MUARA TEWEH - Menyusutnya debit sungai Barito akibat musim kemarau tiga bulan terakhir ini berdampak terhadap hasil produksi batu bara di wilayah Kabupaten Barito Utara (Barut). Bahkan per Agustus-September produksi menurun tajam hingga angka nol.
Data diperoleh di instansi teknis Dinas Pertambangan Barut, angka produksi tertinggi Mei yakni mencapai 165.326,416 Metrik Ton (MT) dibanding Januari 61.582,425 MT, Pembruari 94.333,679 MT, Maret 122.286,308 MT dan April 150.209,84 MT.
Adapun Juni mulai turun hanya 48.148,570 MT dan Juli menyusut menjadi 46.717,088 MT. Sedangkan Oktober sempat beberapa tongkang milir begitu debit air naik namun hasilnya belum diketahui karena belum rampung direkap dinas teknis.
"Total produksi periode Januari-Oktober 2009 688.614,310 MT. Angka tersebut jauh dibawah hasil produksi 2008. Namun angka pastinya saya lupa karena datanya sama staf," ucap Kadis Dispertamben Barut Asran melalui Kabid Pertambangan Daud Danda, Senin (19/10).
Menurut Daud, dari ratusan perusahaan pemegang ijin peninjauan,explorasi maupun explotasi ada 12 perusahaan di antaranya yang sudah masuk tahap produksi pada tahun ini.
Perusahaan itu di antaranya CV Borneo Bangun Banua operasi di Desa Muara Inu Kecamatan Lahei dengan hasil produksi 48.459,818 MT, CV Bina Karya operasi di Desa Lahei Kecamatan Lahei 800 MT, CV Hikmah Jaya Abadi operasi di Desa Sabuh dan Liang Buah Kecamatan Teweh Tengah dan Teweh Timur produksi 19.655,942 MT.
Kemudian CV Sinar Barito Global operasi di Desa Luwe Kecamatan Lahei produksi 79.342,833 MT, PT Batara Perkasa Desa Hajak Kecamatan Teweh Tengah produksi 130.464,700 MT, PT Cakra Andatu Sukses Desa Lemo Kecamatan Teweh Tengah produksi 5.524,886 MT.
PT Duta Nurcahaya, Desa Muara Bakah Kecamatan Lahei 50.164,105 MT, PT Harfa Taruna Mandiri Desa Lemo 167.209,476 MT, PT Pada Idi Desa Luwe produksi 22.345,149 MT, PT Permata Mulya Agung Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah 797,34 MT, PT Unerik Mega Persada Desa Hajak 99.403,383 MT dan PT Voctor Dua Tiga Mega Desa Luwe produksi 64.446,684 MT.
Daud mengakui ada beberapa perusahaan yang sebenarnya sudah bisa naik ke tahap selanjutnya, misal tahap peninjauan naik ke explorasi, Explorasi ke explotasi dan Exploitasi ke prokduksi. Namun karena banyak kendala hingga beberapa di antaranya terkesan mandek.
Rincinya, kendala di antaranya terbentur UU Pertambangan No.04 2009 yang mengharuskan pemegang KP menambang sendiri arealnya, tak tersedianya dana dan belum satupun mendapatkan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menhut RI.
"Yang sudah produksi ijin dikeluarkan sebelum penetapan harus ada IPPKH. Perusahaan tersebut juga mengacu RTRWP No.08 2003. Perusahaan baru harus mengacu RTRWP hasil revisi 2003, namun hingga kini belum ada pengesahan," kata Daud.
