upperads

Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

POLITIKAL NEWS

Business

Technology

KRIMINALITAS

ANTI KORUPTOR

Sports

POROS KALTENG

Dana Sendiri Ikuti Lomba Peneliti Belia

> Satu Siswi Raih Special Award


MUARA TEWEH - Satu lagi prestasi luar biasa berhasil diraih siswa teladan SMA Negeri-1 Muara Teweh, Barito Utara (Barut). Prestasi membanggakan itu diraih 3 siswa SMAN-1 Muara Teweh, pada lomba karya ilmiah tingkat provinsi Kalteng, di Palangkaraya.

Tiga siswa berprestasi yang mampu mengharumkan nama baik Barut tersebut, Annisa Saraswati, Nila Cahya dan Hesti Damayanti. Mereka ini masing-masing meraih penghargaan sebagai juara pertama, dan juara II pada kategori non ekologi. 

Bahkan satu siswi berhasil keluar sebagai yang terbaik sehingga berhak atas penghargaan Special Award, predikat tertinggi lomba tersebut pada tingkat Provinsi Kalteng. Sehingga tiga siswa anggota kelompok karya ilmiah Barut itu berhak mewakili Kalteng pada tingkat nasional.

"Special Awar Karya Ilmiah tingkat provinsi Kalteng tersebut diraih Nila Cahya, siswi kelas 12 (III) SMAN-1 Muara Teweh. Kemudian juara I poster non ekologi diraih Hesti Damayanti, dan terakhir Juara II diraih Annisa Saraswati," ungkap Siti Hayati, guru SMAN-1 Muara Teweh, Rabu (26/11).

Namun hanya Annisa Saraswati yang mampu berangkat untuk mengikuti lomba sejenis ke jenjang tingkat Nasional di Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan Nila Cahya, peraih Special Award, batal mengikuti lomba tingkat Nasional. Demikian Hesti Damayanti, juara I Lomba Poster.

Kecuali Hesti tidak ikut tingkat nasional karena berhalangan, sedangkan Nila Cahya batal lomba tingkat nasional lantaran keterbatasan dana. Nila sendiri tergolong dari keluarga tidak mampu, karena orang tua hanya sebagai pekerja loundrei.

"Ini salah satu bahan evaluasi. Agar keikutsertaan siswa Barut pada tingkat provinsi mendapat dukungan materiil dalam keikutsertaan ke jenjang lebih tinggi yakni tingkat nasilnal," tegas Hayati.

Hj Hayati sendiri termasuk guru berprestasi asal Barut. Hayati pernah menerima hadiah penghargaan di Istana Negara Jakarta, setelah berhasil keluar sebagai salah satu finalis lomba guru berprestasi tingkat Nasional. 

Bahkan guru berprestasi disandang Hayati selama tiga tahun berturut-turut dalam kegiatan lomba tersebut. Hanya pada 2014 ini, Hayati berhasil mewakili Kalteng untuk keikutsertaan tingkat Nasional.

"Memang perlu adanya pemahaman mendalam antar semua sekolah dan guru, sehingga murid berprestasi ini tidak terbentur bakat ilmiahnya, sehingga benar-benar mampu diandalkan bagi bangsa ini di dewasanya kelak," kata Hayati.

Uniknya, keikutsertaan Kelompok Karya Ilmiah Remaja SMAN-1 Muara Teweh pada kegiatan lomba peneliti belia tingkat Kalteng 2014, atas inisiatif Hayati, selaku pembina dan pembimbing kelompok yang didirikannya pada 2006 silam itu.

Beruntungnya, para siswa memiliki semangat tinggi dalam mengikuti lomba tersebut. Sehingga dengan tulus patungan dana, untuk biaya keberangkatan mereka ke Palangkaraya. Dana BOS tidak mengakomudir kegiatan mereka. edi

Sekolah Masih Pungut Biaya Komite dari Murid

MUARA TEWEH - Sejumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Barito Utara (Barut) ternyata hingga masih memberlakukan kebijakan memungut berbagai biaya kepada murid mereka.

