian dalam menyusun program pembangunan kedepan. Ketersediaan fasilitas pendidikan masih pada sekolah tertentu," kata H.ABRI, anggota DPRD Barut kader PPP di ruang Komisi A, Kamis (9/10).

Menurutnya, tak hanya sekolah pedalaman, masih banyak pula gedung sekolah di pinggiran kota Muara Teweh, masih dalam kondisi memprihatinkan akibat keterbatasan fasilitas pendukung sarana belajar mengajar.

Diharapkan tersedianya sarana memadai, kedepannya mampu mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak didik. Sehingga lulusan siswa Barut akan benar-benar mampu bersaing ketika memasuki bangku kuliah di luar kalimantan, tak terkecuali ketika menimba ilmu di perguruan tinggi pulau Jawa.

"Kami dan kita semua pantut berbangga, kini banya lulusan siswa SLTA dan Sekolah Kejuruan asal Barut diterima dan berprestasi luar biasa di bangku kuliah di Jogjakarta, Malang, dan Bandung. Bahkan tidak sedikit yang mampu melanjutkan program pasca sarjana di luar negeri setelah berhasil mendapat bea siswa di perguruan tinggi tempatnya kuliah.

Di lain pihak tak kalah penting diperhatikan, tersedianya fasilitas penunjang pendidikan di Gedung Asrama Mahasiswa Barut, di beberapa kota besar pulau Jawa.

"Sejauh ini kita wajib mengapresiasi keberhasilan mahasiswa asal Barut, yang benar tekun menimba ilmu di bangku kuliah. Meski dalam menuntaskan ilmu tingkat tinggi penuh dengan keterbatasan biaya kuliah," sebut ABRI.

Di lain pihak, hingga kini banyak rehab gedung sekolah di Barut masih belum tuntas dibangun lantara menunggu ketersediaan dana. Karenanya banyak bangunan sekolah dilaksanakan bertahap, atau proyek lanjutan. Ironisnya, akibat belum selesainya pembangunan ruang kelas banya murid terganggu belajarnya.edi

Hadapi UN, Jam Pelajaran Siswa di Barut Ditambah

By: Mardedi on 1/29/2011 11:35:00 PM / comment : 0 , , , , ,

Muarateweh - Sejumlah sekolah di tanah air menyatakan kesiapannya menghadapi pelaksanaan ujian nasional (UN) April 2011 mendatang, termasuk di antaranya adalah para murid tingkat SLTA, SLTP dan SD di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kesiapan terutama dengan cara menambah jam belajar anak didik, selain melakukan persiapan lainnya yang diyakini mampu menunjang kemampuan murid dalam menjawab semua soal yang diuji dalam Unas nantinya.

“Kita sudah memberikan siswa pelajaran tambahan mandiri di rumah, terus sebagai tuntutan belajar sekolah juga memberikan standar kompetisi lulusan (SKL). Untuk mendapatkan hasil maksimal dan menambah kemampuan siswa,” kata Kepala SMAN-2 Muara Teweh, Hery Jhon Setiawan SPd MPd kepada wartawan, kemaren.

Selain itu, pihak sekolah juga melakukan tambahan jam pelajaran bagi siswa kelas III mulai Jam 14.00-16.30 WIB. Untuk mengukur kesiapan siswa, pihak sekolah akan melaksanakan try out yang rencananya dilaksanakan bulan Pebruari, atau disekitar tanggal 21-24 mendatang.

Murid SMAN-2 Muara Teweh sendiri berjumlah 106 orang yang mengikuti Unas, terdiri dari dua jurusan yakni IPA dan IPS. Bagi sekolah yang baru berdiri itu, keikutsertaan murid kelas III April 2011 nanti merupakan angkatan keempat.

"Kami berharap tahun ini kita bisa meluluskan seluruh siswa dengan imbauan agar siswa mempersiapkan diri dalam menghadapi UN dengan cara rajin-rajin belajar,” tegas mantan Waket SMAN-1 Muara Teweh itu. Selain memberikan pelajaran dengan jam tambahan, pihaknya juga memberikan motivasi dengan dorongan positif bahwa semua murid bisa mengerjakan Unas asalkan ada kemauan kuat untuk belajar.

Keyakinan Jhon soal tingkat kelulusan anak muridnya karena standar kelulusan UN 2011, tak semata dari hasil UN. "Nilai penentu kelulusan diakumulasi dari hasil ujian sekolah. Jika murid dapat nilai 60 untuk UN dan nilai 40 untuk ujian sekolah, masuk kategori lulus. Kuncinya mereka harus lebih giat belajar," pungkasnya.

Pemblokiran Rekening Tabungan para Guru, Mirip Pembobolan Bank

By: Mardedi on 1/27/2011 02:43:00 AM / comment : 1 , , ,

Jember — Sulit dimengerti, di Jember dana tunjangan profesi pendidikan (TPP) yang sejatinya tersimpan aman dalam rekening tabungan para guru di Bank malah bisa diblokir oleh pihak lain. Para guru menuding pemblokiran uang mereka di rekening bank sudah mirip pembobolan atau pencurian.

"Pemblokiran itu seperti mencuri uang di dompet seseorang lalu ketahuan kemudian dikembalikan lagi kepada si pemiliknya. Ini sudah mirip pembobolan rekening bank,” tuding Ketua Forum Komunikasi Guru Bersertifikasi, Wiwik Murniati, kemaren, Selasa (25/1/2011).

Semula para guru penerima TPP mengira, uang mereka raib direkening. Barut setelah diklarifikasi kepada pihak terkait, ternyata dana masih ada namun diblokir seseorang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jember Ahmad Sudiyono menyatakan, pemblokiran dana TPP di Bank BNI sudah sesuai aturan. Para guru penerima TPP, sebutnya wajib menyisihkan dana minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidik setempat.

Aturan terangkum dalam Inpres 1/2010 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP). Ahmad menuding, saat pencairan TPP pertama, para guru langsung mengambil dana TPP dan tidak menyisihkan minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Padahal, sebutnya, diperlukan dana Rp 3 juta-an untuk pelaksanaan pelatihan peningkatan mutu pendidik yang akan digelar bulan depan. "Karena para guru sudah mengambil seluruh dana kami berinisiatif meminta pihak bank memblokir uang sebesar Rp 3 juta," ucap Ahmad.

