Pemerintahan SBY - Boediono Gagal Berantas Korupsi

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, agenda pemberantasan korupsi yang digembar-gemborkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono masih sebatas wacana.

Buktinya, dalam satu tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, belum ada peningkatan yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi sebagaimana yang dijanjikan saat kampanye pilpres lalu.

"Janji dalam masa kampanye hanya sekadar janji. Tidak ada kemajuan signifikan dalam penuntasan kasus korupsi besar, misalnya dalam kasus Gayus Tambunan," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/10).

Indikator gagalnya pemerintah di bidang pemberantasan korupsi, kata Febri, dapat dilihat dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan institusi Kejaksaan dan Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemberantasan korupsi yang dilakukan ketiga institusi penegak hukum itu, tidak lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. "Karenanya, SBY-Boediono jangan mengklaim telah melakukan upaya pemberantasan korupsi," katanya.

Yang mengherankan, ujar Febri, keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum yang menjadi lembaga kebanggaan Presiden SBY, ternyata tidak membawa hasil maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Yang terjadi, katanya, rekayasa ditutup dengan rekayasa.

"Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang digadang-gadang SBY, tidak membawa hasil banyak. Satgas tidak berperan maksimal.

Misalnya, dalam kasus Gayus Tambunan yang diproses hanya aktor kelas teri, dan ini disetting dan dibatasi pengusutan hanya pada pelaku kecil saja. Jadi intinya, pemberantasan mafia hukum gagal total, rekayasa ditutup dengan rekayasa," ujarnya menambahkan.

Kondisi seperti ini, katanya, membuktikan bahwa pemerintahan pimpinan SBY-Boediono, tidak mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberantas korupsi. Hal tersebut, semakin diperjelas dengan keluarnya kebijakan memberikan grasi, remisi dan pembebasan bersyarat terhadap para koruptor.

Pernyataan senada juga dikemukakan peneliti hukum ICW Donal Fariz. Donal mengatakan, dalam setahun pemerintahan SBY-Boediono, pemberantasan korupsi gagal. Indikasi dari kegagalan tersebut, katanya, terjadinya kriminalisasi dua pemimpin KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

"Di sisi lain, Jaksa Agung tidak mampu membenahi institusinya secara internal. Sementara itu, kinerja dari Kepolisian RI juga tidak berjalan dengan baik. Polri tidak mampu menangani kasus rekening tidak wajar sejumlah petingginya," ujarnya menambahkan.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan internal PKS pada tahun pertama pemerintahan KIB jilid II, bidang hukum dan ekonomi dinilai yang paling jeblok.

Hal tersebut, kata Anis, disebabkan kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan munculnya ketidakpastian hukum di Indonesia.

"Dari kedua aspek tersebut (ekonomi dan hukum), permasalahannya ada pada koordinasi dalam kabinet. Adanya penilaian dari UKP4 justru hanya mencari kambing hitam dari permasalahan, bukan mencari solusi terhadap permasalahan," katanya.