Keluhan pungutan biaya sekolah itu setidaknya diungkapkan sejumlah warga Trehean, Kecamatan Teweh Selatan, dan beberapa orang tua murid SMAN-3 Trehean.

Padahal sudah ada larangan pungutan melalui instruksi Bupati Barut H.Nadalsyah sejak 2013 lalu. Dalam hal itu, biaya operasional dan penyediaan fasilitas diusulkan kepada pemerintah.

"Ini bukan persoalan kecil besarnya jumlah pungutan. Tapi soal legalitasnya. Kami harus melaporkan karena ada instruksi bupati 2013 lalu, soal larangan pungutan ini," kata Asri, warga setempat.

Di sisi lain, beberapa orang tua murid menambahkan, bahwa adanya pungutan itu muncul setelah para guru menggelar rapat internal bersama pengurus komite sekolah.

Pungut sendiri disepakati sebesar Rp 20 ribu perbulan persiswa, dipergunakan untuk membangun tempat parkir kendaraan para murid.

Terkait hal itu, Kepala SMAN-3 Trehean, Musleja menegaskan, bahwa adanya pungutan tersebut murni atas inisiatif para orang tua murid yang tergabung dalam pengurus komite sekolah.

Karena itu, pihak sekolah sempat menolak diberlakukannya pungutan, yang dikawatirkan akan mengganggu atau mempengaruhi proses dukungan dana untuk penambahan sarana dan fasilitas belajar dari pemerintah daerah.

"Makanya sampai saat ini kami tetap berupaya mendapatkan masukan positif dari pihak lain. Karena komite menjamin pungutan tak melibatkan pihak sekolah," kata Musleja, di kantor Disdik, Kamis (23/10) sore.

Sekolah ini, SMA Negeri-3 Trehean, baru saja naik status dari swasta ke jenjang sekolah negeri. Secara otomatis wajib mendapat sokongan dana pemerintah. Sehingga tidak boleh memungut biaya kepada muridnya. edi

Perhatikan Sarana Pendidikan

MUARA TEWEH - Pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan di Barito Utara (Barut) harus merata di seluruh kecamatan. Kalangan DPRD Barut mengingatkan soal ketersediaan fasilitas pendidikan, mengingat pembangunan belum mencakup sekolah desa pedalaman.

"Ini kami minta wajib menjadi perhatian dalam menyusun program pembangunan kedepan. Ketersediaan fasilitas pendidikan masih pada sekolah tertentu," kata H.ABRI, anggota DPRD Barut kader PPP di ruang Komisi A, Kamis (9/10).

Menurutnya, tak hanya sekolah pedalaman, masih banyak pula gedung sekolah di pinggiran kota Muara Teweh, masih dalam kondisi memprihatinkan akibat keterbatasan fasilitas pendukung sarana belajar mengajar.

Diharapkan tersedianya sarana memadai, kedepannya mampu mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak didik. Sehingga lulusan siswa Barut akan benar-benar mampu bersaing ketika memasuki bangku kuliah di luar kalimantan, tak terkecuali ketika menimba ilmu di perguruan tinggi pulau Jawa.

"Kami dan kita semua pantut berbangga, kini banya lulusan siswa SLTA dan Sekolah Kejuruan asal Barut diterima dan berprestasi luar biasa di bangku kuliah di Jogjakarta, Malang, dan Bandung. Bahkan tidak sedikit yang mampu melanjutkan program pasca sarjana di luar negeri setelah berhasil mendapat bea siswa di perguruan tinggi tempatnya kuliah.

Di lain pihak tak kalah penting diperhatikan, tersedianya fasilitas penunjang pendidikan di Gedung Asrama Mahasiswa Barut, di beberapa kota besar pulau Jawa.

"Sejauh ini kita wajib mengapresiasi keberhasilan mahasiswa asal Barut, yang benar tekun menimba ilmu di bangku kuliah. Meski dalam menuntaskan ilmu tingkat tinggi penuh dengan keterbatasan biaya kuliah," sebut ABRI.

Di lain pihak, hingga kini banyak rehab gedung sekolah di Barut masih belum tuntas dibangun lantara menunggu ketersediaan dana. Karenanya banyak bangunan sekolah dilaksanakan bertahap, atau proyek lanjutan. Ironisnya, akibat belum selesainya pembangunan ruang kelas banya murid terganggu belajarnya.edi

Hadapi UN, Jam Pelajaran Siswa di Barut Ditambah

Muarateweh - Sejumlah sekolah di tanah air menyatakan kesiapannya menghadapi pelaksanaan ujian nasional (UN) April 2011 mendatang, termasuk di antaranya adalah para murid tingkat SLTA, SLTP dan SD di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kesiapan terutama dengan cara menambah jam belajar anak didik, selain melakukan persiapan lainnya yang diyakini mampu menunjang kemampuan murid dalam menjawab semua soal yang diuji dalam Unas nantinya.

“Kita sudah memberikan siswa pelajaran tambahan mandiri di rumah, terus sebagai tuntutan belajar sekolah juga memberikan standar kompetisi lulusan (SKL). Untuk mendapatkan hasil maksimal dan menambah kemampuan siswa,” kata Kepala SMAN-2 Muara Teweh, Hery Jhon Setiawan SPd MPd kepada wartawan, kemaren.

Selain itu, pihak sekolah juga melakukan tambahan jam pelajaran bagi siswa kelas III mulai Jam 14.00-16.30 WIB. Untuk mengukur kesiapan siswa, pihak sekolah akan melaksanakan try out yang rencananya dilaksanakan bulan Pebruari, atau disekitar tanggal 21-24 mendatang.

Murid SMAN-2 Muara Teweh sendiri berjumlah 106 orang yang mengikuti Unas, terdiri dari dua jurusan yakni IPA dan IPS. Bagi sekolah yang baru berdiri itu, keikutsertaan murid kelas III April 2011 nanti merupakan angkatan keempat.

"Kami berharap tahun ini kita bisa meluluskan seluruh siswa dengan imbauan agar siswa mempersiapkan diri dalam menghadapi UN dengan cara rajin-rajin belajar,” tegas mantan Waket SMAN-1 Muara Teweh itu. Selain memberikan pelajaran dengan jam tambahan, pihaknya juga memberikan motivasi dengan dorongan positif bahwa semua murid bisa mengerjakan Unas asalkan ada kemauan kuat untuk belajar.

Keyakinan Jhon soal tingkat kelulusan anak muridnya karena standar kelulusan UN 2011, tak semata dari hasil UN. "Nilai penentu kelulusan diakumulasi dari hasil ujian sekolah. Jika murid dapat nilai 60 untuk UN dan nilai 40 untuk ujian sekolah, masuk kategori lulus. Kuncinya mereka harus lebih giat belajar," pungkasnya.

Pemblokiran Rekening Tabungan para Guru, Mirip Pembobolan Bank

Jember — Sulit dimengerti, di Jember dana tunjangan profesi pendidikan (TPP) yang sejatinya tersimpan aman dalam rekening tabungan para guru di Bank malah bisa diblokir oleh pihak lain. Para guru menuding pemblokiran uang mereka di rekening bank sudah mirip pembobolan atau pencurian.

"Pemblokiran itu seperti mencuri uang di dompet seseorang lalu ketahuan kemudian dikembalikan lagi kepada si pemiliknya. Ini sudah mirip pembobolan rekening bank,” tuding Ketua Forum Komunikasi Guru Bersertifikasi, Wiwik Murniati, kemaren, Selasa (25/1/2011).

Semula para guru penerima TPP mengira, uang mereka raib direkening. Barut setelah diklarifikasi kepada pihak terkait, ternyata dana masih ada namun diblokir seseorang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jember Ahmad Sudiyono menyatakan, pemblokiran dana TPP di Bank BNI sudah sesuai aturan. Para guru penerima TPP, sebutnya wajib menyisihkan dana minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidik setempat.

Aturan terangkum dalam Inpres 1/2010 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP). Ahmad menuding, saat pencairan TPP pertama, para guru langsung mengambil dana TPP dan tidak menyisihkan minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Padahal, sebutnya, diperlukan dana Rp 3 juta-an untuk pelaksanaan pelatihan peningkatan mutu pendidik yang akan digelar bulan depan. "Karena para guru sudah mengambil seluruh dana kami berinisiatif meminta pihak bank memblokir uang sebesar Rp 3 juta," ucap Ahmad.

"Saya juga minta maaf kalau membuat resah para guru pasca pemblokiran itu. Saya minta pemblokiran dibuka," timpal Ahmad, sembari menegaskan bila uang itu tak dipindahkan dari rekening para guru, melainkan hanya diblokir.

Namun pemblokiran ternyata tak hanya yang Rp 3 juta, tapi juga Rp 2 juta dan Rp 7 juta, yang jumlahnya tergantung golongan para guru. Akibat pemblokiran itu pula, hingga membuat para guru bersertifikasi berencana memindahkan semua dana TPP milik mereka ke rekening Bank lain, selain BNI.

Siswa Miskin Diprioritaskan Mendaftar SNMPTN

PANGKALPINANG - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan, bukan zamannya lagi orang miskin dilarang kuliah. Siswa kurang mampu bisa meneruskan sekolah tanpa harus memikirkan biaya yang mahal karena akan menjadi prioritas dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Tidak jamannya lagi orang miskin dilarang kuliah. Setiap perguruan tinggi negeri termasuk di Bangka Belitung, sebanyak 20 persen wajib hukumnya menerima adik-adik kita yang berasal dari keluarga tidak mampu,” kata Muhammad Nuh, disela dialog dengan perwakilan pelajar SMA se-Kota PangkalPinang, Sabtu (22/1).

Pernyataan senada juga disampaikan Nuh ketika melakukan berdialog bersama perwakilan pelajar SMA dan guru se-Provinsi Sumatera Selatan. "Sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, sudah tidak ada kesulitan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan sekolah setinggi-tingginya," ungkapnya.

Menurut Nuh, sejak tahun kemarin, pemerintah telah memberikan beasiswa ke perguruan tinggi negeri kepada 20 ribu lulusan SMA/SMK/MA yang tidak mampu tapi memiliki kemampuan akademik atau siswa berprestasi.

“Itu seperti gratis betul tidak bayar. Ditambahi tiap bulan diberikan Rp 500-Rp 600 ribu . Kenapa ada tambahan biaya hidup? Karena ada pertanyaan adik-adik kita lantas makan pakai apa pak, yang kita butuhkan bukan hanya sekolah. Jadi biaya makan gratis ditambah biaya hidup,”ujarnya.

Sebelumnya, saat berdialog di Palembang, Muhammad Nuh diberikan pertanyaan terkait kuliah gratis oleh beberapa siswa yaitu Haikal Hafid dari SMAN Sumatera Selatan. Haikal menanyakan apakah ada peluang bagi dia dan teman-temannya yang kurang mampu untuk melanjutkan kuliah tanpa harus memikirkan biaya yang tinggi.

Begitu juga Mazwar, mahasiswa Fakultas Teknik Unversitas Sriwijaya. Ia yang telah memperoleh beasiswa Bidik Misi berharap terus menerima beasiswa tersebut hingga lulus kuliah, seperti dilaporkan Tempointeraktif.

Boediono Serahkan Dana Pengembangan Pendidikan Babel

PANGKALPINANG – Dunia pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat sokongan dana besar dari pemerintah pusat. Dana bantuan itu diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono kepada Pemkab setempat.

Dana tersebut diperuntukan buat pengembangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, Boediono meminta, agar pemkab setempat benar-benar serius mengelola anggaran, agar terhindar dari segala macam masalah demi kemajuan dunia pendidikan di daerah itu.

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Aula SMK Negeri 3 Pangkalpinang, Sabtu (22/1/2011), yang ditandi dengan diserahkannya CSR dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 100 juta, Bank Mandiri berupa komputer dan alat internet sebesar Rp 100 juta. PT Bank BNI Rp 100 juta untuk sarana pendidikan dan PT PLN Rp 100 juta untuk sarana pendidikan.

Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional memberikan Laptop dan LCD yang setara nilai rupiah sebesar Rp 4 M lebih. Seluruh sumbangan diserahkan langsung ke kepala dinas pendidikan pemprov drs. Rivai.

Harus Selektif Seleksi Perusahaan Pencetak Soal

Pelaksanaan Unas disuatu daerah 2010 lalu.
JAKARTA - Setelah merubah beberapa kategori penilaian dalam menentukan kelulusan sisiwa, pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional menetapkan penyelenggaraan Ujian Nasional (Unas) kembali digelar dalam kurikulum sekolah sejah 2011 ini.

Terkait itu, pihak Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) berharap pemerintah tak sembarangan dan lebih selektif memilih perusahaan percetakan yang akan mencetak soal Unas tersebut.

"Perusahaan-perusahaan percetakan yang hendak mengikuti tender pencetakan naskah soal Unas harus perusahaan yang berkredibel. Pemerintah harus selektif jangan sembarang pilih. Kita harus belajar dari kejadian tahun lalu dimana masih ada terjadi kesalahan dalam proses mencetak naskah soal Unas," beber anggota BSNP, Mungin Eddy Wibowo, di Jakarta, Sabtu (15/1).

Menurut Mungin, kesalahan paling patal tahun lalu adalah dimana sejumlah percetakan membocorkan soal, ada juga yang tertukar antar jenis soal lainya. BSNP, sebutnya, sudah memiliki puluhan nama percetakan yang tidak kredibel di tahun lalu. Namun beralasan tidak etis, Mungin enggan menyebutkan nama perusahaan dimaksud.

"Percetakannya banyak sekali yang bermasalah. Mereka bocorkan soal, kualitas tidak bagus, soal tercampur. Kita memang mencari yang murah tapi juga berkualitas. Kalau murah tapi kualitas rendah bermasalah nantinya," timpalnya.

BSNP, tegas Mungin, mendesak agar perusahaan yang mencetak soal Unas tahun lalu dan melakukan kesalahan, tidak diperbolehkan untuk mengikuti tender 2011 ini, meski nantinya pelaksanaan tender percetakan tersebut akan diserahkan ke provinsi.

"Kita tetap pantau daerah. Pemerintah daerah harus lebih jeli nantinya. Karena, jika terjadi kesalahan dan kecurangan, maka tentunya akan merugikan seluruh siswa, dan merepotkan pemerintahaan pusat," imbuhnya.

Seperti diketahui, belum lama ini BSNP dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sudah selesai menyusun spesifikasi percetakan yang diperbolehkan mencetak naskah soal unas.

Dibanding tahun lalu, sistem spesifikasi percetakan 2011 ini lebih diperketat lagi. "Spesifikasinya sudah selesai. Di dalamnya, dijelaskan semua persyaratan dan kriteria perusahaan percetakan yang akan mencetak naskah soal Unas," tambah Mungin.

Salah satu syarat utamanya adalah jauh dari keramaian. Selain itu, perusahaan percetakan harus memiliki satu pintu. Untuk beberapa syarat utama ini, pemerintah daerah diwajibkan melakukan verifikasi ulang peserta tender dengan baik. Apalagi biasanya masing-masing perusahaan pecetakan bersaing mengaku kredibel.

"Perusahaan yang berada di ruko-ruko, itu tidak boleh. Peralatan juga harus canggih. Bisa berwarna. Kualitas diperhatikan. Ada rambu-rambunya," jelasnya Mungin.

Terkait pengawasan, Mungin menambahkan, bagi percetakan naskah soal bagi SMA, SMK, dan MA diserahkan sepenuhnya ke perguruan tinggi negeri (PTN) setempat. Mulai dari percetakan, penyimpanan naskah, hingga pendistribusian harus diawasi penuh selama 24 jam.

Pihak BSNP, kata Mungin, tentunya akan melibatkan polisi dalam proses pencetakan soal Unas baik yang dilakukan daerah. "Bila nantinya soal Unas sudah berada di sekolah, selanjutnya pengawasan menjadi wewenang perguruan tinggi negeri (PTN)," tutup Mungin.