"Saya juga minta maaf kalau membuat resah para guru pasca pemblokiran itu. Saya minta pemblokiran dibuka," timpal Ahmad, sembari menegaskan bila uang itu tak dipindahkan dari rekening para guru, melainkan hanya diblokir.

Namun pemblokiran ternyata tak hanya yang Rp 3 juta, tapi juga Rp 2 juta dan Rp 7 juta, yang jumlahnya tergantung golongan para guru. Akibat pemblokiran itu pula, hingga membuat para guru bersertifikasi berencana memindahkan semua dana TPP milik mereka ke rekening Bank lain, selain BNI.

Siswa Miskin Diprioritaskan Mendaftar SNMPTN

By: Mardedi on 1/23/2011 12:29:00 AM / comment : 0 , , ,

PANGKALPINANG - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan, bukan zamannya lagi orang miskin dilarang kuliah. Siswa kurang mampu bisa meneruskan sekolah tanpa harus memikirkan biaya yang mahal karena akan menjadi prioritas dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Tidak jamannya lagi orang miskin dilarang kuliah. Setiap perguruan tinggi negeri termasuk di Bangka Belitung, sebanyak 20 persen wajib hukumnya menerima adik-adik kita yang berasal dari keluarga tidak mampu,” kata Muhammad Nuh, disela dialog dengan perwakilan pelajar SMA se-Kota PangkalPinang, Sabtu (22/1).

Pernyataan senada juga disampaikan Nuh ketika melakukan berdialog bersama perwakilan pelajar SMA dan guru se-Provinsi Sumatera Selatan. "Sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, sudah tidak ada kesulitan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan sekolah setinggi-tingginya," ungkapnya.

Menurut Nuh, sejak tahun kemarin, pemerintah telah memberikan beasiswa ke perguruan tinggi negeri kepada 20 ribu lulusan SMA/SMK/MA yang tidak mampu tapi memiliki kemampuan akademik atau siswa berprestasi.

“Itu seperti gratis betul tidak bayar. Ditambahi tiap bulan diberikan Rp 500-Rp 600 ribu . Kenapa ada tambahan biaya hidup? Karena ada pertanyaan adik-adik kita lantas makan pakai apa pak, yang kita butuhkan bukan hanya sekolah. Jadi biaya makan gratis ditambah biaya hidup,”ujarnya.

Sebelumnya, saat berdialog di Palembang, Muhammad Nuh diberikan pertanyaan terkait kuliah gratis oleh beberapa siswa yaitu Haikal Hafid dari SMAN Sumatera Selatan. Haikal menanyakan apakah ada peluang bagi dia dan teman-temannya yang kurang mampu untuk melanjutkan kuliah tanpa harus memikirkan biaya yang tinggi.

Begitu juga Mazwar, mahasiswa Fakultas Teknik Unversitas Sriwijaya. Ia yang telah memperoleh beasiswa Bidik Misi berharap terus menerima beasiswa tersebut hingga lulus kuliah, seperti dilaporkan Tempointeraktif.

Boediono Serahkan Dana Pengembangan Pendidikan Babel

By: Mardedi on 1/23/2011 12:09:00 AM / comment : 0 , , , ,

PANGKALPINANG – Dunia pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat sokongan dana besar dari pemerintah pusat. Dana bantuan itu diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono kepada Pemkab setempat.

Dana tersebut diperuntukan buat pengembangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, Boediono meminta, agar pemkab setempat benar-benar serius mengelola anggaran, agar terhindar dari segala macam masalah demi kemajuan dunia pendidikan di daerah itu.

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Aula SMK Negeri 3 Pangkalpinang, Sabtu (22/1/2011), yang ditandi dengan diserahkannya CSR dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 100 juta, Bank Mandiri berupa komputer dan alat internet sebesar Rp 100 juta. PT Bank BNI Rp 100 juta untuk sarana pendidikan dan PT PLN Rp 100 juta untuk sarana pendidikan.

Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional memberikan Laptop dan LCD yang setara nilai rupiah sebesar Rp 4 M lebih. Seluruh sumbangan diserahkan langsung ke kepala dinas pendidikan pemprov drs. Rivai.

Harus Selektif Seleksi Perusahaan Pencetak Soal

By: Mardedi on 1/16/2011 08:20:00 AM / comment : 0 , , ,

Pelaksanaan Unas disuatu daerah 2010 lalu.
JAKARTA - Setelah merubah beberapa kategori penilaian dalam menentukan kelulusan sisiwa, pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional menetapkan penyelenggaraan Ujian Nasional (Unas) kembali digelar dalam kurikulum sekolah sejah 2011 ini.

Terkait itu, pihak Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) berharap pemerintah tak sembarangan dan lebih selektif memilih perusahaan percetakan yang akan mencetak soal Unas tersebut.

"Perusahaan-perusahaan percetakan yang hendak mengikuti tender pencetakan naskah soal Unas harus perusahaan yang berkredibel. Pemerintah harus selektif jangan sembarang pilih. Kita harus belajar dari kejadian tahun lalu dimana masih ada terjadi kesalahan dalam proses mencetak naskah soal Unas," beber anggota BSNP, Mungin Eddy Wibowo, di Jakarta, Sabtu (15/1).

Menurut Mungin, kesalahan paling patal tahun lalu adalah dimana sejumlah percetakan membocorkan soal, ada juga yang tertukar antar jenis soal lainya. BSNP, sebutnya, sudah memiliki puluhan nama percetakan yang tidak kredibel di tahun lalu. Namun beralasan tidak etis, Mungin enggan menyebutkan nama perusahaan dimaksud.

"Percetakannya banyak sekali yang bermasalah. Mereka bocorkan soal, kualitas tidak bagus, soal tercampur. Kita memang mencari yang murah tapi juga berkualitas. Kalau murah tapi kualitas rendah bermasalah nantinya," timpalnya.

BSNP, tegas Mungin, mendesak agar perusahaan yang mencetak soal Unas tahun lalu dan melakukan kesalahan, tidak diperbolehkan untuk mengikuti tender 2011 ini, meski nantinya pelaksanaan tender percetakan tersebut akan diserahkan ke provinsi.

"Kita tetap pantau daerah. Pemerintah daerah harus lebih jeli nantinya. Karena, jika terjadi kesalahan dan kecurangan, maka tentunya akan merugikan seluruh siswa, dan merepotkan pemerintahaan pusat," imbuhnya.

Seperti diketahui, belum lama ini BSNP dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sudah selesai menyusun spesifikasi percetakan yang diperbolehkan mencetak naskah soal unas.

Dibanding tahun lalu, sistem spesifikasi percetakan 2011 ini lebih diperketat lagi. "Spesifikasinya sudah selesai. Di dalamnya, dijelaskan semua persyaratan dan kriteria perusahaan percetakan yang akan mencetak naskah soal Unas," tambah Mungin.

Salah satu syarat utamanya adalah jauh dari keramaian. Selain itu, perusahaan percetakan harus memiliki satu pintu. Untuk beberapa syarat utama ini, pemerintah daerah diwajibkan melakukan verifikasi ulang peserta tender dengan baik. Apalagi biasanya masing-masing perusahaan pecetakan bersaing mengaku kredibel.

"Perusahaan yang berada di ruko-ruko, itu tidak boleh. Peralatan juga harus canggih. Bisa berwarna. Kualitas diperhatikan. Ada rambu-rambunya," jelasnya Mungin.

Terkait pengawasan, Mungin menambahkan, bagi percetakan naskah soal bagi SMA, SMK, dan MA diserahkan sepenuhnya ke perguruan tinggi negeri (PTN) setempat. Mulai dari percetakan, penyimpanan naskah, hingga pendistribusian harus diawasi penuh selama 24 jam.

Pihak BSNP, kata Mungin, tentunya akan melibatkan polisi dalam proses pencetakan soal Unas baik yang dilakukan daerah. "Bila nantinya soal Unas sudah berada di sekolah, selanjutnya pengawasan menjadi wewenang perguruan tinggi negeri (PTN)," tutup Mungin.

Permendiknas Jadikan Pendidikan Bermutu

By: Mardedi on 1/15/2011 01:02:00 AM / comment : 0 , , ,

Jakarta - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 34/2010 yang mensyaratkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menerima mahasiswa minimal 60 persen dari Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) dinilai membantu menyelenggarakan pendidikan bermutu dan lebih merata.

Hal itu diungkapkan pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Arief Rachman, seperti dilaporkan detikcom, Jumat (14/1/2011). "Saya kira begini kan ini untuk negeri, yang ngatur itu menteri lalu dia mempunyai strategi agar terjadi pemerataan. Pemerataan ini harus dipastikan pakai jalur itu (SNMPTN), 40 persen silakan (jalur lainnya)," ungkapnya.

Menurutnya, minimal 60 persen mahasiswa masuk melalui SNMPTN, memang harus diatur Pemerintah Pusat. Supaya dijamin bahwa anak-anak di seluruh negeri ada tempatnya, jangan terdesak seleksi yang sifatnya kompetitif akademis.

Sedangkan menanggapi keluhan karena mahalnya biaya pendidikan di PTN yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), menurutnya, karena tuntutan PTN BHMN yang harus mencari sumber pendanaan sendiri.

"Karena itulah PTN membuka jalur-jalur khusus. Namun, PTN BHMN itu biasanya menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa yang tak mampu," timpalnya.

Diakuinya bila itu memang kendala BHP (Badan Hukum Pendidikan). Ketika itu sorotan universitas BHP membuat anak-anak yang miskin tidak bisa masuk. Mereka membuka yang disebut beasiswa. "Kalau tidak pakai program itu, universitas tersebut saya katakan tidak manusiawi," tegasnya.

Namun, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan yang memayungi PT BHMN, Arief mengaku tak tahu persis bagaimana kondisi transisi PTN BHMN itu. Namun yang pasti, sebutnya, kondisi ideal, Pemerintah sebaiknya membuat data sebaran PTN terhadap mahasiswa yang secara geografis tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini untuk mengetahui peluang mahasiswa untuk masuk PTN.

"Kalau 60 persen anak Jawa semua kan dari Papua terseok-seok. Studi sebaran geografis yang menuju pada kesempatan berpendidikan yang berkeadilan. PTN kan nggak semua akreditasinya sama. Dari sekian ribu universitas, hanya 128 yang bermutu," ungkapnya.

Menurutnya prinsip pendidikan adalah mengejar mutu tapi berkeadilan, dan dilaksanakan secara akuntabel dan efisiensi. Karenanya dia memastikan, permendiknas yang baru sangat membantu pendidikan yang merata.

Seperti diketahui, Permendiknas No 34/2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dirilis pada November 2010. Peraturan itu mewajibkan SMNPTN menerima minimal 60 persen mahasiswa baru.

Sebelumnya tidak ada pengaturan kuota itu yang mengakibatkan banyak PTN yang menerima mahasiswa lewat SMNPTN hingga 5 persen, sisanya lewat jalur yang lebih mahal.

Permendiknas juga mengatur ujian mandiri dilakukan setelah SMNPTN, sebelumnya ujian mandiri boleh dilakukan sebelum seleksi nasional tersebut. SMNPTN sendiri akan digelar pada Mei dan Juni 2011 mendatang.

Tekan Korupsi, Tender Proyek Diknas dengan Elektronik

By: Mardedi on 1/12/2011 04:32:00 AM / comment : 0 , , ,

Jakarta - Guna menghindari adanya penyimpangan dan penyelewengan anggaran, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menerapkan sistem baru untuk tender proyek. Mulai 2011 ini seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian Pendidikan Nasional dilakukan secara elektronik.

“Seluruh pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik mulai 2011 ini. Karena proses pengadaan melalui sistem lama sangat rawan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan, terutama pada proses tender,” kata M Nuh, di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (11/1).

Selain menggunakan cara elektronik, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas para pemiimpin proyek di dalam lingkungan Kemdiknas. “Sehingga nanti pengawasannya akan lebih jelas dan lebih mudah,” jelas Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ini.

Terpisah, Plt Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas Wukir Ragil mengaku jika temuan dari BPK yang bermasalah adalah hanya masalah pembangunan yang belum rampung dan peralatan yang belum difungsikan. Dengan kondisi tersebut, Kemendiknas sudah melakukan teguran langsung kepada pejabat terkait.

“Ada tapi belum dipakai. Oleh karena itu, kebetulan karena rektor Unair ada di Jakarta, kita undang kesini (Kemendiknas) untuk menjelaskan masalah ini semua. Katanya peralatan dan RS akan dilaunching berbarengan pada April 2011 ini,” sebutnya, seperti dilaporkan JPNN.COM, kemaren.

Sebelumnya, Anggota VI BPK, Rizal Djalil mengatakan bahwa Kemdiknas belum menindaklanjuti beberapa temuan BPK dari hasil audit tahun 2010 lalu. Temuan BPK itu di antaranya pengadaan alat ke­se­hatan di rumah sakit pendidikan di Unair dan Universitas Mataram.

“Dari kegiatan Kemendiknas pada 2009 yang diperiksa pada 2010, setelah kita pantau dari Rp 2,3 triliun, baru 14 persen yang ditindaklanjuti. Kita sudah sampaikan ke DPR akhir tahun lalu,” katanya.

Disebutkan, di RS Unair terdapat alat kesehatan senilai sekitar Rp 35 miliar sampai hari ini belum difungsikan. Demikian juga di RS Universitas Mataram senilai Rp 19 miliar, juga belum dioperasikan.

60 Persen Dana Pendidikan ke Daerah

By: Mardedi on 1/11/2011 02:18:00 AM / comment : 0 , , ,

JAKARTA - Pemerintah Kemendiknas mengalokasikan 60 persen angggaran pendidikan untuk daerah. Tahun ini anggran pendidikan Rp248 triliun, dialokasikan ke daerah Rp158 triliun.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dalam rilis yang diterima kalangan wartawan, Minggu, 9 Januari. "Enam puluh persen lebih dana pendidikan ditransfer ke daerah," katanya, seperti dilaporkan Fajar.co.id.

Mendiknas menyampaikan, sebanyak Rp89 triliun anggaran fungsi pendidikan dialokasikan untuk pemerintah pusat. Mendiknas memerinci, dari anggaran pusat sebanyak Rp55 triliun untuk Kemdiknas, Rp27 triliun untuk Kementerian Agama, dan Rp6,8 triliun untuk kementerian/lembaga lainnya.

"Ada 18 kementerian yang punya kewenangan untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Olehnya, anggarannya juga disebar," katanya.

Adapun alokasi dana pengembangan pendidikan nasional sebanyak Rp1 triliun. Total anggaran telah mencapai Rp2 triliun akumulasi 2010 dan 2011. "Ini yang disebut dana abadi pendidikan," ujar Nuh.

Dari anggaran Kemendiknas Rp55 triliun sebagian besar digunakan untuk program pendidikan dasar Rp12,7 triliun (23 persen) pendidikan menengah Rp5 triliun (9,1 persen), dan pendidikan tinggi Rp28,8 triliun (51,9 persen).

"Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi termasuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dimasukkan, sehingga sangat besar," ucapnya.

Nuh menambahkan, esensi pendidikan nasional adalah bagaimana seorang anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi.

Selanjutnya, bencana Gunung Merapi kerugian kerusakan fasilitas pendidikan ditaksir Rp4,1 triliun dan kebutuhan rehabilitasinya kurang lebih Rp4,4 triliun.

Rencana lain, Kemendiknas juga akan mematangkan program memperbanyak dosen S2 dan S3 pada 2011. Nuh memastikan pihaknya akan memaksimalkan beasiswa agar bisa mencetak doktor lebih banyak tahun ini.

Dana untuk mendukung program itu juga sudah disiapkan dari simpanan dana abadi Kemendiknas yang kini mencapai Rp2 triliun. Dana tersebut berasal dari dana abadi pada 2010 dan 2011 yang masing-masing berjumlah Rp1 triliun.

Syarat Lulus UN, Nilai Minimal 4

By: Mardedi on 1/06/2011 01:18:00 AM / comment : 0 , , ,

JAKARTA - Ujian Nasional masih tetap diberlakukan ditiap sekolah. Namun sistem penilaian terjadi perubahan, dimana nilai hasil UN digabungkan dengan nilai sekolah yang terdiri dari nilai rapot dari semester 1-5 dan nilai ujian akhir sekolah.

Formulasi baru dalam penentuan kelulusan seorang siswa tersebut telah resmi ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional. "Formulasi baru terdiri dari gabungan nilai ujian nasional dengan nilai sekolah yang terdiri dari nilai rapot dari semester 1-5 dan nilai ujian akhir sekolah," kata Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/1), kemaren.

Untuk pembobotan, nilai ujian nasional akan memiliki porsi 60 persen sedangkan nilai sekolah 40 persen. "Dari formulasi tersebut setelah disimulasikan hasil UN, siswa kalau ingin lulus minimal nilai mata pelajaran UN harus 4," imbuhnya.

Konsekwensi lainnya dari formulasi penggabungan tersebut, dimana dengan nilai ujian nasional yang minimal 4, siswa harus mendapatkan nilai sekolah di setiap mata pelajaran minimal 8.

"Jadi, meski nilai UN siswa 4, bila nilai sekolahnya jeblok tetap saja mereka tidak akan lulus," ungkap Nuh.

Sedangkan standar nilai kelulusan dari nilai gabungan tersebut, tetap seperti tahun lalu yakni 5,5. Tiap sekolah nantinya harus mengirim hasil nilai sekolah dan ujian nasional per siswa ke pusat. Pemerintah pusat dengan timnya, akan menjumlahkan antara nilai sekolah dan nilai ujian nasional dan menetapkan siswa yang lulus ataupun tidak lulus.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan kriteria lulus ujian sekolah diberikan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. "Ujian nasional ulangan juga akan ditiadakan untuk tahun ini," pungkasnya.

Proyek DAK Pendidikan Rawan KKN

By: Mardedi on 1/05/2011 02:05:00 AM / comment : 0 , , , ,

Proses lelang pembangunan sarana pendidikan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2010 kembali memunculkan kemelut. Hal ini terjadi karena proses lelang proyek yang didanai DAK ini tidak transparan dan diwarnai monopoli.

"Saya saja sebagai kepala UPTD (unit pelaksana teknis dinas) di sini sama sekali tidak tahu kontraktor mana yang membangun ruang perpustakaan yang didanai DAK ini. Mereka cenderung tertutup, bahkan kepala sekolahnya sendiri tidak tahu," ungkap seorang kepala UPTD di Kab. Bandung, dikutif dari klik-galamedia.com, Selasa (4/1).

Di Kab. Bandung DAK pendidikan tahun 2010 mendapat alokasi sekitar Rp 77 miliar. Dana tersebut di antaranya untuk membangun sarana bagi 218 SD, sisanya untuk SMP dan SMA. "Namun masalahnya, tidak jelas kontraktor mana saja yang mengerjakan proyek-proyek yang didanai DAK ini, karena lelangnya saja tidak jelas," imbuhnya.

Menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkasa, Asep Kartika, pagu anggaran untuk bangunan ruang perpustakaan yang didanai DAK ini Rp 72 juta untuk ruangan berukuran 7 x 8 meter, sedangkan untuk satu paket dengan buku dan mebelernya Rp 200 juta lebih.

"Yang menjadi pertanyaan, dalam pengadaan buku-bukunya juga sudah 'digiring' ke penerbit-penerbit tertentu. Ini sebetulnya sangat rawan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) sehingga patut lebih diawasi," ungkapnya, kemarin.

Asep mengatakan, pengelolaan DAK pendidikan ini harus diusahakan lebih transparan. Sehingga selain anggaran yang digunakan bisa lebih tepat sasaran, juga tidak menimbulkan masalah. "Karena kalau dilakukan verifikasi, banyak potensi masalah yang bisa timbul. Mulai dari kualitas bangunan, mebelernya maupun buku-bukunya. Belum lagi ada yang sudah disubkontrakkan dan masalah-masalah lainnya," ungkap Asep.

Asep menduga, masalah proyek yang didanai DAK pendidikan 2010 ini tidak hanya di Kab. Bandung, namun daerah-daerah lainnya juga. Bahkan menurutnya, di kabupaten dan kota lain banyak yang masalahnya lebih parah lagi.

"Tidak sedikit yang uangnya diambil sementara proyeknya tidak dikerjakan. Hal ini karena pengelolaan DAK yang kurang transparan. Bahkan dewan pendidikan tidak dilibatkan, apalagi komite sekolah," tandasnya.

Dia berharap adanya transparansi penggunaan DAK ini mengingat tahun 2011 pemerintah mengalokasikan DAK pendidikan lebih besar lagi.

Menanggapi dugaan banyaknya masalah yang berkaitan dengan DAK pendidikan, Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Barat, Iwan Sulandjana menginstruksikan Fraksi Demokrat DPRD Jabar untuk membahasnya melalui pembentukan panitia khusus (pansus). Pembentukan pansus ini supaya persoalan tersebut menjadi transparan dan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Instruksi Ketua DPD PD Jabar untuk membentuk pansus di DPRD dibenarkan oleh Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPD PD Jabar, Yan Rizal Usman. Menurutnya, instruksi itu disampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Demokrat DPRD Jabar. Proses selanjutnya kasus tersebut, DPD PD Jabar menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme di DPRD.

"Memang betul, Pak Iwan sebagai Ketua DPD PD sudah mengisntruksikan Fraksi Demokrat untuk membahas dugaan praktik monopoli dalam pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2010 melalui mekanisme pansus. Tujuannya hanya untuk mencari kebenaran dan transparansi, artinya lelang tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku," kata Yan kepada wartawan di salah satu kafe di Jln. L.L.R.E. Martadinata Bandung, Selasa (4/1).

Yan menilai, proses lelang pengadaan buku dan alat peraga di Jabar diduga telah melanggar ketentuan dalam UU No. 5/1999 pasal 17 dan 20 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di antaranya panitia mencantumkan judul buku tertentu dan penerbitnya sehingga mengarahkan ke salah satu peserta lelang yang dimenangkan panitia lelang.

"Kondisi tersebut mengidentifikasikan adanya praktik KKN. Padahal dalam petunjuk pelaksanaan (juklak), seharusnya panitia hanya menyebutkan jenis buku bukan judul buku," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menduga adanya praktik tidak sehat dari panitia lelang, di mana salah satu syarat bagi perusahaan yang mengikuti lelang harus mendapat surat dukungan dari penerbit. Kenyataannya penerbit ikut sebagai peserta lelang bersama dengan perusahaan.

Sehingga dapat dipastikan pemenang lelang kebanyakan penerbit karena perusahaan tidak mampu bersaing dalam masalah harga. Penerbit bisa memberikan harga murah karena menerbitkan buku. Kemudian sesuai syarat juklak dan petunjuk teknis (juknis) lelang, surat dukungan harus dari penerbit bukan dari distributor. Kenyataannya distributor memberi dukungan kepada peserta lelang.

Menurutnya, dalam pelaksanaan DAK pendidikan yang bersumber dari APBN tersebut terdapat 11 item proyek. Namun di Jabar yang dinilainya bermasalah karena diduga hanya tiga item, pengadaan buku, alat peraga SD, dan alat peraga SMP. Buku yang akan dibeli sekitar 2.500 judul, hingga proses lelang sudah berjalan sekitar 70%. Anggaran untuk tiga item proyek Rp 500 miliar dari total proyek (11 item) sekitar Rp 1,033 triliun. Di Jabar tidak semua daerah mendapatkan proyek tersebut. Di antara daerah yang tidak mendapatkan adalah Kab. Bogor dan Kab. Bekasi.

Sementara itu, sejumlah anggota Fraksi Demokrat DPRD Jabar yang dikonfirmasi "GM", Selasa malam belum bersedia memberikan keterangan mengenai permasalahan DAK.

Sementara berdasarkan data dari Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jabar DAK bidang pendidikan tahun 2010 di wilayah Jabar mencapai Rp 1 triliun lebih, namun hanya sekitar 8% yang proses pengadaannya dilakukan melalui SPSE di LPSE. Sisanya menggunakan proses lelang manual.

Daerah yang menggunakan LPSE untuk proyek DAK pendidikan adalah Kota Tasikmalaya, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Purwakarta, Kota Bekasi, dan Kab. Bekasi.

Menurut Kepala Balai LPSE Jabar, Ika Mardiah, Total anggaran DAK pendidikan yang menggunakan LPSE mencapai Rp 83 miliar. Dari anggaran tersebut Kab. Cirebon merupakan daerah yang paling banyak melakukan lelang pengadaan barang melalui SPSE sebanyak 19 item, anggarannya mencapai Rp 27,06 miliar.

"Sementara itu, daerah yang paling besar membelanjakan DAK-nya melalui LPSE adalah Kab. Kuningan (Rp 27,41 miliar untuk 8 item), kemudian Kab. Cirebon (Rp 27,06 miliar 19 item), Kota Bekasi (Rp 10,554 miliar 10 item), Kota Tasikmalaya (Rp 8,999 miliar, 8 item), Kab. Purwakarta Rp 5,287 miliar 10 item), dan Kab. Bekasi (Rp 3,510 miliar 5 item)," kata Ika.

Seperti diketahui, sekitar 10 pengusaha peserta lelang proyek pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP serta alat peraga pendidikan SD dan SMP dari anggaran DAK di wilayah Jabar, mendesak Gubernur Jabar membatalkan lelang pengadaan barang bidang pendidikan tersebut dan mengusulkan untuk mengadakan lelang ulang. Karena mereka menduga dalam proses lelangnya tidak sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui kuasa hukum mereka, Jaka Rahman Abdallah, S.H., sebanyak 10 pengusaha tersebut sudah mengadukan masalah ini ke sejumlah lembaga, seperti Gubernur, DPRD, kepolisian daerah, dan Kejaksaan Tinggi Jabar serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hasil Tes CPNS Guru di Bawah Standar

By: Mardedi on 12/20/2010 04:26:00 PM / comment : 0 , , , ,

SUARAPUBLIC.COM - Nilai ujian tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), jabatan guru di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) 2010 rata-rata di bawah nilai 70.

Padahal menurut Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kobar M Ichsan, warna pendidikan di sebuah wilayah itu tergantung pada kualitas gurunya. "Kualitas guru akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan siswa," ujarnya, kemarin.

Ichsan mengatakan, seharusnya syarat nilai standar sudah dimunculkan dalam seleksi awal penerimaan CPNS. Sehingga mereka yang lulus dalam seleksi penerimaan CPNS guru memang sudah tersaring secara nilai. Dia mempertanyakan kualitas anak didik yang dihasilkan, jika nilai gurunya saja tidak memenuhi standar minimal 70.

Berdasarkan nilai yang dicantumkan dalam pengumuman CPNS yang lulus ujian tertulis Rabu (15/12), untuk jabatan guru 43% didominasi oleh nilai 55,0 sampai 59,9. Sedangkan untuk CPNS guru yang mendapatkan nilai 60,0 sampai 64,9 hanya 35 orang, nilai 65,0 sampai 69,9 jauh lebih sedikit karena hanya 12 orang, dan yang mendapatkan nilai 70,0 sampai 74,9 hanya seorang.

Sisanya, 13 orang hanya berhasil mendapatkan nilai dikisaran 50,0 sampai 54,9, dan dua orang bahkan hanya mendapat nilai dikisaran angka 45,0 sampai 49,9.
Rendahnya nilai hasil ujian tertulis para pelamar yang lulus CPNS Kobar 2010 dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kobar Safwan. "Jika dalam penerimaan CPNS menggunakan nilai standar maka hanya satu orang saja yang bisa lulus," tandasnya.(*)


Ujian Nasional Ulangan Ditiadakan

By: Mardedi on 12/19/2010 03:13:00 AM / comment : 0 , , ,

SUARAPUBLIC.COM - Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan, tahun depan ulangan ujian nasional akan ditiadakan. Hal itu menjadi salah satu kebijakan baru dalam pelaksanaan ujian nasional setelah diputuskan bahwa ujian nasional tetap dilangsungkan.

"Kami optimis dengan formulasi nilai gabungan sekarang tingkat kelulusan akan semakin besar karena siswa tidak hanya dipotret sesaat, tapi di tiga tahun," jelas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas, Mansyur Ramly, kemarin.

OfficeMax.comSetelah disepakati oleh Dewan, tahun depan Kementerian Pendidikan akan menggunakan formulasi baru dalam penentuan kelulusan siswa. Formulasi tersebut yakni penggabungan nilai ujian nasional dengan nilai sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata ujian akhir sekolah dengan nilai rapor siswa semester 3-5 untuk setiap mata pelajaran yang tidak diujikan dalam ujian nasional.
Buy More and Save on Recycled Supplies and Furniture at OfficeMax.com
Dengan formulasi yang baru tersebut, kementerian memperkirakan tingkat probabilita kelulusan juga akan semakin tinggi. "Selain itu ujian ulang memakan waktu di mobilisasinya," ujar Mansyur.

Hal yang akan ditentukan sekarang, kata Mansyur, adalah bobot dari masing-masing nilai ujian sekolah dan nasional tersebut. Untuk standarnya, pemerintah menggunakan batas nilai bawah kelulusan yaitu 5,5.(*)

FreeDelivery468x60static
Cepat, Gratis Pengiriman bila pembelian diatas $ 50


Komite Sekolah Gugat Guru dan Polisi

By: Mardedi on 12/14/2010 12:30:00 AM / comment : 0 , ,

Gedung SMA Negeri 1 Purwakarta
SUARAPUBLIC.COM - Endro Hardjito, Ketua Komite SMA Negeri 1 Purwakarta, menggugat Lilis Yani Sugiati, salah satu mantan guru sekolah tersebut, ke Pengadilan Negeri Purwakarta. Selain Lilis, Endro juga menggugat Kepala SMAN 1 Purwakarta, Iis Sri Sugiharti, serta Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui Direktur Reserse Kriminal.

Penggugat menilai para tergugat telah merugikannya secara materiil dan immateriil terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan anggaran sekolah oleh Polda Jabar.

Sebelumnya, Lilis dan 11 mantan guru sekolah itu melaporkan pihak sekolah kepada penegak hukum karena menduga terjadi penyelewengan pengelolaan anggaran sekolah. Para guru itu adalah 12 guru yang dimutasi dari SMAN 1 Purwakarta ke sejumlah sekolah di daerah pinggiran Kabupaten Purwakarta.

Mereka menduga terbitnya surat perintah kerja mutasi erat dengan usaha mereka mengkritik pengelolaan dana sekolah yang dinilai tak transparan.

Sebelum ke Polda Jabar, para guru juga melapor ke Kementerian Pendidikan Nasional, Komnas HAM, dan Indonesia Corruption Watch. Penggugat menilai penanganan kasus oleh Polda Jabar itu melanggar hukum.

Endro, sebagai ketua komite, merasa dirugikan oleh penanganan itu, juga sejumlah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Lilis dan Iis. Sidang perdana kasus itu digelar di PN Purwakarta, Senin (13/12/2010).

Sidang dipimpin oleh Hakim Ayumi Susriani dengan hakim anggota Nur Sari Baktiana dan Silviana Purba. Sidang mengagendakan penunjukan hakim mediator untuk memimpin proses mediasi antara kedua pihak.

Sidang itu mengundang simpati puluhan guru dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Mereka antara lain para guru olahraga dari Bandung, Cianjur, Subang, dan Purwakarta. Para guru berharap majelis hakim dapat melihat secara jernih kasus tersebut dengan mengedepankan hati nurani.(*)


Diduga Korupsi Kepala Dinas Pendidikan Banten Ditahan

By: Mardedi on 12/08/2010 11:58:00 PM / comment : 0 , , , ,

SUARAPUBLIC.COM - Kejaksaan Negeri Serang, Provinsi Banten Rabu (8/12/2010) sore menahan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Eko Endang Koswara.

Eko ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan alat peraga Software untuk alat peraga matematika, sains dan fisika untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Provinsi Banten pada tahun 2008, senilai Rp5,3 miliar.

Kepala Seksi Pidana khusus Kejaksaan Negeri Serang Banten, Alfred Tasik Palulungan mengatakan, dari hasil penyelidikan, Eko diduga kuat pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan Software untuk alat peraga matematika, sains dan fisika untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Provinsi Banten.

"Untuk sementara kami baru menahan kepala dinas pendidiakn Provinsi Banten,"
sebut Alfred Rabu (8/12).

Alfred memaparkan, dalam kasus ini kejaksaan negeri Serang Banten sudah memeriksa 10 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Termasuk Panitia Lelang pengadaan bantuan alat peraga matematika dan sains fisika, dan dari pihak penerima bantuan adalah para kepala sekolah.

Dalam pengadaan tersebut disinyalisr ada penggelembungan harga, yang merugikan negara."Kami belum bisa menyebutkan berapa kerugian pada kasus ini," katanya.

Eko Endang Koswara saat akan memasuki rumah tahanan Serang Banten enggan memberikan komentanya kepada sejumlah wartawan. Sebelumnya, Eko sudah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Serang sejak pukul 09.00 WIB. Pada pukul 16.30 WIB Eko dijebloskan ke Rutan untuk ditahan.(*)

Korupsi rampas hak anak bangsa untuk pintar

By: Mardedi on 12/08/2010 10:55:00 PM / comment : 0 , , , , ,

SUARAPUBLIC.COM - Puluhan aktivis dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa menuntut penuntasan berbagai kasus korupsi dan meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam memberantas kasus itu.

"Korupsi telah merampas hak rakyat untuk sejahtera dan merampas hak anak bangsa untuk pintar. Pengabaian pemerintah terhadap korupsi adalah pelanggaran HAM," tegas Koordinator Aksi Front Perjuangan Rakyat, Andi Nurroni di Bandung, Rabu (8/12/2010).

Nuroni mengatakan, korupsi merupakan persoalan penting yang memiliki dampak signifikan terhadap problem kesejahteraan maupun kebudayaan rakyat.

Dalam kesempatan itu, para aktivis mendesak pemerintah dalam hal ini lembaga penegak hukum untuk menuntaskan kasus Bank Century, penggelapan pajak serta penuntasan kasus-kasus besar yang masih terkatung-katung seperti kasus BLBI, kasus Bappindo dan kasus lainnya.

"Pemerintah harus membuktikan kepada rakyat hasil perang terhadap korupsi," ujar Nuroni.

Para aktivis menyampaian delapan butir tuntutannya yakni usut tuntas korupsi di Indonesia, penegakan supremasi hukum, tolak revisi UU ketenagakerjaan, jalankan reformasi agraria, hentikan komersialisasi pendidikan, menuntut jaminan lapangan pekerjaan bagi pemuda, peningkatan perlindungan TKI dan menuntut penghentian perampasan tanah upah dan tanah rakyat.

Aksi yang digelar di depan pintu gerbang kantor Gubernur Jawa Barat itu berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 11.00 WIB di bawah pengamanan dari aparat kepolisian yang berjaga-jaga di sekitat pintu masuk kompleks perkantoran Pemprov dan DPRD Jabar itu.(*)

Layanan Internet Murah Kini Menjangkau Kecamatan

By: Mardedi on 11/18/2010 11:40:00 PM / comment : 0 , , , ,

PALANGKARAYA - Tiga tahun belakangan, dunia maya tak lagi asing bagi sebagian masyarakat desa pedalaman di 13 kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Tersedianya akses internet dari berbagai operator selular memudahkan pengguna di daerah pedalaman melakukan browsing situs kesukaannya.

Hoby baru masyarakat desa pedalaman Kalteng itu, kini semakin mudah dan nyaman dengan adanya Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang belakangan mulai terpasang di masing-masing kecamatan.

Kepala Bidang Teknologi Informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Provinsi Kalteng, Ati Mulayati kepada wartawan di Palangka Raya mengatakan, PLIK kini sudah terpasang di 111 kecamatan di Kalteng. Rencananya program itu untuk 132 kecamatan setempat.

"Bisa dikatakan PLIK untuk Kalteng sudah melebihi target ditetapkan sebanyak 112 kecamatan atau sekitar 93 persen. Ada juga kecamatan yang lebih dari satu terpasang PLIK," ungkap Ati Mulayati.

Menurutnya, jaringan internet untuk kecamatan itu adalah program pemerintah pusat melalui Univesal Service Obligation (USO). Program itu, imbuhnya, dikelola langsung Balai Telekomunikasi Infomatika Pedesaan (BTIP) Ditjen Postel Kementerian Komunikasi RI.

"PLIK sebagai perwujudan dari visi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berbasis informasi secara bertahap hingga 2025," tegasnya.

Tujuan lainnya yakni untuk meningkatkan sinergitas, integritas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi sebagai wahana partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun, meski itu salah satu program pemerintah pusat yang tujuannya agar masyarakat desa pedalaman juga melek ilmu teknologi, tetap saja dikenakan tarif. "Tarifnya murah, hanya Rp 2000 per jam," kata Ati.

Diakuinya, sebagai penyedia jasa untuk program layanan internet di kecamatan itu adalah PT Aplkanus Lintasarta. Jaringan internet yang sudah tepasang tersebut, dipastikan akan terkoneksi secara keseluruhan pada akhir Desember.

Diharapkan program itu bisa memberikan pembelajaran untuk masyarakat, terutama cara-cara menggunakan internet dan aplikasinya, kemudian bisa menyediakan portal usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) serta pengembangan portal pendidikan bagi anak - anak di pedesaan.

"Akan tetapi, PLIK akan dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dukungan pemerintah daerah baik kabupaten, kota dan kecamatan untuk melibatkan UMKM dalam memanfaatkan sarana tersebut guna pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan produktivitas dan peningkatan ekonomi daerah," ucapnya.

"Seluruh provinsi akan mendapatkan program layanan internet, hanya jumlahnya tidak sama tiap daerah, tergantung dari usaha masing - masing wilayah memperjuangkannya," timpalnya.

Diyakininya, memasuki 2011 nanti seluruh kecamatan di Kalteng, sudah terpasang seratus persen program PLITK. Untuk itu, diharapkan program itu mampu dimanfaaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat di kecamatan dan desa pedalaman, paling tidak untuk pengenalan internet dan komputer.

"Pasilitas itu bisa juga dimanfaatkan untuk pelatihan atau kursus ilmu komputer dan internet, untuk tempat praktek bagi pelajar yang belum memiliki laboratorium komputer. Karena sebagian PLIK ditempatkan pada lokasi sekolah sehingga mudah diakses," pungkasnya.


Layanan Internet Murah Kini Menjangkau Kecamatan

By: Mardedi on 11/18/2010 11:39:00 PM / comment : 0 , , , , , ,

PALANGKARAYA - Tiga tahun belakangan, dunia maya tak lagi asing bagi sebagian masyarakat desa pedalaman di 13 kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Tersedianya akses internet dari berbagai operator selular memudahkan pengguna di daerah pedalaman melakukan browsing situs kesukaannya.

Hoby baru masyarakat desa pedalaman Kalteng itu, kini semakin mudah dan nyaman dengan adanya Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang belakangan mulai terpasang di masing-masing kecamatan.

Kepala Bidang Teknologi Informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Provinsi Kalteng, Ati Mulayati kepada wartawan di Palangka Raya mengatakan, PLIK kini sudah terpasang di 111 kecamatan di Kalteng. Rencananya program itu untuk 132 kecamatan setempat.

"Bisa dikatakan PLIK untuk Kalteng sudah melebihi target ditetapkan sebanyak 112 kecamatan atau sekitar 93 persen. Ada juga kecamatan yang lebih dari satu terpasang PLIK," ungkap Ati Mulayati.

Menurutnya, jaringan internet untuk kecamatan itu adalah program pemerintah pusat melalui Univesal Service Obligation (USO). Program itu, imbuhnya, dikelola langsung Balai Telekomunikasi Infomatika Pedesaan (BTIP) Ditjen Postel Kementerian Komunikasi RI.

"PLIK sebagai perwujudan dari visi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berbasis informasi secara bertahap hingga 2025," tegasnya.

Tujuan lainnya yakni untuk meningkatkan sinergitas, integritas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi sebagai wahana partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun, meski itu salah satu program pemerintah pusat yang tujuannya agar masyarakat desa pedalaman juga melek ilmu teknologi, tetap saja dikenakan tarif. "Tarifnya murah, hanya Rp 2000 per jam," kata Ati.

Diakuinya, sebagai penyedia jasa untuk program layanan internet di kecamatan itu adalah PT Aplkanus Lintasarta. Jaringan internet yang sudah tepasang tersebut, dipastikan akan terkoneksi secara keseluruhan pada akhir Desember.

Diharapkan program itu bisa memberikan pembelajaran untuk masyarakat, terutama cara-cara menggunakan internet dan aplikasinya, kemudian bisa menyediakan portal usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) serta pengembangan portal pendidikan bagi anak - anak di pedesaan.

"Akan tetapi, PLIK akan dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dukungan pemerintah daerah baik kabupaten, kota dan kecamatan untuk melibatkan UMKM dalam memanfaatkan sarana tersebut guna pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan produktivitas dan peningkatan ekonomi daerah," ucapnya.

"Seluruh provinsi akan mendapatkan program layanan internet, hanya jumlahnya tidak sama tiap daerah, tergantung dari usaha masing - masing wilayah memperjuangkannya," timpalnya.

Diyakininya, memasuki 2011 nanti seluruh kecamatan di Kalteng, sudah terpasang seratus persen program PLITK. Untuk itu, diharapkan program itu mampu dimanfaaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat di kecamatan dan desa pedalaman, paling tidak untuk pengenalan internet dan komputer.

"Pasilitas itu bisa juga dimanfaatkan untuk pelatihan atau kursus ilmu komputer dan internet, untuk tempat praktek bagi pelajar yang belum memiliki laboratorium komputer. Karena sebagian PLIK ditempatkan pada lokasi sekolah sehingga mudah diakses," pungkasnya.
Langganan: Postingan (Atom)
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger