Kebijakan kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintahan SBY merupakan kebijakan politik untuk kepentingan politik pribadi SBY yaitu poltik praktis ataupun kepentingan menjelang pemilu 2014 bagi SBY dan partainya . ,bukan kebijakan untuk memperbaiki perekonomian nasional seperti yang dikatakan SBY dalam menggelar keterangan pers mendadak di Kantor Presiden mengenai rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat ini .
Apalagi pernyataan SBY yang mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM sebagai bentuk kecintaan pada rakyat itu semua adalah kebohongan besar SBY dan rayuan bulus seorang SBY .
Justru dengan kebijakan kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh SBY lebih kental untuk mendapatkan suara pada pemilu 2014 dengan mengunakan dana kompensasi kenaikan harga BBM kepada 15 juta rakyat miskin serta rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM
Sudah ada fakta yang jelas kalau SBY melakukan strategi yang sama seperti tahun 2008 menjelang pemilu 2009 dengan menaikan harga BBM dan memberikan bantuan lunak tunai setelah menjelang pemilu 2009 SBY menurunkan harga BBM ,jadi jelas bahwa SBY akan melakukan tipu daya kepada lawan lawan partai politiknya
Oleh karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menghimbau semua kalangan mahasiswa ,buruh, tani nelayan untuk melakukan penolakan secara besar besaran atas kenaikan harga BBM yang berkedokan bantuan langsung sementara atau BLSM untuk rakyat miskin dan rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM
Banyak hal yang bisa dilakukan untuk tidak melakukan kenaikan harga BBM atau pemberian BLSM pada rakyat kalau mau berbicara keadilan bagi rakyat terkait politik harga BBM misalnya dengan memberlakukan petrol tax yang dibebankan pada kendaraan bermotor pribadi dengan beban pajak atau tax yang tinggi setiap tahunnya
Contoh : setiap Mobil Pribadi di asumsikan dalam 1 hari mengunakan 10 liter BBM dan dibebankan petrol tax dengan selisih split harga antara harga BBM internasional dengan harga BBM subsidi .dimana didapatkan split harga Rp 4500 dan dikalikan 10 liter didapatkan Rp 45000/perhari yang dibebankan sebagai petrol tax bagi kendaraan pribadi.
Dalam satu tahun berarti petrol tax yang harus dibayarkan oleh mobil pribadi yaitu Rp 45.000 dikalikan 365 hari sebesar Rp 16.425.000 .Dan jika dikalikan dengan jumlah mobil Pribadi yang berjumlah 20 juta unit maka diadapat pemasukan petrol tax dari mobil pribadi sebesar 328,5 Trilyun rupiah ,ini baru dari kendaran pribadi belum lagi jika dengan kebijakan untuk menaikan royalty bagi pemerintah terhadap sector pertambangan dan migas
Sedangkan untuk kendaraan yang digunakan untuk public transport dan yang digunakan untuk berproduksi tidak dikenakan petrol tax sehingga produk yang dihasilkan dari sector industry jasa dan barang akan tetap murah dan cenderung dapat bersaing .
Hitungan mengenai Petrol Tax merupakan suatu contoh untuk membuktikan bahwa SBY melakukan kebijakan kenaikan BBM bukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional tapi untuk kepentingan politik praktis SBY dan keluarganya serta partainya untuk melindungi dari pengadilan rakyat terhadap SBY setelah tidak berkuasa lagi atas dosa dosa yang dilakukan selama SBY memerintah seperti akan diungkapnya kasus kasus mega korupsi yang terjadi diera SBY yang memungkin keterlibatan keluarga SBY.
Alasan penolakan ini sangat berdasar karena dengan naiknya harga BBM maka perekonomian nasional akan semakin hancur dengan tingginya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat dan makin banyak buruh yang akan di PHK akibat dampak kenaikan BBM akibat melonjaknya biaya operasional dan tuntutan kenaikan upah oleh buruh terhadap perusahaan perusahaan
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu juga menduga tidak ada yang gratis bagi parpol dan politisi yang akan mendukung kenaikan harga BBM dan pura pura menolak kenaikan harga BBM , kami mendapat informasi bahwa ada dana disiapkan sejumlah dana besar untuk mengamankan kebijakan kenaikan harga BBM dan pengelontoran dana kompensasi kenaikan harga BBM yang akan diguyur ke politisi senayan dan partai politik
Oleh karena itu FSP BUMN Bersatu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk secara ketat dan intens mengawasi dan melakukan penyadapan nomor nomor handphone politisi senayan,petinggi petinggi istana dan petinggi parpol jelang kenaikan harga BBM yang akan digelontorkan oleh SBY .
Oleh karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menghimbau semua kalangan mahasiswa ,buruh, tani nelayan untuk melakukan penolakan secara besar besaran atas kenaikan harga BBM yang berkedokan bantuan langsung sementara atau BLSM untuk rakyat miskin dan rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM
Jakarta 13 Juni 2013
HP: 0811996229
Tidak ada komentar: