upperads

Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

POLITIKAL NEWS

Business

Technology

KRIMINALITAS

ANTI KORUPTOR

Sports

POROS KALTENG

Wakil Gubernur Jateng Kawal Nasdem sebagai Ormas

Poto:Media Indonesia
Semarang - Banyak kalangan menilai, pendirian Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan salah satu upaya pendiri Surya Paloh untuk membangun sebuah Partai Politik baru ditanah air. Bila benar, kemungkinan berbenturan dengan pengurus didaerah bisa saja terjadi.

Sebelumnya Ketua Pengurus Wilayah Dasdem Kalteng Fridawaty yang berhadap perkumpulan kelompok itu tetap menjadi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Lalu terbaru, Ketua Pengurus Wilayah Nasdem Jateng, Rustriningsih menyatakan hal yang sama. Dia bahkan sudah menyiapkan bahan untuk rapimnas, yang salah satu materimnya akan mengawal Nasdem tetap menjadi Ormas yang kokoh.

Untuk materi Rapim itu, Rustriningsih mengaku telah mendapat masukan dari dan saran dari para sesepuh, pengurus, dan simpatisan Nasdem di Jawa Tengah. "Hasilnya kami akan tetap konsisten mengawal agar Nasdem tetap berdiri kokoh menjadi ormas," kata Rustri, yang juga Wagub Jateng seperti dilaporkan mediaindonesia, Sabtu (29/1) malam.

Diakuinya, diantara masukan itu, yang menginginkan Nasdem menjadi parpol juga cukup kuat. Namun, untuk menyuarakan gerakan moral dan hati nurani, timpalnya, akan lebih terasa manfaatnya bila Nasdem tetap sebagai ormas.

Rustri mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih dalam bila seandainya dalam Rapimnas ternyata yang menginginkan Nasdem sebagai Parpol lebih dominan. Demikian pula bila dalam Rapimnas nanti muncul wacana Ormas Nasdem diharapkan melahirkan Parpol. "Kami masih akan mengkajinya lagi. Tetapi Insya Allah masih akan tetap sebagai ormas," harapnya.

Wakil Gubernur Jateng itu akan memimpin pengurus Nasdem Jateng mengikuti Rapimnas I yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC).

Sementara itu, Koordinator Wilayah Jawa dan Bali Pengurus Pusat Sugeng Suparwoto menjelaskan, rangkaian acara rapimnas dan HUT I Nasional Demokrat didahului dengan seminar penutup Simposium Nasional Restorasi Indonesia.

Seminar akan berlangsung Minggu (30/1) mulai pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB. Isi dari acara itu menurutnya salah satunya pemaparan tentang draf konsep Restorasi Indonesia yang terdiri atas empat bidang.

Di antaranya bidang restorasi secara umum yang akan disampaikan Ketua Dewan Pakar Nasdem Siswono Yudho Husodo. Bidang ekonomi akan dipaparkan Prof Didik J. Rachbini, bidang politik oleh Ferry Mursyidan Baldan, dan terakhir bidang budaya disampaikan oleh Prof Bachtiar Ali.

Ditemukan Ladang Ganja Seluas Dua Ha di Aceh Selatan

Poto : Media Indonesia
Aceh Selatan - Ladang ganja kembali ditemukan di Provinsi Aceh. Penemuan kali ini di kawasan hutan Gunung Meranti, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, dengan luas ladang mencapai 2 hektare.

Ladang ganja itu ditemukan Rabu (26/1) lalu oleh Badan Narkotika Provinsi (BNP) Aceh bersama jajaran Polres Aceh Selatan. "Dari 2 hektare tanaman ganja, sekitar 1,5 hektare ditumbuhi tanaman ganja yang berumur 3-5 bulan atau siap panen yang jumlahnya sekitar 1.300 batang," kata sebuah sumber.

Sedangkan sekitar 500 batang masih dalam persemaian. Temuan itu berawal dari informasi masyarakat yang mengetahui ada aktivitas petani ganja di kawasan pengunungan itu. Setelah mendapat informasi, tim gabungan BNP dan jajaran Polres Aceh Selatan langsung melakukan penyisiran lokasi.

Saat dilakukan penggerebekan tidak ditemukan pemilik ribuan batang tanaman ganja tersebut. Sebagian tanaman ganja dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi dan sebagian lain dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk barang bukti.

Ketua BNP Aceh, Muhammad Nazar, yang juga wakil Gubernur Aceh mengatakan pihaknya akhir ini terus meningkatkan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk pemberantasan narkoba jenis ganja, sabu, putau, dan lainnya.

"Kami juga membangun desa bebas narkoba dengan cara melibatkan tokoh masayarakat, pemuka agama dan pemuda setempat" kata Muhammad Nazar, seperti dilaporkan mediaindonesia, kemaren.

Korban Tewas Peristiwa Kebakaran Feri ada 19 Orang

Poto : hileud.com
Bandar Lampung - Jumlah korban tewas kecelakaan kapal KMP Laut Teduh II di Selat Sunda telah mencapai 19 orang. Dua di antaranya yang sudah dilakukan evakuasi, demikian kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Brigjen Sulistyo Ishak, kemaren.

"Dua warga Lampung sudah dievakuasi ke Kalianda Lampung Selatan pada Jumat siang," katanya, di Bandarlampung, Jumat (28/1). "Tidak menutup kemungkinan korban tewas akan bertambah apalagi yang berasal dari Lampung, mengingat hingga saat ini pencarian dan penyisiran oleh tim SAR masih terus dilakukan," timpalnya.

Dalam membantu proses penemuan penyisiran pada sekitar lokasi terbakarnya KMP Laut Teduh di Selat Sunda, pihak Polda Lampung menurunkan tiga kapal bantuan. Dua kapal yang diturunkan untuk membantu penyisiran korban itu berasal dari Polair Polda Lampung dan satu diantaranya merupakan backup bantuan dari Mabes Polri.

Menurut Ishak, berdasarkan informasi terkini yang diperoleh, jumlah kendaraan yang terbakar di dalam kapal tersebut adalah sebanyak 89 kendaraan, termasuk bus dan truk. "Kami hanya membantu penyisiran dengan status bawah kendali operasi, termasuk tim identifikasi korban bencana," sebutnya.

Jumlah penumpang selamat pada kapal Feri KMP Laut Teduh II yang terbakar Jumat dini hari sebanyak 427 orang. Kapal tersebut terbakar di dekat perairan Merak pada Jumat dini hari.

120 Rumah Terendam Banjir Luapan Sungai Dua

Pekanbaru - Luapan sungai Dua di Kecamatan Rambahsamo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, mengakibatkan 120 rumah di tiga desa setempat tergenang air banjir. Tiga desa dilanda banjir itu di antaranya Lubuk Napal, Eluk Aur dan Desa Rambahsamo.

Kepala Dinas Sosial Rokan Hulu Juni Syafry di Pasir Pangarayan, kemaren Jumat (28/1), mengatakan, ketinggian air menggenangi tiga desa, Lubuk Napal, Eluk Aur, dan Desa Rambahsamo, mencapai setengah meter hingga satu meter.

Banjir sendiri terjadi sejak Kamis (27/1) dan menggenangi sekitar 120 rumah di tiga desa tersebut. Desa tersebut termasuk dalam daerah rawan banjir karena berlokasi di tepi Sungai Dua yang kerap meluap saat curah hujan tinggi.

"Untungnya sejak Jumat siang, banjir di dua desa mulai surut. Namun, banjir di Desa Lubuk Napal masih terjadi dengan ketinggian air satu meter," ucapnya.

Sejauh ini masih belum ada laporan warga yang mengungsi akibat banjir tersebut. Dinas Sosial Rokan Hulu mulai menyalurkan bantuan makanan untuk meringankan beban para korban banjir. Bantuan yang telah disalurkan berupa 120 paket sembako.

Agar bantuan mudah dan cepat tersalurkan, pihak Dinas Sosial setempat mengharapkan kepala desa dan camat segera melaporkan kondisi lapangan terutama tempat dan jumlah barang yang harus dibutuhkan.

"Kita maunya segera melanyalurkan bantuan, untuk itu kita perlu data cepat dan akurat agar semuanya berjalan lancar," katanya.

Palangkaraya Memiliki Keunggulan Menjadi Ibukota RI

Makasar - Ibukota Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangkaraya dinilai memiliki keunggulan dibandingkan daerah lain sebagai calon Ibukota Negara Indonesia menggantikan DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ryaas Rasyid dalam seminar nasional bertajuk Ibu Kota Negara, Harapan dan Tantangan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/1/2011).

Palangkaraya dinilai mempunyai tiga syarat penting untuk menjadi ibu kota pemerintahan, yakni lahan yang luas, jumlah penduduk sedikit, dan minim potensi bencana. Bencana yang mungkin terjadi di Kalteng hanya kebakaran hutan dan banjir.

"Kedua, bencana itu bisa diprediksi dan ditangani secara teknis sehingga lebih realistis jika membangun Palangkaraya menjadi ibukota pemerintahan," timpal Ryaas Rasyid.

