Terkesan Pemerintah Pusat Kurang Mendukung Perkembangan Daerah

By: Mardedi on 11/19/2010 12:35:00 AM / comment : 0 allnews, borneo, Kalteng, palangkaraya, porosborneo, poroskalteng

web

PALANGKARAYA - Dampak buruk akibat belum juga disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mengemuka. Berbagai kalangan menilai, belum juga ada kepastian soal RTRWP Kalteng, menguatkan kesan bila pemerintah pusat masih setengah hati mendukung kemajuan perekonomian didaerah, khususnya disektor investasi pemanfaatan SDA setempat.

Sebagaimana sering dikemukakan berbagai kalangan di Kalteng sebelumnya, molornya pengesahaan RTRWP Kalteng sangat berdampak sekali pada kemajuan perekonomian masyarakat setempat. Ini karena, kemajuan usaha masyarakat masih amat sangat tergantung pada tingginya investasi para investor. Sedangkan kini, tepatnya sejak terjadi kontroversi soal RTRWP Kalteng yang berdampak pada molornya pengesahaan, kalangan investor banyak yang menangguhkan kegiatan.

"Kami disini, barometer peningkatan perekonomian dilihat dari banyaknya pakaian dan celana laku setiap harinya. Jujur, sejak terjadi kontroversi soal RTRWP, hingga moloronya beberapa kali pembahasan di kalangan legislatif, terjadi penurunan terus menerus daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pakain," kata Norani, salah seorang pedagang Pasar Barito Permai, Muara Teweh, Kamis (18/11/2010).

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kuala Kapuas, HM Mawardi, mengakui dampak belum diterbitkannya RTRWP Kalteng berpengaruh terhadap pengembangan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi diwilayahnya. Itu karena, perkembangan program pembangunan dan ekonomi setempat masih tergantung dari maju mundurnya investasi masuk daerah setempat.

"Belum adanya RTRWP ini menjadi kendala dalam pemberian izin kawasan bagi investor. Kini investor pun ragu berinvestasi karena tidak adanya kepastian hukum terkait status kawasan didaerah ini," kata HM Mawardi kepada wartawan, kemaren.

Karenanya, kader PDIP Kalteng itu berharap RTRWP Kalteng segera rampung agar pergerakan perekonomian dan pembangunan kembali bergerak cepat. "Masyarakat sangat berharap hal ini," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, sejak sebulan terakhir dokumen RTRWP Kalteng baru pada tahap pembahasan oleh Komisi IV DPR RI. Namun apakah sudah rampung atau sebaliknya, masih belum diketahui perisis. Pengesahaan RTRWP Kalteng ini termasuk pemecah rekor terlama, padahal yang namanya tim DPR RI sudah sering kali turun ke daerah yang katanya untuk melihat secara langsung fakta dilapangan.

Layanan Internet Murah Kini Menjangkau Kecamatan

By: Mardedi on 11/18/2010 11:39:00 PM / comment : 0 allnews, borneo, Kalteng, palangkaraya, PENDIDIKAN, porosborneo, poroskalteng

PALANGKARAYA - Tiga tahun belakangan, dunia maya tak lagi asing bagi sebagian masyarakat desa pedalaman di 13 kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Tersedianya akses internet dari berbagai operator selular memudahkan pengguna di daerah pedalaman melakukan browsing situs kesukaannya.

Hoby baru masyarakat desa pedalaman Kalteng itu, kini semakin mudah dan nyaman dengan adanya Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang belakangan mulai terpasang di masing-masing kecamatan.

Kepala Bidang Teknologi Informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Provinsi Kalteng, Ati Mulayati kepada wartawan di Palangka Raya mengatakan, PLIK kini sudah terpasang di 111 kecamatan di Kalteng. Rencananya program itu untuk 132 kecamatan setempat.

"Bisa dikatakan PLIK untuk Kalteng sudah melebihi target ditetapkan sebanyak 112 kecamatan atau sekitar 93 persen. Ada juga kecamatan yang lebih dari satu terpasang PLIK," ungkap Ati Mulayati.