Menurut Ryaas, konsep memindahkan pusat pemerintahan ke daerah baru yang jauh dari hingar bingar kota, besar persis seperti yang dilakukan sejumlah negara. Pemerintah Australia, misalnya, memindahkan ibukota negara dari Sidney ke Canbera. Begitu pula dengan Pemerintah Brasil yang memindahkan ibu kota ke kawasan kecil Brasilia karena Rio de Janeiro semakin padat.

"Ibukota negara tidak harus dipindahkan ke daerah yang perekonomiannya sudah maju. Jika pusat pemerintahan nanti dipindah, maka Jakarta bisa tetap menjadi pusat perekonomian, seperti Washington DC dan New York di Amerika Serikat," ungkap Ryaas.

Daerah yang relatif masih sepi seperti Palangkaraya justru menawarkan suasana kondusif, sehingga pemerintahan diharapkan berjalan dengan efisien dan produktif. Rencana menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota baru bahkan telah dicetuskan mantan Presiden Soekarno pada tahun 1957.

Selama ini kemacetan dan banjir yang selalu terjadi di Jakarta dianggap mengganggu kinerja pemerintah. Itu sebabnya Ryaas berharap wacana pemindahan ibu kota menjadi prioritas pemerintah mengingat Jakarta sudah tidak bisa dipertahankan sebagai ibu kota.

"Kebergantungan terhadap Jakarta justru kurang menguntungkan dari sisi pertahanan dan keamanan negara," ujar Ryaas.

Narasumber lain yang hadir dalam seminar ini adalah mantan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng dan Pengajar Bidang Pertahanan dan Keamanan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Laksamana Muda Willem Rampangilei.

Saat berbicara, Tanri Abeng mengusulkan adanya relokasi kementerian ke tiga kota di Tanah Air, yakni Palangkaraya, Medan, dan Makassar. Sejumlah kementerian yang membawahi urusan energi, lingkungan hidup, tenaga kerja, perdagangan, dan perindustrian, diusulkan berkedudukan di Palangkaraya dan Medan.

Sementara kementerian yang mengurusi pembangunan daerah tertinggal, kelautan, dan pekerjaan umum bertempat di Makassar. "Selain mendekatkan para menteri pada persoalan riil di lapangan, relokasi akan menopang pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa yang selama ini masih tertinggal," tutur Tanri Abeng.

Dengan kemajuan teknologi informasi, rapat dengan presiden bisa dilakukan melalui teleconference sehingga lebih efisien. Presiden juga harus mendelegasikan kewenangan kepada para menteri yang berkedudukan di daerah untuk mengatasi kesenjangan wilayah barat dan timur Indonesia.

Tambak Bandeng Hancur Ribuan Hektare

Gresik - Petani tambak Desa Mengare, Bungah, Gresik, Jawa Timur, harus menanggung kerugian hingga ratusan juta rupiah setelah ribuan hektare tambak bandeng mereka hancur diterjang gelombang tinggi, baru-baru ini.

Desa Mengare termasuk sentra penghasil bandeng. Namun, sejak gelombang setinggi tiga meter menerjang, budi daya bandeng yang berusia dua hingga tiga bulan ikut hanyut. Ini yang membuat petani tambak merugi karena gagal panen.

Untuk menanggulangi kerusakan yang lebih parah, para petambak bergotong royong memperbaiki tanggul. Mereka memasang sak berisi pasir dan papan Dari bambu di pematang tambak yang lokasinya langsung berhadapan dengan bibir laut.

Meski hasilnya tak maksimal, karena sewaktu waktu dapat kembali tergerus gelombang tinggi, para petani terus berjuang memasang tanggul. Sebab, hanya itulah yang bisa dilakukan petani agar tak mengalami kerugian lebih banyak lagi.

Para petani tambak berharap, pemerintah turun tangan dengan membuat bangunan pemecah gelombang. Dengan begitu abrasi tidak semakin meluas menghancurkan tambak petani setempat.

PT Drydocks Dituding Ingkari Pembayaran Kontrak

BATAM - Perusahaan galangan kapal, PT Drydocks di Tanjung Uncang, Jumat (14/1/2011) kemaren, kedatangan tamu istimewa dari Komisi IV DPRD Kota Batam. Namun ketangan wakil rakyat itu bukan untuk hearing atau kegiatan semacam lainnya, melainkan untuk mendedline pihak PT Drydocks, terkait utang kewajiban terhadap pihak subkontraktor.

"Kami berupaya melakukan mediasi dengan pihak PT Drydocks agar mau membayarkan kewajiban terhadap pihak subkontraktor," beber Udin P Sihaloho, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam.

Desakan dewan dalam kunjungan mereka ke PT Drydocks itu, pihak perusahaan diberi tenggat waktu hingga empat hingga, Selasa (18/1/2011), untuk memutuskan kapan jawdal pembayaran diselesaikan. Setelah itu, Rabu (19/1), pihak perusahaan akan dikirim surat panggilan untuk hearing (dengar pendapat) di ruang paripurna dewan setempat.

Rombongan Komisi IV DPRD Batam sendiri diterima langsung Direktur Lapangan Drydocks World Indonesia, Alan. Kepada para wakil rakyat itu, pihak perusahaan berjanji akan segera menggelar rapat dengan manajemen Drydocks Asia di Singapura, dalam waktu dekat ini.

Alan beralasan keterlambatan pembayaran kontrak kerja itu terjadi karena pihaknya melakukan pergantian konsultan keuangan. "Kami berjanji akan mecarikan solusi terbaik, secepatnya," timpal Alan.

Sebelumnya, puluhan perwakilan dari perusahaan subkontraktor (Subkon) PT Drydocks World mendatangi Komisi IV DPRD Kota Batam. Mereka melaporkan perusahaan main-contraktornya (PT.Drydocks Asia), tidak membayar kontrak selama beberapa bulan terakhir.

Ada 30 perusahaan subkontraktor yang pembayaran kontraknya digantung oleh PT Drydocks itu, dengan masing-masiang nilai tagihan antara Rp500 juta hingga Rp8 miliar. Jatuh tempo penagihan juga tak sama, ada yang sejak Mei hingga September tahun lalu.

Dalam perjanjian kontrak disebutkan, pembayaran tagihan paling lambat 30 hari per tanggal invoice. Namun pihak pengadu tak menjelaskan bentuk pekerjaan yang mereka telah lakukan, termasuk kaitannya dengan proyek pekerjaan perusahaan pemegang job.

Dewan Pangkas Dana untuk Penyambutan Presiden

Kupang - DPRD Pemerintahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk punya nyali. Usulan dana sebesar Rp.3 milyar untuk akumudasi penyambutan kedatangan presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono ke daerah tersebut, dipangkas kalangan dewan.

Dana tersebut termuat dalam Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2011 yang diusulkan Pemerintah Kota Kupang untuk ditetapkan pengesahaannya oleh DPRD setempat.

"Memalukan sekali, jika pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk menyambut presiden di daerah," kata Ketua DPRD Kota Kupang, Viktor Lerik, seperti dilaporkan Tempo dari Kupang, Rabu (12/1).

Presiden SBY dipastikan akan melakukan kunjungan ke Kupang, NTT pada Februari depan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN). Dalam kunjungan itu, Presiden akan meresmikan Gong Perdamian di Kota Kupang yang telah dibangun pemerintah kota.

Menurut Victor, pihaknya menilai dana penyambutan presiden tidak efisien dan tidak wajib, untuk itu Dewan memangkasnya. Namun, upaya ini tidak di setujui oleh Pemerintah Kota Kupang. "Wali Kota kebakaran jenggot dengan dipangkasnya dana tersebut," katanya.

Dia mengatakan, jika benar dana itu di siapkan untuk menyambut SBY di Kupang, maka ia meminta agar SBY tidak datang ke NTT. "Presiden punya dana taktis sendiri, pemerintah Kota tidak perlu siapkan dana lagi," katanya.

Ia pun menolak kedatangan Presiden ke Kota Kupang, jika harus menyediakan dana sebesar Rp3 miliar untuk menyambutnya di Kupang. "Saya tolak kedatangan SBY, jika betul Pemkot harus menyiapkan dana Rp3 miliar ntuk penyambutan," katanya.

Dia mengatakan, hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT ditegaskan bahwa pemerintah povinsi sudah menyiapkan dana untuk menyambut presiden. "Harusnya presiden datang membawa bantuan bagi daerah, bukan daerah keluarkan uang untuk sambut presiden," tegasnya.

Dia menilai Wali Kota Kupang, Daniel Adoe mengambil keuntungan dengan kedatangan presiden ke Kupang dan sengaja menyiapkan dana penyambutan sebesar Rp3 miliar. "Saya melihat Wali Kota bermain di air keruh dengan kedatangan presiden," tudingnya.

Pihak Pemkot Kupang belum berhasil dikonfirmasi terkait pernyataan Ketua DPRD Kota Kupang, Viktor Lerik. Hanya saja, dalam Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2011 Pemkot Kupang, pengesahan ditandatangani Walikota Kupang, Daniel Adoe.