Menurutnya, jaringan internet untuk kecamatan itu adalah program pemerintah pusat melalui Univesal Service Obligation (USO). Program itu, imbuhnya, dikelola langsung Balai Telekomunikasi Infomatika Pedesaan (BTIP) Ditjen Postel Kementerian Komunikasi RI.

"PLIK sebagai perwujudan dari visi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berbasis informasi secara bertahap hingga 2025," tegasnya.

Tujuan lainnya yakni untuk meningkatkan sinergitas, integritas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi sebagai wahana partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun, meski itu salah satu program pemerintah pusat yang tujuannya agar masyarakat desa pedalaman juga melek ilmu teknologi, tetap saja dikenakan tarif. "Tarifnya murah, hanya Rp 2000 per jam," kata Ati.

Diakuinya, sebagai penyedia jasa untuk program layanan internet di kecamatan itu adalah PT Aplkanus Lintasarta. Jaringan internet yang sudah tepasang tersebut, dipastikan akan terkoneksi secara keseluruhan pada akhir Desember.

Diharapkan program itu bisa memberikan pembelajaran untuk masyarakat, terutama cara-cara menggunakan internet dan aplikasinya, kemudian bisa menyediakan portal usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) serta pengembangan portal pendidikan bagi anak - anak di pedesaan.

"Akan tetapi, PLIK akan dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dukungan pemerintah daerah baik kabupaten, kota dan kecamatan untuk melibatkan UMKM dalam memanfaatkan sarana tersebut guna pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan produktivitas dan peningkatan ekonomi daerah," ucapnya.

"Seluruh provinsi akan mendapatkan program layanan internet, hanya jumlahnya tidak sama tiap daerah, tergantung dari usaha masing - masing wilayah memperjuangkannya," timpalnya.

Diyakininya, memasuki 2011 nanti seluruh kecamatan di Kalteng, sudah terpasang seratus persen program PLITK. Untuk itu, diharapkan program itu mampu dimanfaaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat di kecamatan dan desa pedalaman, paling tidak untuk pengenalan internet dan komputer.

"Pasilitas itu bisa juga dimanfaatkan untuk pelatihan atau kursus ilmu komputer dan internet, untuk tempat praktek bagi pelajar yang belum memiliki laboratorium komputer. Karena sebagian PLIK ditempatkan pada lokasi sekolah sehingga mudah diakses," pungkasnya.

Tenaga Honorer Pemkot Banjarbaru Pertanyakan Nasib

By: Mardedi on 11/13/2010 11:26:00 AM / comment : 0 allnews, borneo, KALSEL, porosborneo

BANJARBARU-Ditengah prosesi tahap pendaftaran peserta pada pelasanaan penerimaan CPNS Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) sedang berlangsung, aksi demo justru dilancarkan para tenaga honorer setempat.

Mereka pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemkot Banjarbaru meminta bantuan wakil rakyat setempat untuk menyelesaikan nasib mereka yang tak juga dianggat menjadi CPNS padahal sudah lama mengabdi di instansi pemerintahaan setempat. Kemaren mereka menemui anggota legislative di kantor DPRD Pemkot setempat.

"Kami sudah lama menjadi pegawai meski baru status tenaga tidak tetap. Sekarang kami menuntut hak kami dan minta kejelasan dari Pemkot Banjarbaru. Kami terpaksa minta bantuan wakil rakyat, karena sudah lama aspirasi ini kami suarakan tapi tak juga ada penyelesaian berpihak kepada kami," kata Syamsu Rizal, salah seorang dari pendemo..

Kepada wartawan disela aksi demo, Syamsu Rizal mengaku bila disirnya sudah lama menjadi pegawai tenaga honorer Disperindagtamben Pemkot Banjarbaru. Menurutnya, aksi demo itu terpaksa mereka gelar karena menemukan banyak janggalan terkait status mereka termasuk penyampaian data dianggap tidak transparan lagi.

Misalnya soal permintaan pengiriman berkas untuk verifikasi BKN pusat terhadap 142 PTT (honorer) yang masuk database rencana diangkat langsung menjadi CPNS Pemkot Banjarbaru. Diakuinya, hingga saat ini baru 85 orang yang diminta mengirimkan berkas. Selebihnya, termasuk dirinya tak ada perintah atau panggilan melengkapi berkas.

Ketidak jelasan itu yang membuat dia bersama rekannya merasa emosi. Mereka sangat berharap kalangan wakil rakyat bisa turut membantu nasib mereka. "Jujur banyak kejanggalan dalam data orang-orang yang masuk database itu. Saya tahu perisis beberapa tenaga honorer yang masuk dibelakang saya. Tapi mereka kok masuk database dan sudah diminta mengirim berkas lagi," ungkapnya kesal.

Terpisah, kepada wartawan pihak Pemkot Banjarbaru mengakui bila pendataan tenaga honorer yang masuk database BKN pusat hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian. "Pendataan itu belum final, tidak benar ada upaya mengkorbankan honorer lainnya. Asal memang memenuhi syarat, mereka tenaga honorer pasti diangkat CPNS," kata Kepala Bapegdiklatda Pemkot Banjarbaru, Wahyudin.

Disebutkannya, nanti 22 November mendatang tim dari BKN pusat yang bertugas melakukan validasi dan verifikasi data tenaga honorer datang ke Pemkot Banjarbaru. Bagi tenaga honorer merasa ada yang perlu dikomplain silahkan konfirmasi langsung kepada tim BKN pusat itu.

Formasi Dokter Spesialis di Kalsel Kosong Peminat

By: Mardedi on 11/13/2010 10:51:00 AM / comment : 0 allnews, borneo, KALSEL, porosborneo

Poto : Kompas.com

BANJARBARU (SUARAPUBLIC.CO.CC) - Penerimaan CPNS di tanah air selama beberapa tahun ini ternyata belum mampu mengakomudir jumlah pengangguran didaerah, termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel). Baru hari ketiga pendaftaran, jatah 281 formasi bagi Kalsel sudah terisi semua oleh para pemalamar.

Ini membuat persaingan semakin ketat. Sebab hingga, Sabtu (13/11/2010), jumlah peserta yang mengirim berkas lamaran ke kantor BKD Kalsel di Banjarbaru, dilaporkan masih banyak. Berkas dikirim melalui kantor pos setempat. Hingga Sabtu siang, tercatat sudah 1.774 berkas masuk meja panitia.

"Kursi kosong tidak ada. Semua formasi sudah terisi. Kita tetap membuka pendaftaran hingga waktu ditentukan. Persaingan ketat tergantung peserta bila hendak lulus dalam pengumuman nanti," kata Birhusaini, Koordinator panitia pelaksana penerimaan CPNS Kalsel kepada wartawan, kemaren.

Diakuinya hingga terakhir pendaftaran dibuka Sabtu siang, jumlah pelamar tercatat sebanyak 1.774 orang. Sebanyak 1.434 berkas mendaftar untuk formasi teknis, kemudian 334 berkas masuk bidang tenaga kesehatan, terakhir formasi guru baru ada enam pelamar.

"Jatah Pemprov Kalsel hanya menerima 281 CPNS. Sebanyak 186 formasi untuk tenaga teknis, 84 lainnya untuk tenaga Kesehatan, dan 11 formasi tenaga guru," jelasnya.

Kondisi ini jauh berbeda dengan jumlah pelamar CPNS dilingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru. Hingga, Sabtu siang, hampir semua formasi masih sepi peminat. Baik untuk tenaga Guru, tenaga teknis, maupun tenaga kesehatan.

Bahkan 13 formasi untuk tenaga dokter spesialis, hingga berita ini ditulis masih kosong peminat. Pemkot Banjarbaru akan mengusulkan perubahan formasi, bila hingga waktu pendaftaran habis tetap saja tak ada orang yang berminat untuk menjadi tenaga dokter spesialis.

"Usulan perubahan formasi ini kita sampaikan langsung ke Menpan. Tapi masih kita tunggu hingga waktu pendafran habis. Kita tidak biloh mengajukan usulan perubahan bila setelah hasil tes di umumkan," jelas Sartiyuni, Sekretaris Bapegdiklatda Kota Banjarbaru kepada wartawan, kemaren.

Tercatat 100 Ribu Kasus Penderita ISPA di Kalsel

By: Mardedi on 11/07/2010 07:12:00 PM / comment : 0 allnews, borneo, KALSEL, porosborneo

Warga Padang gunakan masker setelah peningkatan penyakit ISPA

BANJARMASIN - Penduduk pulau Borneo, termasuk masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) sejatinya jauh terhindar dari penyakit pernafasan, karena lingkungan setempat memiliki hutan tropis yang mampu menyuplai oksigen buat penduduk dunia. Tapi fakta bicara lain, ternyata pengidap penyakit pernafasan justru meningkat di Kalsel.

Berdasarkan data dinas teknis Kalsel, penyakit pernafasan yang masih menjadi ancaman bagi masyarakat setempat adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Tiap tahun jumlah penderita penyakit ISPA di Kalsel menunjukan peningkatan signifikan. Tahun ini saja ditemukan 100 ribu orang terkena penyakit ISPA.

"Penyakit ISPA memang masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Kalsel. Tahun ini ada lebih dari 100 ribu kasus terjadi di Kalsel," ungkap drg H Rosihan Adhani MS, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel kepada wartawan, kemaren.

Menurut Rosihan, instansi mereka membagi kasus penyakit ISPA dalam dua kategori. Pertama ISPA dengan kategori sesak napas, kemudian kedua ISPA dengan kategori tidak disertai dengan sesak nafas.

Untuk kasus ISPA sesak napas, data Dinkes Kalsel hingga bulan Oktober 2010 menemukan sebanyak 1004 kasus yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Kemudian untuk ISPA bukan sesak napas terdapat 119.350 kasus, juga tersebar di 13 kabupaten/kota.

Kasus ISPA di Kalsel sendiri terbanyak ditemukan di kota Banjarmasin sekitar 33.083 kasus. Penderita ISPA terbanyak kedua ditempati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan 16.384 kasus. Kabupaten Barito Kuala menempati urut tiga dengan 11.760 kasus, kemudian disusul Kota Banjarbaru terdapat 11.716 kasus.

Meningkatnya penderita ISPA di Kalsel diisukan akibat maraknya penambangan batu bara di daerah setempat. Namun Rosihan enggan menjawab isu itu. Ketika disinggung kepadanya, dia hanya menjawab dengan tersenyum.

“Kalau penyebab utama saya belum berani memastikan. Tapi kalau turut mempengaruhi, mungkin juga. Tapi itu dulu, waktu angkutan batu bara melintas pemukiman warga. Sejak adanya jalur khusus jalur batu bara, penderita ISPA mulai berkurang," katanya.

Menurunya, penyebab lain memang karena kualitas udara di wilayah Kalsel belakangan kurang bagus. Penurunan kualitas udara itu akibat pembuangan emisi dari kenalpot kendaraan yang tiap haru lalu lalang. "Pemukiman padat yang kumuh juga bisa memicu munculnya penderita ISPA," pungkasnya.



Sumber:Dinkes Kalsel

Empat Besar Daerah Penderita ISPA
Banjarmasin 33.083 kasus
Hulu Sungai Utara 16.384 kasus
Barito Kuala 11.760 kasus

Tiga Jaksa Kejaksaan Tinggi Kaltim Dicopot

By: Mardedi on 11/06/2010 01:05:00 AM / comment : 0 allnews, borneo, porosborneo

Sebanyak tiga jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dicopot dari jabatannya dan telah difungsionalkan di Kejaksaan Agung. Ketiga jaksa itu dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus tipikor pada Bank Kalimantan Timur.

"Hasil dari pemeriksaan tim jaksa dari Jaksa Agung Muda Pengawasan telah dinyatakan sebanyak tiga jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan perbuatan tercela dan telah dilakukan pembebasan dari jabatan struktural," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap, Jumat (5/11).

Tiga orang tersebut adalah Baringin Sianturi SH selaku Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Amsir Hunuri SH MH selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi, dan Eko Nugroho SH selaku Kepala Seksi (Kasie) Penyidikan Kejaksaan Negeri setempatm.

"Ketiga orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan tipikor pada Bank Kalimantan Timur," timpal Harahap.

"Sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 4 angka 1 dan angka 8 PP Nomor 53/2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi sudah jelas sementara kena PP Nomor 30 mengenai hukuman disiplin. Namun mereka masih diberikan wewenang untuk mengajukan keberatan," imbuh Babul.

Mereka diduga meminta uang dari Direktur Utama Bank Kalimantan Timur. Sayang, Babul tidak mengetahui nominal tepatnya.

Seperti diketahui, kasus upaya pemerasan dari tiga jaksa itu mencuat setelah masuknya surat kaleng ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) yang menyebutkan terjadi pemerasan dilakukan beberapa petinggi Kejati Kaltim.

Selanjutnya pada 18 Agustus 2010, Jamwas mengirimkan tim sebanyak empat orang yang dipimpin Burhanuddin untuk memeriksa pejabat Kejati Kaltim, termasuk pejabat pemda setempat.

Jalan Desa Lok Buntar Penuh Kubangan Lumpur

By: Mardedi on 11/03/2010 03:30:00 PM / comment : 0 borneo, breakingnews, feature, KALSEL, Martapura, porosborneo

MARTAPURA – Jalan Desa Lok Butar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), penuh dengan kubangan lumpur. Warga setempat mengeluh karena sangat menganggu perekonomian warga setempat.

"Kami sudah sering sampaikan tentang kondisi jalan didesa ini, tapi hingga kini belum juga ada perbaikan dari pemkab. Sudah puluhan tahun kondisi jalan desa seperti ini," ucap Paisal, Kepala Desa Lok Buntar kepada wartawan, siang ini, Rabu (03/11/2010).

Diakuinya bila jumlah penduduk setempat saat ini sudah mencapai empat ribuan lebih. Hal itu menandakan bila usaha masyarakat setempat cukup maju. Hanya sayang, kerja keras warga tak didukung fasilitas memadai, termasuk jalur transportasi.

"Disini kerja pokok warga adalah bertani ladang. Dari hasil pertanian itu kemudian dipasarkan ke pasar tradisional kota terdekat. Selama transportasi rusak, biaya angkut melambung dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan warga tiap harinya," ungkapnya.

Pantauan dilokasi, tampak ada hamparan pasir yang panjangnya kurang lebih dua kilometer. Sisianya hingga mencapai desa setempat baru akses jalan tanah. "Bila hujan, jalan ini sama sekali tak bisa dilewati kendaraan," timpal Paisal.

Kondisi jalan rusak parah itu sangat dikeluhkan warga setempat. Hal itu karena jalan itu merupakan satu-satunya akses menuju desa itu ke ibukota kecamtan dan pasar kota terdekat.

"Bila terjadi hujan kami terpaksa ekstra hati-hati karena semuanya
berlumpur, bahkan sepeda motor sering jatuh karena licin dan berlumpur," timpalnya.

Diakuinya bila usulan sering disampaikan kepada Dinas PU setempat, namun upaya perbaikan transportasi menuju desa mereka belum juga ada aksi dari pihak dinas teknis. "Ini sangat menyakitkan perasaan warga desa," imbuhnya.

Menurutnya, kondisi jalan rusak itu juga menghabat lanjunya perkembangan desa setempat. Karena sebelumnya, desa sangat maju lantaran para pedagang bisa leluasa membawa barang dagangannya dari kota. Sebaliknya hasil pertanian mudah dijual di kota.

"Ini sangat bertolak belakang dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah. Bagaimana hendak maju masyarakat disuatu kampung bila transportasinya buruk seperti ini," pungkasnya.

Hasan sekretaris Desa setempat, menambahkan, mayoritas masyarakatnya saat ini masih tergolong miskin, karena mengandalkan hasil pertanian dan lebih parah lagi di tahun 2010 ini panen gagal, karena semua sawah tergenang air menyebabkan padi tak bisa berbuah.

"Kita anggap tahun ini panen gagal karena padi tak bisa berbuah di tambah lagi air di persawahan hampir satu meter," ungkap Hasan.

Memang melihat kundisi jalan yang tingginya hampir sama dengan permukaan air dirawa sungai Martapura, sangat sulit bisa baik bila tak ditangani secara intens dari dinas teknis. "Ini sanga menyulitkan aktivitas warga," timpal Hasan.

Sektor Pertambangan Sulitkan Kukar Swasembada Pangan 2012

By: Mardedi on 10/31/2010 09:58:00 AM / comment : 0 borneo, breakingnews, KALTIM, porosborneo

SAMARINDA - Pakar pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul) Akhmad Zaini mengatakan, berat bagi Kukar dan Kaltim untuk mencapai swasembada pangan di 2012. Pasalnya, kebijakan sektor pertambangan batubara yang terus menjadi musuh sektor pertanian tak bisa diredam dan kian membabi buta.

"Pertambangan jadi lawan pertanian dan ancaman terbesar pertanian di Kaltim, khususnya Kukar," katanya.

Berdasarkan riset yang dilakukan di sejumlah wilayah di Kukar, kususnya di Kecamatan Tenggarong Seberang dan Loa Kulu yang menjadi sentra pertanian, penurunan produksi dan mutu produksi lahan pertanian yang berada di daerah sekitar tambang batubara disebabkan faktor pasokan kualitas air.

Dalam beberapa kasus, pasokan air yang masuk ke lahan pertanian berkurang akibat penyempitan saluran air yang disebabkan sedimentasi dari aktivitas tambang. Sementara, kualitas air yang tidak baik disebabkan karena bercampur dengan air yang berasal dari lokasi tambang. Apalagi jika air yang masuk ke lahan pertanian bercampur dengan bahan pencemar seperti Fe atau besi.

Dari sejumlah lokasi lahan pertanian di Kukar yang pernah dilakukan riset, produksi padi yang berkisar 2,8 sampai 3 ton per ha, mengalami penurunan menjadi 2,4 sampai 2,5 ton per tahun.

"Tanaman padi yang berada di sekitar tambang kebanyakan menjadi kerdil. Bahkan pertanian yang sangat berdekatan dengan kubangan tambang hanya 1,8 ton per ha," imbuhnya.

Di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, kelompok tani mengalami permasalahan gabah yang cepat busuk. Ia mengatakan, gabah kering dengan perlakuan yang sudah sesuai tidak bertahan lama. Hanya dalam seminggu, gabah kering yang disimpan petani mengalami pembusukan.

Solusi terbaik mengatasi, konversi lahan pertanian ke tambang batubara yang kian meluas adalah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Zaini mengatakan, kendati belum ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang UU No.42 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Pemerintah Daerah bisa berinovasi membuat Perda tentang itu.

"UU No.4/2009 sudah mengatur, tidak boleh melakukan alih fungsi lahan di daerah sentra pertanian karena dapat mengancam ketahanan pangan," katanya. SUMBER : TRIBUNKALTIM.co.id

Data Tambang Batubara di Kukar :
Tahun   Jumlah IUP   Luas Area (ha)
2005          347            528.083,81
2007          412            660.886,21
2009          687            1.237.374,00
2010          749            1.725.231,41
Sumber data : Jatam Kaltim (asi)